KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyinggung Gubernur Anies Baswedan selaku pihak eksekutif khususnya PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Perumda Sarana Jaya agar tidak menyembunyikan anggaran. Hal ini terkait program rumah DP 0 rupiah dan pembangunan hotel berbintang 5 di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat.

"Sekali lagi kepada eksekutif jangan suka ngumpet-ngumpet anggaran, gitu lho. Kalau ngumpetin anggaran kemarin akhirnya juga terlihat, nah dirasionalisasi masalah hibah, modal, Jakpro, rumah DP 0 rupiah. Kita serut anggaran Jakpro jadi Rp2,7 triliun," ujar Prasetio di gedung DPRD DKI, Kamis (28/11/2019).

Terkait temuannya di anggaran yang dianggap disembunyikan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) tahun 2020, Dirut Jakpro Dwi Wahyu Daryoto disebut Prasetio tidak bisa menjelaskan dengan baik soal pengajuannya itu. Akhirnya anggaran yang semula diajukan Rp 3,1 triliun dipangkas menjadi 2,7 triliun.

Baca juga: Jakpro Setop Pembangunan Hotel di TIM

"Dalam rapat banggar kemarin dengan Jakpro, jawabannya dia enggak bisa meyakinkan saya. Nah serutan dari DPRD yang diputuskan objektif lah kemarin," tuturnya.

Pihaknya juga meminta agar Jakpro tidak membangun hotel berbintang atau wisma di TIM. Pasalnya, publik terutama seniman dan budayawan TIM menolak keras pembangunan itu.

"Enggak ada hotel, kita enggak kasih (ke Jakpro). Kami potong Rp400 miliar. Kami kasih ke JakPro untuk masalah TIM (sebesar) Rp200 miliar, tidak ada buat hotel. Revitalisasi yang baik, jangan sampai ada komersilnya karena kiri kanan (TIM) kan sudah banyak hotel ya," ujarnya.

Selain itu, ia juga menyontohkan adanya dana 'diumpetin' di program rumah DP 0 rupiah yang diajukan Perumda Sarana Jaya Pembangunan dengan nilai Rp 2 triliun. Setelah dibahas, ternyata tidak seluruhnya digunakan untuk membangun rumah.

Menurutnya Rp 1 triliun dari anggaran keseluruhan itu bertujuan untuk subsidi pembayaran bagi pembeli rumah. Karena subsidi belum bisa dilaksanakan ia akhirnya memangkas Rp 1 triliun dari total anggaran.

"Semacam DP 0 rupiah kan uangnya belum dipakai, nah kita serut abisin Rp 1 triliun dari Rp 2 triliun, ternyata pas kita pertemukan antara SKPD dengan kita Banggar dewan dia bisa menyerukan seperti biaya subsidi," pungkasnya.

Meski sempat defisit Rp 10 triliun, Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta telah ditetapkan. Untuk membuat anggaran yang sesuai, DPRD mengaku harus memangkas banyak pengajuan Pemprov DKI Jakarta. (OL-5)

Sumur
https://www.google.com/amp/s/m.media...petin-anggaran

Wan aibon ssgb tukang tilep anggaran pujaan kadrun 😁
Tunggu aja kpk yg baru habis lu disadap!