Saat ini barangkali kita bisa bernapas lega, setelah kapal-kapal asing tak lagi mondar mandir di perairan Natuna. Setelah Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (8/1/2020).

Kisruh di laut Natuna sempat gempatkan laman Online Indonesia. Pasalnya kapal nelayan asing melaut di wilayah teritorial Indonesia. Mngkinkah datangnya kapal asing tersebus karena nelayan-nelayan Indonesia yang memiliki kapal besar berukuran di atas 30 gross tonnage (GT) jarang ada yang melaut hingga ke Natuna?

Sementara nelayan atau pengusaha kapal yang memiliki kapal besar berukuran di atas 30 gross tonnage (GT) tersebut saat ini sebagian besar banyak tersebar di sekitar pantai utara Pulau Jawa. Jarak antara Natuna dan Pantura lumayan jauh. Dengan demikian biaya produksi semakin besar.

Cukup berasalan jika wilayah tangkap kapal lokal eks cantrang berukuran lebih dari 30 GT ini diarahkan Natuna untuk meningkatkan kapasitas tangkap nasional. Untuk menghindari jarak yang sangat jauh, kapal-kapan nelayan tersebut tidak usah membawa hasil tangkapannya ke Pantura. Melainkan dilelang di sana. Pemerintah memang diharapkan sesegera mungkin membangu pelelangan besar di Natuna.

Menurut data rvia.kkp.go.id, total jumlah kapal nelayan Indonesia 4734, terdiri dari , 1696 kapasiatas sampai dengan 10 GT, 897 kapasitas lebih 10 - 30 GT, dan 2141 di atas 30 GT. Dari data ini sepertinya jika sepersepuluh saja dibiarkan menetap untuk mengeksplorasi laut natuna seperti kapal nalayan Indonesia cukup untuk memenuhi laut Natuna.

Beberapa tahun lalu Rizal Ramli pernah punya mimpi untuk menjadikan Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pusat pelelangan Asia terbesar. Hingga kini tak lagi terdengar gaungnya.

Jadi ya apa mau dikata, ketika nelayan Indonesia yang memcari ikan di sana jumlahnya kecil otomatis memancing nelayan asing sedikit demi sedikit merangkak memasuki kawan tertolial Indonesia. Karena jumlah ikan pelagis besar yang ada di laut Natuna cukup potensial dan jumlah yang sangat besar.

Tinggal komitmen pemerintah saja lagi mencarikan jalan keluar bagi nelayan Indonesia agar mendapat akses kemudahan mencari ikan di laut natuna dengan memberikan bantuan berupa subsidi dalam bentuk peraturan untuk harga minyak bagi nelayan yang akan ke Natuna tidak lagi menggunakan harga produksi.

Dengan demikian gairah nelayan Indonesai semakin besar berlayar di Natuna mengekplorasi sumber laut kita.

sumber 1, sumber 2