Jakarta, CNN Indonesia --  Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan meminta hakim memberikan deadline atau batas waktu untuk melanjutkan sidang tuntutan terhadap dua terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya, Komisaris PT Hanson Internasional Benny Tjokro dan Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat.

Proses sidang tuntutan terhadap Benny dan Heru sebelumnya ditunda karena dua terdakwa itu dinyatakan positif terinfeksi virus corona atau covid-19.

Menurut Trimedya, hakim perlu benar-benar melihat apakah Benny dan Heru menderita sakit yang serius atau tidak dan harus mempunyai ukuran yang jelas dalam melanjutkan proses persidangan.

"Hakim harus punya deadline. Kecuali mereka pakai ventilator berarti serius, namun hakim bisa bisa memberikan jaksa membacakan tuntutan dan vonis tanpa Bentjok dan temannya itu hadir. Diukur saja soal alasan kemanusiaan ini." kata Trimedya dalam keterangannya, Selasa (13/10). 

Di sisi lain, politikus PDI Perjuangan itu mengaku puas dengan vonis yang dijatuhkan Majelis 
Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Di sisi lain, politikus PDI Perjuangan itu mengaku puas dengan vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Hakim menjatuhkan vonis pidana penjara seumur hidup terhadap empat terdakwa kasus korupsi Jiwasraya yakni Mantan Direktur Utama PT AJS, Hendrisman Rahim; Mantan Direktur Keuangan PT AJS, Hary Prasetyo; Mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT AJS, Syahmirwan; dan Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto.

Dalam menyikapi vonis ini, lanjutnya, Kejaksaan Agung harus mampu merampas semua aset terdakwa untuk menyelamatkan keuangan negara dan pengembalian kerugian kepada nasabah. 
"Kembalikan asetnya itu untuk bayar nasabah. Fokus ke bagaimana soal keuangan negara dan nasabah," ucapnya.

Sementara itu, pakar tindak pidana korupsi dan pencucian uang Universitas Pakuan Yenti Ganarsih menilai vonis hakim terhadap empat terdakwa dalam kasus korupsi Jiwasraya luar biasa dan layak diapresiasi.


Namun begitu, menurutnya, putusan terhadap empat terdakwa itu perlu dikawal oleh masyarakat karena masih berpeluang mendapatkan perlawanan hukum.

"Putusan ini sangat bombastis, sangat spektakuler. Jarang terjadi putusan maksimal dijatuhkan pada tindak pidana korupsi. Namun, ingat putusan ini belum inkrah. Publik masih harus mengawal kasus ini," tuturnya.

Yenti berpendapat Kejagung telah mampu mematahkan pembelaan pengacara terdakwa sehingga mampu memutuskan secara sah terbukti dan meyakinkan jika ganjaran di atas tuntutan JPU layak diterima empat terdakwa kasus yang merugikan negara hingga Rp16,8 triliun tersebut.

"Perlu diingat, sangat besar kemungkinan terdakwa melakukan upaya hukum. Ini harus benar-benar jadi perhatian publik. Publik harus mengawalnya," ujar dia.


Yenti berharap Kejagung tetap mencermati pelacakan tindakan pencurian uang dan hasil kejahatannya dengan menerapkan UU Tipikor untuk mengoptimalkan perampasan aset terdakwa untuk dikembalikan ke negara.

"Ini jadi poin penting selain vonis, karena ini menyangkut penyelamatan keuangan negara," tutur dia.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis pidana penjara seumur hidup terhadap empat terdakwa kasus korupsi Jiwsraya. 
Hakim menilai para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan tindak pidana korupsi secara bersama-sama di perusahaan pelat merah tersebut.

Keempat terdakwa dinilai telah melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sumber : CNN INDONESIA

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...-beri-deadline