Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Saleh Daulay menyindir Menteri Sosial Tri Rismaharini yang memilih absen dalam rapat kerja bersama Komisi IX.

Dalam rapat tersebut ia diwakili oleh Staf Khusus Menteri (SKM) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Program Kementerian Suhadi Lili.

"Mestinya Menteri Sosial memaparkan pada kita data PBI cuma sayangnya menterinya nggak datang. Mungkin nanti kita undang lagi Mensosnya jangan sampai nggak datang," katanya dalam rapat kerja di Komisi IX, Kamis, 16 September 2021.

Menurut Saleh Daulay, rapat kerja ini sifatnya penting karena DPR mewakili masyarakat.

"Keliling-keliling ketemu masyarakat penting tapi di sini juga penting karena kita wakil masyarakat," tuturnya.


Saleh juga menyinggung soal perbedaan data jumlah PBI yang dipaparkan oleh Suhadi Lili. Data tersebut, kata dia berbeda dengan data yang disampaikan Suharso Monoarfa.

"Harusnya Menteri Sosial memaparkan pada kita data PBI cuma sayangnya menterinya nggak datang dan data yang dipaparkan berbeda angkanya dengan Bappenas yang dipaparkan Suharso," katanya.

Saleh menyebutkan, Kementerian Sosial membidangi masalah sosial sesuai Undang-Undang (UU) Fakir Miskin.


"Jadi soal pendataan itu tanggung jawab Kemensos sesuai UU fakir miskin menjadi tanggungjawab yang membidangi masalah sosial itulah kemensos," ucapnya.

Hari ini Komisi IX menggelar rapat bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasiona/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan), dan Direktur Utama BPJS Kesehatan.

Salah satu yang ingin dimintai keterangan oleh Komisi IX dalam rapat tersebut mengenai, penjelasan utilisasi pelayanan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) di masa pandemi Covid-19 dan implikasinya terhadap Dana Jaminan Sosial Kesehatan.

Risma sendiri saat ini masih berada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk memantau pemadanan data sosial bersama Bank Himbara.

Dalam pertemuan tersebut, Risma mengevaluasi pencairan bantuan sosial.

Persoalan penyaluran bansos berkisar pada belum terdistribusinya KKS, rekening terblokir, adanya pendataan ganda, dan prosedur perbankan yang masih berbelit. Hal ini terjadi baik pada KPM PKH maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"Tadi kan bisa kita tahu, yang katanya terblokir ternyata bisa diselesaikan. KPM yang dimaksud bisa ditemukan alamatnya. Jadi saya harapkan memang bantuan tidak ditahan," katanya.***

Sumber air : https://www.pikiran-rakyat.com/nasio...i-wakil-rakyat


MUNGKIN DRAMA QUEEN TAKUT DI TANYA DI LUAR NASKAH SKENARIO NYA YG HOBI MARAH MARAH DI DEPAN KAMERA