Koordinator Indonesia Corruption Watch ( ICW) Adnan Topan Husodo mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengusut tuntas dugaan korupsi di balik program Kartu Prakerja. Menurut Adnan, hasil kajian KPK yang menunjukkan sejumlah masalah pelaksanaan Kartu Prakerja bisa menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menyelidiki dugaan korupsi.

"Saya kira KPK enggak punya pilihan lain untuk masuk ke level penindakan karena bau amisnya sudah sangat jelas dan tidak ada pilihan bagi KPK juga untuk menyetop untuk tidak melakukan upaya hukum," kata Adnan dalam sebuah diskusi publik, pada Kamis (25/6/2020).



Adnan menilai, indikasi hukum dibalik pelaksanaan program kerja sudah bisa mengindikasikan adanya pelanggaran hukum dan potensi kerugian negara didalamnya. Oleh karenanya, ia mendorong KPK untuk meminta auditor mengaudit anggaran Kartu Prakerja untuk mengetahui nilai kerugian negara tersebut.

"Audit itu juga termasuk apakah peserta kartu prakerja itu fiktif atau tidak, karena kita khawatir ini juga ada situasi di mana kemudian keadaan ini terjadi," kata Adnan.

Adnan juga menambahkan, ketegasan KPK dalam menindak program Kartu Prakerja ini juga sangat diperlukan agar tidak muncul program-program serupa yang dinilai memboroskan anggaran, khususnya di tengah pandemi Covid-19.

"Kalau program Kartu Prakerja lolos, bisa jadi mangsa-mangsa baru akan bermunculan dan ini akan memakan sebagian besar anggaran yang sebenarnya dialokasikan mengatasi dampak dari pandemi," kata Adnan.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, pihaknya telah melakukan kajian terhadap program Kartu Prakerja.



Menurut Firli, hingga saat ini belum ditemukan indikasi uang negara hilang dan menimbulkan kerugian.

"Yang pasti sampai hari ini belum ada keuangan negara yang hilang dan program Kartu Prakerja belum menimbulkan kerugian negara sampai hari ini," kata Firli dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, hasil kajian KPK terhadap Kartu Prakerja telah disampaikan kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Firli menjelaskan, KPK memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait program tersebut.

"Selanjutnya hasil kajian tersebut kami lengkapi dengan rekomendasi, kami sampaikan dengan pemerintah dalam hal ini Menko Perekonomian dan dihadiri para pihak yang terkait," tuturnya.