Sejak diberlakukan di masa pandemi Covid-19 ini, program Kartu Prakerja terus memunculkan polemik di masyarakat. Bagaimana tidak, program yang bernilai hingga 20 Trilyun Rupiah ini tak lebih hanyalah menjadi ajang jual beli video pelatihan online yang materinya sangat bertebaran di Youtube secara gratis. Sementara, di kartu prakerja ini, tiap peserta diwajibkan membeli paket video dengan total harga Rp 1 Juta per orang. Bayangkan saja, jika dikalikan dengan jumlah peserta yang ditargetkan sebanyak 5,6 juta orang, maka jumlah transaksi pembelian video bisa mencapai angka Rp 3,5 Trilyun.

Siapakah yang diuntungkan dari transaksi ini, tentu saja para perusahaan startup penyedia video pelatihan tersebut, yaituTokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir, dan Sisnaker. Itulah kenapa, banyak pihak menilai, program ini lebih menguntungkan para pengusaha startup dibandingkan peserta kartu Prakerja yang sebenarnya bukan membutuhkan pelatihan, namun membutuhkan pekerjaan.

Selain polemik diatas, baru-baru ini KPK ikut menyoroti banyaknya kejanggalan dibalik kartu Prakerja ini. Setidaknya ada 4 aspek utama yang kini sedang disoroti oleh KPK. Aspek pertama adalah proses pendaftaran. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menuturkan, Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan telah mengkompilasi data pekerja yang terkena PHK dan sudah disesuaikan NIK-nya yaitu berjumlah 1,7 juta pekerja terdampak.

"Namun, faktanya hanya sebagai kecil yang mendaftar secara daring, yaitu hanya 143 ribu. Sedangkan sebagian besar pendaftar yaitu 9,4 juta pendaftar bukan target yang disasar," ujar Alex melalui konferensi pers daring pada Kamis, 18 Juni 2020.

Kemudian, KPK juga menilai adanya penggunaan fitur face recognition untuk kepentingan pengenalan peserta dengan anggaran sebesar Rp 30,8 miliar itu tidak efisien dan terkesan sangat berlebihan.

"Berlebihan pakai fitur face recognition. Kalau NIK-nya benar, kan langsung keluar semua datanya," ucap Deputi Penindakan KPK Pahala Nainggolan yang juga berada didalam konferensi pers.

Selanjutnya, aspek kedua yang disoroti yakni kemitraan dengan platform digital. KPK mendapati kerja sama dengan delapan platform digital tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah alias hanya melalui sistem penunjukan langsung. Padahal seharusnya, dengan nilai transaksi se-fantastis itu, mekanismenya wajib melalui sistem lelang. Alex pun menyebut jika 5 dari 8 plaftorm digital yang tergabung memiliki konflik kepentingan. "Sebanyak 250 pelatihan dari 1.895 pelatihan yang tersedia memiliki konflik kepentingan dengan platform digital," ucapnya.

Kemudian, aspek ketiga yaitu materi pelatihan. Alex mengatakan, kurasi materi pelatihan tidak dilakukan dengan kompetensi yang memadai. Pelatihan yang memenuhi syarat baik materi maupun penyampaian secara daring hanya 13 persen dari 1.895 pelatihan (Hasil data Himpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia). Lagipula, materi pelatihan berbayar yang ditawarkan oleh para perusahaan startup tersebut sebenarnya juga banyak ditemui secara gratis di internet, salah satunya melalui Youtube. KPK mengamati, dari 1.895 pelatihan dilakukan pemilihan sampel didapatkan 327 sampel pelatihan. Kemudian dibandingkan ketersediaan pelatihan tersebut di jejaring internet. Hasilnya 89 persen dari pelatihan tersedia di internet dan tidak berbayar termasuk di laman prakerja.org. Jadi dengan kata lain, transaksi pembelian materi video pelatihan berbayar itu sejatinya tidak efektif dan hanya memboroskan anggaran saja.

Terakhir adalah aspek pelaksanaan program. "KPK menemukan metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara karena metode pelatihan hanya satu arah dan tidak memiliki mekanisme kontrol atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta," katanya.

Dari kejanggalan-kejanggalan tersebut, Alex mencurigai adanya indikasi program pelatihan berpotensi fiktif dan terkesan seperti menjadi ajang bancakan mencari keuntungan bagi sekelompok orang, terutama perusahaan-perusahaan startup penyedia video pelatihan online.

Kemudian kejanggalan lainnya, setelah mengikuti pelatihan berbayar apakah lembaga pelatihan tersebut berkompeten untuk menerbitkan sertifikat keahlian? Lantas, apa feedback paling konkret yang bisa diterima oleh para peserta selain materi pelatihan yang sebenarnya bisa dicari secara gratis di internet?

"Kedua, peserta sudah mendapatkan insentif meskipun belum menyelesaikan seluruh pelatihan yang sudah dibeli, sehingga negara tetap membayar pelatihan yang tidak diikuti oleh peserta," ujar Alex.

Jadi, sangat tepat keputusan KPK agar program ini ditunda dulu atau kalau perlu dibatalkan sebelum negara mengalami kerugian yang lebih besar lagi. Seharusnya, pemerintah dalam hal ini lebih memikirkan bagaimana meningkatkan kembali ekonomi masyarakat melalui stimulus langsung, seperti kredit modal usaha, insentif bagi pelaku UMKM, dan lain sebagainya. Bukan malah membuat program kartu abal-abal seperti ini!