Jakarta - Dewan Pengawas (Dewas) TVRI menjelaskan terkait pemecatan Direktur Utama (Dirut) Helmy Yahya yang menyangkut penayangan Liga Inggris. Hal itu berawal dari Dewas meminta penjelasan direksi terkait penayangan Liga Inggris.

"Saya akan sampaikan kenapa Liga Inggris itu bisa menjadi salah satu pemicu gagal bayar ataupun munculnya utang skala kecil seperti Jiwasraya, kami akan coba paparkan urutannya," kata Anggota Dewas TVRI, Pamungkas Trishadiatmoko dalam rapat dengar pendapat di Komisi I, Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Pamungkas menerangkan, ketika itu pihak TVRI sudah melakukan promo terkait penayangan Liga Inggris. Pada tanggal 9 Juli 2019, lanjut dia, Dewas meminta penjelasan kepada direksi terkait hak siar, biaya, sumber anggaran, pola kerja sama, hingga perjanjian terkait penayangan Liga Inggris.

Menurut Pamungkas, tayangan program luar negeri termasuk Liga Inggris memiliki prosedur kontrak yang sangat pelik. Dia menilai ruwetnya tayangan luar negeri menyangkut hak-hak permohonan.

"Bahwa tayangan luar negeri itu sangat pelik dalam kontrak-kontraknya. Karena menyangkut hak kalau terjadi perdebatan dan sebagainya termasuk hak-hak supplession dan lainnya. Kebetulan, alhamdulillah saya sempat pernah di enam televisi dan sedikit pernah menjalani program asing dan liga," ujar Pamungkas.

Direksi TVRI yang berencana menayangkan Liga Inggris pun mengirim surat kepada Dewas terkait perihal itu. Dewas lalu mengadakan rapat bersama direksi, namun, kata Pamungkas, pihak direksi hanya memberikan penjelasan tanpa dokumen.

"Pada tanggal 16 (Juli 2019) menanggapi tersebut, ada sebuah surat dari dilakukan direksi dalam hal ini Plh Dirut. Memberikan beberapa informasi sebatas kertas tanpa ada data-data pendukung kontrak dan sebagainya, mulai biayanya akan dibayarkan PNPB kemudian ada iklan, ada potensi iklan dan lain sebagainya," ucap Pamungkas.

"Oleh karena menurut kami surat ini sedikit sumir dan tak ada penjelasan detail, maka tanggal 17 Juli Dewas mengadakan rapat, untuk meminta penjelasan direksi mengenai surat tersebut. Ternyta alhamdullilah pada tanggal tersebut direksi memenuhi keinginan Dewas kemudian memberikan penjelasan tanpa dokumen dan tanpa seluruh hal-hal terkait yang kita mintakan. Hanya diberi penjelasan," sambungnya.

Kemudian pada tanggal 18 Juli, lanjut Pamungkas, Dewas melayangkan surat kepada direksi untuk meminta taat peraturan. Lalu dia mengatakan Dewas tak menerima kontrak dan penjelasan terkait Liga Inggris mulai Agustus hingga November 2019.

Pamungkas menjelaskan, Dewas mendapatkan informasi pada akhir Oktober tahun lalu untuk penayangan Liga Inggris dengan tagihan pajak hingga puluhan miliar dan jatuh tempo.

"Kami mendapat informasi pada tanggal 31 Oktober 2019. Adanya tagihan invoice dari GMV, Global Media Visual untuk Liga Inggris dengan pajak senilai Rp 27 miliar dan jatuh tempo pada 15 November 2019. Data yang kami peroleh tanggal 31 Desember kami sudah melakukan cek dalam RAKT yang disepakati dan disahkan oleh Dewas, pada tahun 2019, dan tidak terdapat anggaran pembayaran," kata Pamungkas.

"Serta pada RAKT yang disodorkan pada kami tahun 2020 tidak ada juga mengenai rencana pembayaran. Kemudian, ada potensi yang lain. Sesuai dengan kontrak pada tahun 2020 TVRI terdapat kewajiban bayar utang Liga Inggris itu Rp 27 M. Yang akan di carry over tahun 2020 plus akan ada tagihan 1,5 Juta US$ atau Rp 21 miliar di luar pajak," imbuhnya.

"Sehingga terdapat kewajiban yang harus bayar ini belum gagal bayar ya. Karena tidak ada di RAKP (Rencana Anggaran Kas Perubahan), kemungkinan tidak bisa dibayar PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), karena PNBP tak bisa bayar utang adalah senilai Rp 69 miliar, belum termasuk pajak, belum termasuk biaya lain," tambah Pamungkas.

Baca juga:
Dewas TVRI: Liga Inggris Bisa Picu Gagal Bayar Seperti Jiwasraya


Pamungkas juga mengatakan ada ketidaksesuaian KUPB tentang untung rugi sosial budaya. Menurut dia, Dewas tidak menerima berkas dari pihak direksi terkait dokumen-dokumen Liga Inggris.

"Yang disampaikan bapak ketua tadi gratis. Saya tidak terlalu dengar. Di luar pun itu menyampaikan itu gratis Pak. Nah total Liga Inggris selama tiga sesi adalah US$ 9 juta, atau Rp 126 miliar di luar pajak, dan biaya lainnya. Untuk kontrak tiga sesi. Ini multi year dan tidak ada permintaan tertulis kepada dewas untuk membelanjakan program multi year seperti ini 2019-2020," ujarnya.

Pamungkas lalu merinci lagi terkait aturan penayangan Liga Inggris. Dia mengatakan dalam satu sesi itu sekitar 9 sampai 10 bulang. Biaya setiap sesinya, kata Pamungkas mencapai US$ 3 juta dengan kontrak 76 pertandingan.

"Atau senilai hampir sekali tayangan Rp 552 Juta. Kalau di-equivalen program rata-rata di TVRI yang disampaikan kepada kami Rp 15 juta per episode. Ini bisa membiayai 37 episode atau dua bulan program lainnya," kata Pamungkas.

"Kami mempertanyakan. TVRI hanya mendapatkan hak 2 match per minggu. Ini angka minimumnya. Tetapi ada kendala jam tayang. Dan disesuaikan jam tayangnya. Dari 10 pertandingan EPL setiap minggunya. Ini kita tidak mendapatkan hak, artinya ditentukan mereka per event. Sehingga ini menjadi, dalam kaca mata pengawasan menjadi pertanyaan," imbuhnya.

https://m.detik.com/news/berita/d-48...ti-jiwasraya/2

Di kaitkan pula dengan jiwasraya....

Saran ane daripada bikin rugi karna mati suri puluhan tahun sekalian close aja nih TVRI...

Tidak berkembang juga menghabiskan dana negara....sama aja toh