- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Fraksi PKS DPR Desak Jokowi Terapkan Karantina Wilayah Terkait Covid-19
TS
shifu356
Fraksi PKS DPR Desak Jokowi Terapkan Karantina Wilayah Terkait Covid-19
Rapat paripurna DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2020) | AKURAS E N S O ROktaviani
AKURAT.CO, Wakil Ketua Fraksi [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=PKS][color=#f9a01b][b]PKS[/b][/color][/url] [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=DPR][color=#f9a01b][b]DPR[/b][/color][/url] RI, Netty Prasetiyani mendesak Presiden Joko Widodo atau [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=Pemerintah][color=#f9a01b][b]Pemerintah[/b][/color][/url] segera berlakukan karantina wilayah mengingat pandemi [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=Covid-19][color=#f9a01b][b]Covid-19[/b][/color][/url] makin meluas.
“Kenapa setelah keadaan makin parah, baru [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=Pemerintah][color=#f9a01b][b]Pemerintah[/b][/color][/url] seperti tergopoh-gopoh membuat rancangan peraturan [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=Pemerintah][color=#f9a01b][b]Pemerintah[/b][/color][/url] sebagai landasan hukum karantina wilayah," kata Netty melalui keterangan yang diterima, Selasa (31/3/2020).
Menurut Anggota Komisi IX [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=DPR][color=#f9a01b][b]DPR[/b][/color][/url] RI ini, undang-undang tentang karantina kesehatan sudah berlaku sejak 2018, namun sampai saat ini [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=Pemerintah][color=#f9a01b][b]Pemerintah[/b][/color][/url] belum mengeluarkan peraturan [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=Pemerintah][color=#f9a01b][b]Pemerintah[/b][/color][/url] sebagai juklak implementasinya.
Baca Juga:
[url=https://akuraS E N S O Rnews/id-1066480-read-patroli-covid19-amankan-15-warga-di-sentani-yang-bandel-berada-di-luar-rumah][color=#ef4623][b]Patroli Covid-19 Amankan 15 Warga Di Sentani Yang Bandel Berada Di Luar Rumah[/b][/color][/url]
[url=https://akuraS E N S O Rekonomi/id-1066476-read-investor-bersiap-hadapi-ketidakpastian-dolar-as-melesat][color=#ef4623][b]Investor Bersiap Hadapi Ketidakpastian, Dolar AS Melesat[/b][/color][/url]
[url=https://akuraS E N S O Rolahraga/id-1066168-read-harry-kane-minta-liga-inggris-dibatalkan-bila-tak-dilanjutkan-hingga-juni-mendatang][color=#ef4623][b]Harry Kane Minta Liga Inggris Dibatalkan Bila Tak Dilanjutkan Hingga Juni Mendatang[/b][/color][/url]
"Sejak awal wabah ini muncul di Wuhan dan kemudian mengakibatkan pemulangan WNI dari sana, saya sudah mengingatkan [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=Pemerintah][color=#f9a01b][b]Pemerintah[/b][/color][/url] terkait penyiapan instrumen hukum yang diperlukan saat harus memberlakukan karantina wilayah. Langkah antisipasi ini seharusnya sudah dilakukan jauh hari,” katanya.
Netty meminta [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=Pemerintah][color=#f9a01b][b]Pemerintah[/b][/color][/url] bersikap tegas dalam melindungi rakyat. "Jangan benturkan nasib rakyat dengan hukum atau konstitusi. Harus ada keberanian melakukan upaya terobosan di tengah situasi darurat," katanya.
Oleh karena itu, Netty menyarankan agar presiden memberikan ijin dan dukungan pada kepala daerah yang bersiap melakukan karantina wilayah.
“Wilayah zona merah yang rawan dan banyak mobilitas manusia seperti Jakarta, sudah saatnya diijinkan lakukan karantina wilayah. Jakarta saat ini sudah menjadi epicenter," jelas dia.
Menurut Netty, karantina wilayah setidaknya akan membawa beberapa manfaat.
"Pertama, dapat meminimalisasi persebaran Covid19. Kedua, membatasi pergerakan atau mobilitas masyarakat keluar masuk tanpa mengetahui statusnya apakah ODP atau PDP. Ketiga, mengurangi imported case ke daerah. Keempat, mempermudah pendataan (tracking) atau kategorisasi kesehatan masyarakat. Kelima, mempercepat proses penanganan Covid19," kata politisi [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=PKS][color=#f9a01b][b]PKS[/b][/color][/url] dapil Kokab Cirebon dan Indramayu ini.
Netty mengingatkan agar proses pemberlakuan karantina wilayah dilakukan dengan koordinasi sebaik mungkin antara [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=Pemerintah][color=#f9a01b][b]Pemerintah[/b][/color][/url] pusat, [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=Pemerintah][color=#f9a01b][b]Pemerintah[/b][/color][/url] daerah, TNI/Polri dan unsur masyarakat.
"[url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=Pemerintah][color=#f9a01b][b]Pemerintah[/b][/color][/url] Daerah, misalnya, sebelum meminta ijin karantina wilayah, harus sudah mempertimbangkan dengan matang terkait faktor epidemiologis, ancaman, dukungan sumber daya, teknis operasional, dampak ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Dan ini harus clear, jika tidak bisa berantakan," ujar politisi [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=PKS][color=#f9a01b][b]PKS[/b][/color][/url] ini.
Netty meminta [url=https://akuraS E N S O Rindeks?tag=Pemerintah][color=#f9a01b][b]Pemerintah[/b][/color][/url] pusat dan daerah untuk melalukan beberapa hal, yakni menjamin kebutuhan dasar masyarakat selama karantina sebagaimana diatur UU Kekarantinaan Kesehatan.
Kedua, memastikan distribusi logistik dan pangan aman di seluruh wilayah Indonesia, baik yang terdampak Covid19 ataupun tidak. Ketiga, memastikan kesiapan tenaga kesehatan di daerah, dikarenakan sebaran kasus sudah masuk ke berbagai daerah. Keempat, negara memastikan keamanan dan keselamatan jiwa dan raga masyarakat.
Selain itu, Netty juga mengajak masyarakat untuk mematuhi semua aturan karantina wilayah jika sudah diberlakukan.
“Masyarakat harus patuh untuk tidak keluar masuk wilayah. Jika dilanggar maka ada sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan ini," tutup Netty.[]
4iinch dan sebelahblog memberi reputasi
2
899
15
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan