Dilansir dari Vanuatu: Hackers strand Pacific island government for over a week

Pemerintah Vanuatu lumpuh selama lebih dari 11 hari akibat dugaan serangan server di negara tersebut.

Peretasan tersebut mengakibatkan lumpuhnya situs web parlemen, kepolisian, dan kantor perdana menteri di Vanuatu.

Selain itu, sistem email, intranet, database sekolah, rumah sakit dan layanan darurat lainnya pun ikut lumpuh.

Akibat serangan hacker ini, lebih dari 315.000 warga yang tinggal di Vanuatu mengalami kesulitan administrasi seperti bayar pajak, mengurus lisensi, visa perjalanan dan lain-lain.

Sebagian besar warga yang terpengaruh adalah mereka yang menggunakan email dan domain gov.vu.

“Siapapun yang menggunakan layanan pemerintahan, mereka sudah tahu bahwa sistem tersebut sedang bermasalah”, ucap Ginny Stein, seorang jurnalis dan konsultan komunikasi asal Australia yang sudah tinggal di Vanuatu selama beberapa tahun.

"Pengalaman saya mencoba keluar negeri... yah, pemerintahan tidak bisa beroperasi. Mereka benar-benar berusaha untuk menyelesaikan hal-hal mendasar."

Banyak aktivitas bisnis yang tertunda karena akses ke beberapa layanan pemerintah sedang bermasalah, sebagian pemilik usaha memilih untuk menutup toko.

Meskipun situasi sedang tidak kondusif, pegawai pemerintah tetap bekerja meskipun menggunakan email dan hotspot internet pribadi.

Apa yang terjadi?

Menurut pegawai pemerintah yang diwawancarai oleh BBC dan tidak ingin disebutkan namanya, server pemerintahan telah lumpuh sejak tanggal 4 November

Pesan email yang tidak dapat terkirim adalah indikasi pertama bahwa server di negara tersebut sedang bermasalah.

Hingga saat ini belum ada informasi resmi dari pemerintah Vanuatu.

Namun kantor berita AFP dan Vanuatu Daily Post memuat pernyataan pemerintah yang mengatakan sistemnya telah "diretas" selama dua hari.

Surat kabar Australia The Sydney Morning Herald melaporkan para peretas menuntut uang tebusan dan kemudian ditolak oleh pemerintah Vanuatu.

Tidak ada informasi berapa banyak nilai tebusan yang diminta dan juga identitas peretas.

Para ahli memperkirakan bahwa serangan pada sistem pemerintahan Vanuatu terjadi karena keseluruhan sistem yang dihosting oleh pemerintah sendiri, hal ini merupakan kelemahan dasar yang mengakibatkan semua layanan lumpuh.

Pemerintah Vanuatu berjanji akan terus meningkatkan sistemnya terutama dari ancaman peretas. Sementara itu pemerintah Australia secara sukarela akan membantu membangun kembali jaringan di negara tersebut.

Kenapa Vanuatu Menjadi Sasaran?

Serangan diperkirakan karena faktor politik, serangan ini terjadi kurang dari sebulan setelah pemerintahan baru terpilih, pemerintah Vanuatu pun merespon cepat serangan ini dan menolak membayar uang tebusan.

"Kami belum tahu siapa yang berada di balik serangan ini, tetapi seorang juru bicara pemerintah mengatakan bahwa serangan ini berasal dari luar, kemungkinan besar dari wilayah Asia." kata Dr Meg Keen, seorang direktur Program Kepulauan Pasifik di Lowy Institute yang berbasis di Sydney.

Beberapa orang berspekulasi bahwa peretasan tersebut mungkin berasal dari Indonesia. Vanuatu telah lama mendukung gerakan kemerdekaan di provinsi Papua Barat, Indonesia, yang sebagian besar penduduknya adalah orang Melanesia. Militer Indonesia dituduh melakukan pelanggaran HAM berat di provinsi tersebut.

Yang lain berpendapat bahwa posisi Vanuatu di kawasan Pasifik sebagai negara kunci yang menghubungkan Amerika, China, Australia dan Selandia Baru dalam hal politik Internasional.

Menurut Stein, seorang wanita yang pernah bekerja di departemen pemerintah di Vanuatu, mengatakan bahwa sistem internet di negara tersebut memang sangat buruk, jangkauan internet yang terbatas dan kapasitas internet yang tidak mencukupi.

“Ini merupakan suatu tindakan yang sangat menyedihkan untuk dilakukan pada negara kepulauan kecil yang tidak memiliki sumber daya manusia untuk menangani masalah seperti ini”