Jakarta - 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjanjikan rumah DP Rp 0 untuk warganya. Janji ini memuat revisi dan penurunan target, serta menjadi sasaran kritik.

Peletakan batu pertama pembangunan perumahan DP Rp 0 dilakukan Anies pada Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, 18 Januari 2018. Pada 12 Oktober 2018, meski pendaftaran pembelian belum dibuka, Anies meluncurkan program rumah DP Rp 0 di lokasi itu, dia beri nama Samawa, akronim dari Solusi Rumah Warga.

"Hari ini janji DP Rp 0 kita tunaikan dan insyaallah ini jadi awal bagi tuntasnya masalah perumahan di Jakarta," kata Anies kala itu.

Baca juga: Atasi Banjir ala Anies Baswedan dengan Sumur Resapan

Warga bisa memiliki hunian ini, syaratnya harus ber-KTP DKI, tinggal di Jakarta minimal lima tahun dengan penghasilan Rp 4 sampai 7 juta per bulan, belum pernah punya rumah, dan rumah ini tidak boleh dipindahtangankan. Cicilan bunga flat 5% dengan tenor 5 sampai 20 tahun.

Nantinya, akan ada revisi dari syarat ini.

Revisi dan turun target

Awalnya, program itu direncanakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Belakangan, pada 2020, program itu direvisi menjadi ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan Rp 15 juta per bulan. Nominal itu boleh berupa jumlah penghasilan gabungan antara suami dan istri. 10 Juni 2020, Anies meneken Keputusan Gubernur 558 Tahun 2020 yang mengatur soal hal itu.

"Menetapkan batasan penghasilan tertinggi penerima manfaat fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebesar Rp 14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan," demikian isi Kepgub tersebut, seperti dilihat pada pertengahan Maret 2021 silam.

Baca juga: Batas Gaji Pemilik Rumah DP 0 Jadi Rp 14 Juta, Wagub DKI: Sudah Diperhitungkan

Aturan juga tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemprov DKI 2017-2018 yang mengatur bahwa masyarakat berpenghasilan sampai Rp 14.800.000 per bulan diprioritaskan untuk penyediaan rusunami dengan skema pembayaran uang muka nol rupiah.

Lalu ada juga masyarakat berpenghasilan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) per bulan yang diprioritaskan untuk penyediaan hunian berupa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).

Baca juga: Penilaian 2 Pakar Tata Kota tentang Kinerja Anies 5 Tahun Menukangi Jakarta

Selain syarat pembeliannya yang bertambah mahal, targetnya juga berubah. Semula, Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin Anies Baswedan menargetkan 232.214 unit hunian DP Rp 0. Isu sempat mengemuka bahwa target akan diturunkan dari 232.214 unit menjadi 10 ribu unit saja. Akhirnya, angka target pasti benar-benar dirumuskan ulang.

Pengunjung melihat salah satu unit rumah DP nol persen di Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (8/9/2022). Pemerintah DKI Jakarta meresmikan Rumah DP Nol Persen tahap kedua yang sudah terbangun sebanyak 1.348 unit di Cilangkap, Jakarta Timur. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/hp. Foto: ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHA

Pada Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 yang diteken Anies pada 10 Juni 2022, target hunian DP Rp 0 berubah dari 232.214 unit menjadi 9.081 unit. Anak buah Anies menjelaskan soal perubahan ini. Pandemi COVID-19 menjadi penyebab berubahnya target pembangunan Jakarta.

"Kemarin 2 tahun kita tak bisa berbuat apa pun. Oleh karena itu, kita katakan 2 tahun itu ya nol. Target 2 tahun itu kan hampir tidak, ya semua, bukan cuma kita, bukan tidak dikerjakan sama sekali. Kita tidak mampu mengerjakan apa-apa karena COVID," kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Marullah Matali, di Jakarta Pusat, 28 September 2022.

Kritik wakil rakyat:


Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjanjikan rumah DP Rp 0 untuk warganya. Janji ini memuat revisi dan penurunan target, serta menjadi sasaran kritik.

