Baru-baru ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberikan rekomendasi agar program Kartu Prakerja gelombang ke-4 dihentikan sementara. Hingga evaluasi dari gelombang sebelumnya selesai dilakukan dan dilakukan perbaikan. KPK menemukan banyak kejanggalan dibalik pelaksanaan kartu Prakerja ini, mulai dari pendataan peserta yang dinilai belum optimal dan banyak kekeliruan, kemudian yang paling parah yang harus disoroti oleh KPK adalah terkait penunjukan langsung 8 platform digital penyedia video berbayar yang sarat akan konflik kepentingan serta rawan penyelewengan.

Hal ini kemudian disoroti oleh berbagai pihak, salah satunya oleh Ketua Fraksi Partai Nasdem, Ahmad Ali. Ahmad Ali mengatakan program pelatihan online melalui video berbayar tersebut sangat rawan akan penyelewengan. Jadi menurutnya, penunjukkan mitra pelatihan online tersebut harus ditinjau ulang.

"Perlu peninjauan kembali atas pelatihan daring yang melibatkan delapan penyedia layanan [provider]. Selain telah mendapatkan banyak gugatan dari publik, pelatihan tersebut juga rawan penyelewengan, [atau] moral hazard," kata Ahmad Ali, pada Sabtu (2/5).

Ahmad Ali bahkan menegaskan, pelatihan online berbayar itu sebaiknya dihentikan saja. Menurutnya, pelatihan di program Kartu Prakerja akan lebih tepat bila diubah menjadi program bantuan langsung bagi masyarakat yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19), terutama bagi masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan tempatnya bekerja.

"Selain lebih relevan, penghentian ini juga akan menambah jumlah penerima manfaat Kartu Prakerja, dari semula 5,6 juta penerima menjadi 8 juta penerima manfaat," kata Ali.

Ali menekankan, berbagai kejanggalan yang terjadi di program Kartu Prakerja ini harus dievaluasi lagi oleh pemerintah. Terutama oleh KPK, program ini harus disoroti serius karena memang sudah mengarah pada penyelewengan yang serius.

Itu juga yang dikatakan oleh Andrianto, penggiat anti korupsi yang memang sejak awal menduga, program ini sudah sarat akan tindak pidana korupsi. Andrianto malah meminta kepada KPK agar menetapkan program kartu Prakerja sebagai korupsi berjamaah.

"Sebenarnya ada yang paling menariknya, pengadaan penunjukkannya itu dilakukan pada tanggal 20 Maret. Padahal Perppu Nomor 1-nya baru ada tanggal 31 Maret. Kalau 20 Maret, itu artinya pakai Perpres nomor 16 Tahun 2018 dan kalau di LKPP ada Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2018 mengenai pengadaan barang dan jasa, dan itu artinya mesti pakai bidding (lelang). Artinya kerjasama dengan delapan Platform digital dalam program kartu prakerja itu tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ), itu pelanggaran," ungkap Andrianto melalui keterangan tertulis, pada Minggu (21/06).

Selain itu, aroma konflik kepentingan juga sangat kental sekali. Hingga puncaknya, salah satu pemilik perusahaan penyedia video pelatihan, Belva Devara dari Ruang Guru, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai stafsus milenial justru karena masalah konflik kepentingan di program kartu Prakerja ini.

Jadi jelas, Andrianto melihat ada indikasi korupsi besar di program ini, jadi pihaknya mendesak agar KPK segera lakukan penyelidikan pada kasus ini.

"KPK harus segera tuntaskan, biar jelas duduk persoalan Kartu Pra Kerja yang total nilainya Triliunan. Sampai KPK menemukan apakah tindakan itu dilakukan secara sengaja atau karena kelalaiannya. Jadi dengan begitu jelas mens rea-nya (niat jahat). Dalam penegakan hukum, tindakan itu sengaja, setidak-tidaknya lalai. Dan lalai itu sudah menjadi bagian dari pelanggaran pidana," tegas Andrianto.