Proses kegiatan pembelian Sisa Hasil Produksi (SHP) oleh PT. Timah Tbk diduga terdapat praktek korupsi yang disinyalir melibatkan beberapa mafia migas. Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung baru-baru ini telah memanggil salah seorang pengusaha terkenal, Agustino alias Agat sebagai saksi atas kasus tersebut, pada Sabtu (16/05/2020). Dalam pemeriksaan tersebut, terungkap bahwa Direktur perusahaan milik Agat diketahui memakai alibi supirnya. Yang berperan sebagai sosok Direktur, dan seolah-olah bertanggung jawab atas seluruh praktek kongkalikong yang merugikan BUMN plat merah tersebut.

Menurut keterangan Ketua DPD PWRI Babel, Meyrest Kurniawan, ada indikasi kerugian miliaran rupiah yang terjadi akibat adanya proses kongkalikong yang terjadi didalam perusahaan plat merah tersebut. Meyrest mendesak kepada pihak kejaksaan agar terbuka pada masyarakat dan coba-coba menutupi kasus yang telah merugikan negara ini, termasuk juga para oknum wartawan yang diduga juga mencoba untuk menyembunyikan kasus ini kepada publik.

"Perkara ini disinyalir sudah merugikan negara puluhan miliaran rupiah dan kasus ini sudah menjadi konsumsi publik. Apalagi ini menyangkut penggerogotan BUMN plat merah. Kalau kasus sampai di-petieskan, maka kami akan melaporkannya ke Insitusi yang berada di pusat," tegasnya lewat sambungan ponsel via sidaknews.com.

Senada, Ketua Himpunan Pewarta Indonesia, Rikky Fermana juga menegaskan bahwa kasus ini harus benar-benar diusut tuntas secara serius oleh kejaksaan. Pasalnya, kasus ini merupakan kasus besar yang telah merugikan negara hingga miliaran rupiah.

"Namun ada kecenderungan inilah pertarungan sesungguhnya antara penegak hukum dan diduga mafia timah ilegal. Dimana jaringannya sudah menggurita kemana-mana," tegah Riky Fermana lewat ponselnya.

Mengenai masih suburnya praktek oligopoli sektor penambangan timah di Bangka Belitung tersebut, juga menuai kritik keras dari para aktivis lingkungan. Salah satunya dari aktivis Pro Demokrasi Satyo Purwanto, yang menyebut sudah ada aturan pasti yang mengharamkan praktik oligopoli.
“Praktik oligopoli itu kan haram dan dilarang, karena kita punya UU 5/1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha,” kata Satyo kepada wartawan via RMol.com, Minggu (17/5).

Undang-undang ini, kata Satyo, dikeluarkan justru untuk mencegah adanya praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Namun sayang, mantan Sekjen Prodem itu mengungkap, di Bangka Belitung justru sektor penambangan khususnya timah dikuasai oleh segelintir orang.

“Padahal kita tak bisa juga pungkiri bahwa ekonomi Babel masih tergantung oleh timah,” tekan Komeng, sapaan akrabnya.
Menurut aktivis 1998 itu, salah satu pemain besar dibalik ini adalah Harvey Moeis, orang yang disebut-sebut bisa mengatur mana perusahaan penambangan timah yang bisa beroperasi maupun yang tidak. Ada lima perusahaan yaitu PT Refined Bangka Tin, CV Venus Inti Perkasa, PT Tinindo Inter Nusa, PT Sariwiguna Bina Sentosa dan PT Stanindo Inti Perkasa yakni yang mendapat RKAB tak lepas dari kuasa dan pengaruh seorang Harvey Moeis.

“Praktis smelter-smelter yang lain tidak akan diberikan RKAB untuk produksi timah kalau tanpa persetujuan seorang Harvey Moeis,” ungkapnya.

Jika hal ini dibiarkan berlarut, kata dia, pelanggaran oligopoli dan oligarki penguasa dan pengusaha dibiarkan membuat bangsa ini miskin dan hanya memperkaya segelintir orang model seperti Harvey Moeis. Untuk itu, dia berharap agar aparat penegak hukum bergerak menyelesaikan persoalan ini. Sebab kalau tidak, imbasnya langsung dirasakan kepada masyarakat lantaran penambangan timah menjadi jantung perekonomian masyarakat Bangka Belitung.