JAKARTA, kilat.com- Baru-baru ini nama salah satu lembaga dakwah Islam, Aksi Cepat Tanggap (ACT) mendadak jadi sorotan masyarakat di Indonesia.

ACT selama ini dikenal sebagai lembaga besar yang dipercaya sebagai penyalur dana ummat untuk membantu orang-orang yang membutuhkan.

Namun, kabar mengejutkan, belakangan ACT diduga menilap dan menyalahgunakan dana ummat hingga isu petinggi ACT terima gaji fantastis.

Pasalnya, selama ini ACT sangat dipercaya oleh masyarakat sebagai penyalur dana untuk orang yang membutuhkan sejak berdirinya pada 2005 silam.

Bahkan kini, organisasi sumbangan umat itu tengah ramai dibincang lantaran penyelewengan dana yang diduga terafiliasi secara langsung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Berdasarkan hasil penelitian lebih dalam, ACT ternyata berkaitan secara langsung dengan Partai Keadilan Sejahtera melalui salah satu manajemen mereka bernama H. Sudarman, Lc.

Menurut data yang ditemui, H. Sudarman, Lc menduduki sebagai Ketua Dewan Pengawas di organisasi kemanusiaan itu. Namun untuk kepengurusan dalam PKS, beliau menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Pertimbangan (MPW) PKS Banten periode 2020-2025.

Pasalnya, hubungan antara Ketua Dewan Pengawas ACT dengan PKS itu juga terjalin melalui Yayasan Rahmatan Lil'alamin. Laman Verifikasi dan Validasi Nomor Pokok Yayasan Nasional Kementerian Pendidikan mencatat, Yayasan Rahmatan Lil’alamin beralamat di Kampung Cikundur, Gunungsari, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Yayasan Rahmatan Lil’alamin adalah Pemilik Insan Cita Serang Boarding School yang terdiri dari SMPIT, SMAIT dan Pondok Pesantren, seperti dilansir dari suarakita.

Dalam website resmi Insan Cita Serang Boarding School, KH. Sudarman Ibnu Murtadho, Lc. menjabat sebagai Ketua Yayasan sekaligus Pengasuh Pesantren. Sedangkan pada posisi Pembina terdapat nama Ketua Fraksi PKS DPR RI, Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A.

Ketua Dewan Pengawas ACT, KH. Sudarman Ibnu Murtadho, Lc. juga pernah menjadi Ketua Fraksi PKS DPRD Banten. Padahal, ia berasal dari Gresik, Jawa Timur, dan istrinya dari Cilacap, Jawa Tengah.

Sementara itu, Ibnu Khajar selaku Presiden ACT ketika dimintai klarifikasi memberikan pernyataan yang berbeda dengan data yang diperoleh. Ia membantah bahwa organisasinya terafiliasi dengan PKS.

“Tidak betul, Pak!” Demikian jawab Ibnu Khajar melalui pesan WhatsApp, Selasa (5/7/2022).

Di sisi lain, Ketua Fraksi PKS DPR RI, Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A. tidak membantah KH. Sudarman Ibnu Murtadho, Lc. adalah kader PKS. Secara tidak langsung ia juga membenarkan sama-sama di Yayasan Rahmatan Lil’alamin. Namun dirinya mengaku baru mengetahui kalau KH. Sudarman Ibnu Murtadho Lc. juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas ACT.

Selain itu, pada Selasa (5/7/2022), kabar ACT juga mencuat setelah ada foto beredar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengenakan rompi organisasi sosial tersebut. Yang menjadi pertanyaan banyak pihak, benarkah ada kontrak kerja sama Anies dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta dengan ACT? Berikut penjelasannya.

Dirangkum dari berbagai sumber, Pemprov DKI Jakarta memang pernah melakukan kerja sama dengan ACT. Namun, setelah munculnya duggaan penggelapan donasi umat tersebut, Pemprov DKI akarta berencana mengevaluasi sejumlah program kerja sama itu.

"Belakangan kami mendapat informasi ada pimpinan yang dianggap bermasalah, tentu nanti kami akan lihat ke depan. Kami tentu akan melakukan evaluasi semuanya sejauh mana masalahnya sesungguhnya," kata Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Senin (4/7/2022).

Meski begitu, Riza menyebutkan kalau selama ini kerja sama dengan organisasi filantropi itu tidak mengalami masalah.

Sejumlah kerja sama, kata dia, juga masih berlanjut di antaranya kerja sama penyaluran daging kurban kepada masyarakat ekonomi tidak mampu di Jakarta.

"Sejauh ini hubungan kami dengan ACT tidak ada masalah termasuk kurban tidak ada masalah. Di satu sisi sama kami kan tidak ada masalah, baik-baik saja," ucap Riza.

Selain kerja sama terkait penyaluran daging kurban serangkaian Idul Adha, Pemprov DKI menggandeng ACT untuk beberapa program di antaranya gerakan membantu UMKM DKI.

Kemudian, kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) untuk bantuan pangan selama Ramadhan saat masa pandemi COVID-19 yang ditandatangani pada April 2020 hingga penyaluran bantuan sosial untuk korban erupsi Gunung Semeru pada Desember 2021.

Namun, Riza tidak membeberkan rincian nilai kerja sama yang diadakan antara Pemprov DKI dengan organisasi non profit tersebut yang mengumpulkan donasi per tahun mencapai ratusan miliar rupiah.


Sumber :


https://www.kilat.com/news/nasional/...l-donasi-umat/