Suara.com - Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti menyinggung soal moral politik Presiden Jokowi. Setelah melihat berbagai peristiwa politik yang terjadi di Indonesia. Menjelang Pilpres 2024.

"Jokowi ini adalah seorang pembunuh yang tidak berperasaan. Maksud saya bukan pembunuh dalam artian kriminal. Tapi pembunuh politik yang tidak berperasaan," kata Ikrar dalam podcast Abraham Samad Speak Up.

Ikrar memberi contoh konsultan politik Presiden Jokowi yang mengkampanyekan buruk salah satu partai politik.

Bahkan menyebut salah satu ketua umum partai seperti "Mak Lampir". Kemudian calon presidennya juga dulu bangun jalan sekarang banyak lubang.

"Black Campaign," katanya.

"Kalau dia memang punya moral, seperti yang Anda (Abraham Samad) sebutkan. Hal semacam itu tidak akan dia lakukan kepada pimpinan partai politik atau teman seperjuangan. Itu benar-benar Di-black campaign sedemikian rupa. Agar rakyat berbalik mendukung paslon yang dia dukung," ungkap Ikrar.

Ikrar Nusa juga menyinggung moral politik dari Presiden Jokowi. Berusaha membangun dinasti politik. Sampai melupakan partai dan teman perjuangan yang dulu mendukung Jokowi sejak menjadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga menjadi presiden.

"Bahkan berusaha mendiskreditkan partai dan kawan seperjuangan. Agar calon nomor 3 lenyap dari pembicaraan masyarakat," kata Ikrar Nusa.

Soal Presiden Boleh Kampanye

Pernyataan Presiden Jokowi bahwa presiden boleh kampanye dan memihak. Mengutip UU pemilihan umum.

"Tapi menurut ahli hukum tata negara, itu untuk presiden yang ingin kembali menjadi calon (petahana),"

Ternyata menurut UU Pemilu, kata Ikrar, presiden tidak boleh memihak. Karena jika memihak, artinya memihak kepada salah satu calon.

"Bertentangan dengan Undang Undang," kata Ikrar.

https://www.suara.com/news/2024/01/3...wi-punya-moral

Bukan jokowi yg ngomong eh jokowi yg di salahkan...

Dinasti politik yaaa...

Perlu di pahami dinasti politik itu ada karena pilihan masyarakat itu sendiri.
Penentu presiden, gubenur, walikota, bupati dan wakil rakyat itu adalah masyarakat itu sendiri.
Partai politik hanya menyediakan calon ke masyarakat.
Sampai skrg ane bingung dgn diksi dinasti politik di sistem demokrasi yg skrg ini.
Contoh di banten..
Ada segelintir keluarga yg terus berkuasa disana tapi bagi ane itu bkn dinasti politik karena yg milih yaa warga banten itu sendiri yg menciptakan suasana dinasti disana.
Klo negara ini bersistem monarki yaa wajar.
Klo negara ini pilihan rakyat di batasi macam korut yaaa wajar karena korut ada pemilihan tapi di bawah tekanan militer yg kuat.
Di indonesia justru militer di wajibkan netral.
Arus informasi mengalir deras bgt.
Bila ada sesuatu bisa viral sekejab.
Jdi diksi dinasti politik di indonesia itu kurang tepat karena votersnya ttp rakyat yg menentukan.
Kecuali dinasti politik kepartaian yaaa wajar terjadi karna lingkupnya mereka sendiri.
Di amerika saja terjadi anak, saudara eks presiden mereka nyapres tapi tdk ada tuh diksi politik dinasti ke mereka.