Pada awalnya, sebelum adanya wabah Covid-19, tujuan kartu Prakerja ini sebenarnya sangat baik, yaitu mewadahi masyarakat yang kondisinya masih menganggur bisa jadi karena baru tamat sekolah atau kuliah, jadi belum ada pengalaman dan skill, dilatih oleh pemerintah melalui balai pelatihan, kemudian dibantu akses untuk mencari kerja. Dari sini konsepnya sebenarnya sudah bagus. Namun, sejak Covid-19 ini, angka pengangguran bertambah pesat, sebabnya perusahaan-perusahaan tidak sanggup membayar gaji pegawai akibat turunnya produktifitas perusahaan karena Covid-19.



Tiba-tiba pemerintah meluncurkan kartu Prakerja, dengan tawaran video-video pelatihan berbayar per peserta sebesar Rp 1 juta dari para perusahaan startup penyedia video pelatihan berbayar yang sebenarnya materinya bertaburan di Youtube secara gratis. Lantas, jika dengan target peserta 5,6 juta orang, berarti anggaran yang dihabiskan negara untuk membeli video tersebut bisa mencapai Rp 5,6 Trilyun. Wow, betapa untungnya para perusahaan penyedia video-video ini dong, yang belakangan diketahui tidak melalui proses lelang!



Kejanggalan ini dinilai oleh beberapa buruh sebagai bentuk pemborosan uang negara dan tidak ada manfaatnya sama sekali bagi masyarakat. Justru masyarakat terkesan seperti dimanfaatkan demi meningkatkan keuntungan para perusahaan startup penyedia video berbayar tersebut. Padahal, mereka yang di PHK oleh perusahaan bukan karena mereka tidak punya keterampilan, namun karena kondisi Covid-19 membuat produktifitas ekonomi menurun.

Lantas, setelah mengikuti video pelatihan, apakah ada kepastian bakal mau kerja kemana? Dan lucunya, perusahaan-perusahaan startup ini tidak punya wewenang mengeluarkan sertifikat keahlian, jadi memang tidak ada feedback apapun ke peserta. Inilah yang kemudian dikritisi oleh para buruh, karena program ini memang tidak bermanfaat dan lebih menyarankan agar program dibatalkan dan diganti saja dengan BLT.



“Program Kartu Pra Kerja sangat tidak bermanfaat dan hanya menghambur-hamburkan uang rakyat. Saat ini rakyat butuh makan, tidak butuh pelatihan online," ujar Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Mirah Sumirat, pada Jumat (1/5/2020).

Mirah melihat, program ini hanya seperti jebakan ke rakyat, dijanjikan manis dengan insentif yang jumlahnya tidak seberapa dibandingkan dengan nilai video yang mencapai angka 1 juta per orang. Terkesan, program ini dijadikan alasan saja, justru para perusahaan startup yang paling diuntungkan dari program ini, bukan rakyat.

"Jangan menjebak rakyat dengan janji manis Kartu Pra Kerja yang manfaatnya tidak dirasakan oleh rakyat, Selamatkan uang rakyat. Jangan sampai justru di tengah wabah dan jutaan pekerja kehilangan pekerjaan, ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan untuk memperkaya diri dan kelompoknya dari uang rakyat,” tegas Mirah.



Miris memang, ditengah tingginya angka pengangguran, ekonomi menurun, beberapa pihak dibalik program kartu Prakerja terkesan malah ingin mencari keuntungan sebanyak-banyaknya menghamburkan uang negara. Rakyat hanya dijadikan kedok untuk mencari bancakan, sangat miris dan seharusnya ini tidak boleh dilanjutkan lagi. Kartu Prakerja mutlak harus dibatalkan demi menyelamatkan uang rakyat. Kita tentunya mengapresiasi, KPK baru-baru ini telah menyoroti berbagai kejanggalan didalam program ini. Semoga, dari hasil penyelidikan KPK, terungkap siapa dalang dibalik program ini dan harus bertanggung jawab atas dugaan kerugian yang ditanggung oleh negara. Semoga saja!