Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menghadapi ketidakpastian terkait pemenuhan hak mereka setelah pelaksanaan pelantikan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi pada tanggal 25 Januari 2024. Pada tanggal tersebut, sebanyak 5.741.127 anggota KPPS di 820.161 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh Indonesia dilantik secara serentak dalam upaya persiapan Pemilu 2024.

Pelaksanaan pelantikan ini melibatkan sejumlah besar individu yang tersebar di 71.000 titik pelantikan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Sesuai prosedur, keesokan harinya dilakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) secara bertahap di berbagai lokasi, termasuk hotel dan balai pertemuan.

Namun, hingga saat berita ini diungkapkan, anggota KPPS di Kota Jambi belum menerima kompensasi berupa uang transport untuk pelantikan dan Bimtek yang sebelumnya dijanjikan. Berdasarkan video yang beredar, KPU Kota Jambi menetapkan besaran uang transport sebesar Rp50 ribu per orang untuk pelantikan dan Rp100 ribu per orang untuk Bimtek. Adanya jaminan bahwa tidak akan ada pemotongan, menjadi harapan anggota KPPS untuk menerima hak mereka secara penuh sesuai yang dijanjikan.

Keprihatinan ini diperkuat oleh laporan dari anggota KPPS yang belum menerima kompensasi yang dijanjikan. Salah satu anggota KPPS di Kota Jambi menyatakan, “Belum ado, sampai sekarang belum ado dikasih uang transport pelantikan samo Bimtek.” Mereka menekankan pentingnya transparansi dalam distribusi kompensasi ini, mengingat peran vital yang mereka mainkan dalam kelancaran proses pemilu.

Selain masalah kompensasi, ada juga laporan tentang minimnya konsumsi yang diberikan saat pelantikan, dengan beberapa anggota hanya menerima tiga buah kue dan satu gelas air mineral, yang nilainya diperkirakan hanya sekitar Rp5 ribu. Hal ini menambah perasaan kekecewaan di kalangan anggota KPPS.

Ketua KPU Kota Jambi, Deni Rahmat, telah menjelaskan bahwa anggaran untuk upah pelantikan dan Bimtek memang sudah dianggarkan, tetapi belum dapat dicairkan karena adanya keterlambatan dalam penyelesaian upah buruh sortir lipat. Pencairan uang transport pelantikan dan Bimtek sedang diupayakan, mempertimbangkan sumber dana yang berbeda dari honor KPPS untuk hari pemungutan suara.

Kisah ini bukan hanya terjadi di Kota Jambi, tetapi juga menimpa beberapa daerah lain, menggambarkan tantangan dalam aspek transparansi dan manajemen penyelenggaraan pelantikan serta Bimtek KPPS. Anggota KPPS memegang peran sentral dalam proses demokrasi, oleh karena itu, pengakuan atas dedikasi dan hak-hak mereka adalah esensial. Kisah ini mencerminkan dinamika yang dihadapi dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang adil dan lancar, serta menggarisbawahi urgensi komunikasi dan pemenuhan janji oleh lembaga penyelenggara kepada pekerja di lapangan.(*)

https://jambilink.com/anggota-kpps-t...-kunjung-cair/

Dah 3 hari blom ado