Peletakan batu pertama pembangunan perumahan DP Rp 0 dilakukan Anies pada Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, 18 Januari 2018. Pada 12 Oktober 2018, meski pendaftaran pembelian belum dibuka, Anies meluncurkan program rumah DP Rp 0 di lokasi itu, dia beri nama Samawa, akronim dari Solusi Rumah Warga.

"Hari ini janji DP Rp 0 kita tunaikan dan insyaallah ini jadi awal bagi tuntasnya masalah perumahan di Jakarta," kata Anies kala itu.

Baca juga: Atasi Banjir ala Anies Baswedan dengan Sumur Resapan

Warga bisa memiliki hunian ini, syaratnya harus ber-KTP DKI, tinggal di Jakarta minimal lima tahun dengan penghasilan Rp 4 sampai 7 juta per bulan, belum pernah punya rumah, dan rumah ini tidak boleh dipindahtangankan. Cicilan bunga flat 5% dengan tenor 5 sampai 20 tahun.

Nantinya, akan ada revisi dari syarat ini.

Revisi dan turun target

Awalnya, program itu direncanakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Belakangan, pada 2020, program itu direvisi menjadi ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan Rp 15 juta per bulan. Nominal itu boleh berupa jumlah penghasilan gabungan antara suami dan istri. 10 Juni 2020, Anies meneken Keputusan Gubernur 558 Tahun 2020 yang mengatur soal hal itu.

"Menetapkan batasan penghasilan tertinggi penerima manfaat fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebesar Rp 14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan," demikian isi Kepgub tersebut, seperti dilihat pada pertengahan Maret 2021 silam.

Baca juga: Batas Gaji Pemilik Rumah DP 0 Jadi Rp 14 Juta, Wagub DKI: Sudah Diperhitungkan

Aturan juga tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemprov DKI 2017-2018 yang mengatur bahwa masyarakat berpenghasilan sampai Rp 14.800.000 per bulan diprioritaskan untuk penyediaan rusunami dengan skema pembayaran uang muka nol rupiah.

Lalu ada juga masyarakat berpenghasilan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) per bulan yang diprioritaskan untuk penyediaan hunian berupa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).

Baca juga: Penilaian 2 Pakar Tata Kota tentang Kinerja Anies 5 Tahun Menukangi Jakarta

Selain syarat pembeliannya yang bertambah mahal, targetnya juga berubah. Semula, Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin Anies Baswedan menargetkan 232.214 unit hunian DP Rp 0. Isu sempat mengemuka bahwa target akan diturunkan dari 232.214 unit menjadi 10 ribu unit saja. Akhirnya, angka target pasti benar-benar dirumuskan ulang.

Pengunjung melihat salah satu unit rumah DP nol persen di Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (8/9/2022). Pemerintah DKI Jakarta meresmikan Rumah DP Nol Persen tahap kedua yang sudah terbangun sebanyak 1.348 unit di Cilangkap, Jakarta Timur. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/hp. Foto: ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHA

Pada Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 yang diteken Anies pada 10 Juni 2022, target hunian DP Rp 0 berubah dari 232.214 unit menjadi 9.081 unit. Anak buah Anies menjelaskan soal perubahan ini. Pandemi COVID-19 menjadi penyebab berubahnya target pembangunan Jakarta.

"Kemarin 2 tahun kita tak bisa berbuat apa pun. Oleh karena itu, kita katakan 2 tahun itu ya nol. Target 2 tahun itu kan hampir tidak, ya semua, bukan cuma kita, bukan tidak dikerjakan sama sekali. Kita tidak mampu mengerjakan apa-apa karena COVID," kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Marullah Matali, di Jakarta Pusat, 28 September 2022.

Kritik wakil rakyat:

https://news.detik.com/berita/d-6345...n-turun-target

Janji yang terpenuhi, sunggu gabener dan calon presiden kitak-kitak yang membagongkan