Jakarta - Narasi Ketua RW di Pantai Mutiara, Pluit, Jakarta Utara (Jakut) dicopot setelah membongkar praktik pungli beredar di aplikasi perpesanan singkat. Ketua RW yang dimaksud dalam perpesanan singkat itu adalah Ketua RW 16, Santoso.
Saat berbicara dengan detikcom, Santoso menyampaikan proses pemberhentiannya janggal, yakni setelah membahas soal pungutan liar di Pantai Mutiara. Dia mengatakan dasar pencopotannya adalah mosi yang ditandatangani 46 orang yang tak dia kenal, sementara dia mengklaim didukung oleh 212 warga.

Di lain sisi, Lurah Pluit Sumarno menjelaskan pemberhentian Santoso didasari sikap Santoso sendiri.
Sumarno menyebutkan Santoso tak lagi dipercaya warga.

Berikut ini polemik pencopotan Santoso, yang dirangkum detikcom pada Senin (19/12/2022):

Santoso mengatakan Sumarno hanya melihat mosi tidak percaya 46 orang, yang didukung dengan 9 pengurus RT. Padahal jumlah rumah di Pantai Mutiara ada 1.500 unit.

Dia menilai mosi tidak percaya 46 warga itu tak merepresentasikan suara seluruh warga Pantai Mutiara, Pluit.

"Jadi gini, mosi ini dibuat oleh segelintir orang. Ada 46 orang yang mungkin identitasnya tidak kita ketahui. Dari 1.500 unit rumah yang ada di Pantai Mutiara, 46 orang ini tidak merepresentasikan apa pun. Tapi 46 orang dan didukung oleh 9 pengurus RT, ini jadi acuannya Pak Lurah," ungkap Santoso, Sabtu (17/12).

Santoso mengatakan surat mosi tidak percaya sudah ditanggapi. Dia menilai apa yang dituduhkan sebagai fitnah.

"Jadi surat yang dari Pak Lurah itu tanggal 7, lalu saya bales tanggal 12. Di situ saya jelaskan ke Pak Lurah. Jelas sekali, apa yang dituduhkan itu fitnah. Tidak benar semua. Mosi tidak percaya itu dibuat-buat. Jadi saya terus terang nggak kenal, tidak ada datanya di kami. Kalau kami lihat, warga ini tidak jelas dan saya rasa perlu diteliti. Tapi kami dalam waktu 3 hari merespons surat yang diminta Pak Lurah, kami mendapat dukungan lebih dari 46. Kami dapat dukungan 212 warga yang menandatangan," ungkapnya.

Santoso mendesak pemerintah setempat diperiksa karena merasa pencopotan dirinya sangat tendensius. Dia pun menyinggung soal politik uang.

"Harusnya setiap balasan SP1 itu harus dibalas oleh beliau, tapi ini malah tidak ada balasan dari beliau. Harusnya surat dibalas dengan surat. Tapi ini gak ada. Langsung keluar yang namanya SP2. SP2 juga tidak ada jawab. Ini etikanya benar-benar tidak ada dan terus terang ini tendensius sekali. Saya kira ini perlu diperiksa mendalam apakah ada politik uang yang merugikan warga semua," pungkasnya.


Menanggapi pernyataan Santoso soal pungli, Sumarno menantang Santoso untuk menunjukkan bukti. Dia pun menantang Santoso melaporkan praktik pungli yang disebutnya kepada polisi.

"Terkait pungli, kalau RW menemukan atau ada bukti pungli, silakan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Ya kalau memang ada bukti, silakan lapor," ujarnya.

Semarno lalu menerangkan bahwa Santoso diberhentikan sudah melalui prosedur yang sesuai dengan aturan. Dia lalu menyampaikan bahwa Santoso sudah mendapat surat peringatan sebelum diberhentikan sebagai Ketua RW 16 Pantai Mutiara.

"Terkait pemberhentian RW 16, itu sudah melalui prosedur yang diatur Pergub 22/2022 tentang RT/RW, prosesnya bukan hanya dilihat dari SK Pemberhentian, tapi banyak hal kejadian sebelumnya yang menjadi pertimbangan. Proses ini juga sudah berbulan-bulan lalu, terkait kinerja dan perilaku RW di lingkungan dan juga sudah diberikan peringatan lisan, imbauan, bahkan sampai surat peringatan yang tidak pernah direspons oleh Ketua dan pengurus RW," kata Sumarno kepada wartawan, Sabtu (17/12).

Sumarno turut menyoroti soal sikap eks Ketua RW. Dia juga mengungkap warga sudah tidak percaya lagi dengan pengurus RW. Berikut hal-hal diketahui soal polemik eks Ketua RW di Pluit:

Sumarno menyampaikan, Santoso juga menolak pembangunan tanggul yang dikerjakan pemerintah pusat di kompleks perumahan, saat menjabat Ketua RW. "Setiap kebijakan yang diambil tidak koordinasi dengan RT, pihak kelurahan, dan kecamatan. Penolakan pembangunan tanggul pengamanan pantai (NCICD) di kompleks Pantai Mutiara yang merupakan proyek pemerintah pusat," tutur Sumarno.

Sumarno juga menyebut warga membuat surat mosi tidak percaya dan ingin Santoso lengser. Menurut keterangan warga, lanjut Sumarno, pengurus RW tidak lagi dipercaya.

"Selain itu, mayoritas warga masyarakat dan pengurus RT yang ada di RW 16 sudah tidak percaya lagi dengan kinerja pengurus RW. Ini dibuktikan dengan surat mosi tidak percaya. Apabila RW dan pengurusnya merasa ada kesalahan dan prosedur pemberhentian, bisa melalui mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara," jelasnya.

https://news.detik.com/berita/d-6470...icara-pungli/3

Bau cuan sgt terasa iki...

Mana yg benar...ane kurang tau tapi ampe segini masalahnya pasti cuan gede mah