Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola dikabarkan baru saja merenovasi rumah jabatannya dengan nilai yang sangat fantastis, yakni Rp 8 Miliar! Tentu saja, namanya untuk rumah jabatan, pastinya menggunakan uang negara. Padahal, warganya sendiri di Sulawesi Tengah masih banyak terlantar karena berkali-kali menjadi korban bencana alam.

Sejak 2018, yakni semenjak bencana di Pasinggala, pada 28 September 2018 lalu sampai sekarang masih terlantar di barak pengungsian. Belum lagi, korban bencana gempa Palu yang hingga saat ini masih menunggu kepastian kapan hunian tetap (huntap) mereka akan dirampungkan, meski kabarnya akan diselesaikan pada Mei 2020 mendatang, tapi kenapa setelah sekian lama baru sekarang masalah hunian tetap ini mendapat perhatian? Sementara rehabilitasi rumah dinas Gubernur Sulteng lebih diprioritaskan?

Itu belum termasuk korban banjir di beberapa wilayah, seperti di Sigi yang hingga saat ini tidak mendapatkan solusi atas banjir yang tiap tahun mereka rasakan.



Bukan hanya itu, ratusan Blok Huntara yang dibangun juga belum terbayarkan ganti ruginya, alhasil, nasib pengusaha dan pengungsi, sama-sama menderita. Belum pulih ekonomi pengungsi bencana, datang lagi bencana non alam Covid-19.

Dengan banyak persoalan rakyat Sulteng hari ini, ehh, Gubernur Sulteng justru merehab rumah jabatan. Bagaimana? Mantap kan?

Padahal, apa kepentingan Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola menggunakan anggaran negara sebanyak Rp 8 Miliar untuk merehabilitasi rumah jabatannya? Sementara masa jabatannya juga akan berakhir pada 2021 mendatang. Jadi wajar saja, publik mencurigai adanya indikasi permainan anggaran dibalik proyek rehabilitasi rumah jabatan ini, yang sebenarnya adalah memperbesar rumah jabatan bukan rehabilitasi.



Kemudian, apa urgensi serta kepentingan rehabilitasi rumah jabatan Gubernur Sulteng untuk kepentingan rakyat? Dengan kondisi rakyat yang menderita akibat bencana alam dan non alam, serta masih tingginya angka kemiskinan di Sulteng, alangkah tidak layaknya seorang Gubernur justru menghamburkan uang negara untuk "mempermewah" rumah jabatannya.

Padahal, dengan uang sebanyak itu, berapa banyak rakyat yang bisa tertolong? Mulai dari rumah, infrastruktur, sekolah, fasilitas kesehatan, santunan, dan lain-lain. Seharusnya, sebagai seorang pemimpin, kedepankanlah kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadi. Gunakanlah nurani anda untuk rakyat anda pak Gubernur yang terhormat! Apalagi masa jabatan anda tidak lama lagi, jangan sampai anda meninggalkan jabatan Gubernur dengan citra buruk karena kepentingan pribadi anda.