Jakarta, CNBC Indonesia - Siapa yang tak dibuat bingung, ternyata naskah final UU Omnibus Law Cipta Kerja berubah lagi. Draf terakhir berjumlah 812 halaman yang disebut sudah ditandantangani Ketua Fraksi DPR.

Sebelumnya, CNBC Indonesia pada Senin (12/10/2020) pagi mendapatkan naskah UU ini dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan dikonfirmasi langsung oleh Sekjen DPR. Naskah ini berjumlah 1.035 halaman.

Artikelnya bisa dicek di sini : Ternyata 1.035 Halaman, Ini Naskah Final Omnibus Law Ciptaker

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menyatakan draf omnibus law UU Cipta Kerja yang sudah final berjumlah 1.035 halaman. Berbeda 130 halaman dari draf yang dibahas dalam Rapat Paripurna pada 5 Oktober lalu yang mana hanya 905 halaman.

"Iya, itu yang dibahas terakhir yang surat 1.035 [halaman]. Itu yang terakhir dibahas sampai kemarin," kata Indra kepada wartawan lewat pesan singkat, Senin (12/10/2020).

Naskah setebal 1.035 ini berbeda dengan yang pertama yakni RUU Cipta Kerja pada Juni 2020 dan pada pembahasan terakhir September 2020 lalu.

Nah terbaru lagi, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengirimkan naskah terbaru yang berjumlah 812 halaman. Menurutnya ini versi yang telah ditandatangani langsung oleh Ketua Fraksi DPR. Dari draf ini akan dibawa ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ini versi yang diparaf pimpinan fraksi. Ada pemadatan penulisan," kata Yustinus kepada CNBC Indonesia, Senin Malam (12/10/2020).

Ini dia naskah yang final dan telah ditandatangani oleh Pimpinan Fraksi >> Naskah UU Omnibus Law Cipta Kerja yang Sudah ditandatangani Ketua Fraksi di DPR

link


Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menyatakan draf omnibus law UU Cipta Kerja yang sudah final berjumlah 1.035 halaman. Berbeda 130 halaman dari draf yang dibahas dalam Rapat Paripurna pada 5 Oktober lalu yang mana hanya 905 halaman.


Nah terbaru lagi, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengirimkan naskah terbaru yang berjumlah 812 halaman. Menurutnya ini versi yang telah ditandatangani langsung oleh Ketua Fraksi DPR. Dari draf ini akan dibawa ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).