Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri kembali angkat bicara terkait polemik kartu Prakerja yang disinyalir berpotensi merugikan negara. Betapa tidak, mekanisme penunjukkan mitra penyedia video pelatihan berbayar untuk para peserta saja sudah terlihat sangat janggal dan menyalahi aturan, karena tidak dilakukan melalui proses lelang, melainkan melalui sistem penunjukan langsung.

Padahal, dengan nilai proyek mencapai trilyunan rupiah, seharusnya penunjukkan mitra wajib melalui proses lelang. Banyak pihak menduga, ada indikasi konflik kepentingan dibalik penunjukkan 8 plattform digital penyedia video pelatihan berbayar. Sehingga desakan publik untuk menunda program bernilai 5,6 Trilyun inipun akhirnya terus meluas.



Menanggapi hal tersebut, Ketua KPK, Firli Bahuri pun mengatakan bahwa pihaknya sudah mengambil langkah pencegahan dengan cara meminta pemerintah untuk menunda sementara pelaksanaan program Kartu Prakerja. Sejauh ini, kata Firli, belum ditemukan adanya kerugian negara akibat pelaksanaan kartu Prakerja ini.

"Yang pasti, sampai hari ini belum ada keuangan negara yang hilang dan program Kartu Prakerja belum menimbulkan kerugian negara sampai hari ini," kata Firli dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta seperti dikutip dari CNNIndonesia pada Kamis (25/6).



Firli menjelaskan, bahwa poses pencegahan korupsi dalam Kartu Prakerja telah dilakukan oleh KPK setelah mendapatkan masukan dari Komisi III DPR RI beberapa bulan silam. Dia menambahkan, bahwa pihaknya memulai langkah pencegahan itu dengan memanggil Deputi bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan menerangkan bahwa Kartu Prakerja menggunakan anggaran negara sebesar Rp5,6 triliun dengan sasaran sebanyak lima juta orang.

"RDP yang lalu memang disinggung tentang Kartu Prakerja. Saya memang tidak sampaikan saat itu, saya siap akan kerjakan. Tetapi begitu selesai RDP, saya pulang, Deputi Pencegahan saya bilang Kartu Prakerja anggaran Rp5,6 triliun sasaran lima juta orang, sudah bergulir tahap satu, tahap dua, dan tahap tahap [dengan] kurang lebih jumlah 682 ribu sasaran," kata Firli.

Selanjutnya, jenderal polisi bintang tiga itu menambahkan, bahwa KPK juga telah melalukan penelitian dan pengkajian, yang kemudian hasilnya disampaikan ke Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dari hasil penelitian dan pengkajian itu, lanjutnya, KPK menyarankan agar Airlangga mengubah mekanisme dan memperbaiki regulasi Kartu Prakerja.

"Alhamdulilah, pemerintah, beliau-beliau mendengarkan kata dan suara KPK sehingga Kartu Prakerja sempat ditunda pelaksanaannya sampai hari ini," tuturnya.

Firli menambahkan, langkah yang ditempuh KPK ini merupakan upaya pencegahan korupsi. Dia menegaskan lebih baik menyelamatkan uang negara dibandingkan menangkap seorang koruptor tapi uang hasil korupsi sudah hilang lebih dahulu.