- Beranda
- Komunitas
- Automotive
- Otomotif
Warga Jakarta Siap Buang Uang Lebih, Jalanan Disana Akan Berbayar Tahun Depan
TS
Odleva
Warga Jakarta Siap Buang Uang Lebih, Jalanan Disana Akan Berbayar Tahun Depan
Kemarin sempat heboh diberitakan soal sistem jalan berbayar di Jakarta. Hal ini diterapkan lantaran untuk mengatasi kemacetan yang semakin parah.
Pihak terkait atau pengelola Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) akan menerapkan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) pada tahun 2020 mendatang.
Saat ini pihak BPTJ baru menyusun road map dan mengkaji regulasi yang ada. Jadi nantinya kebijakan ini akan diterapkan di ruas jalan Nasioanal dan jalanan provinisi. Untuk jalanan Nasional yang bertanggung jawab adalah BPTJ langsung sementara untuk jalanan provinsi yang bertanggung jawab adalah pemerintahnya.
Menurut informasi yang diperoleh, untuk jalan nasional nantinya akan diterapkan di jalan Margonda, Depok, jalan Daan Mogot Tangerang, dan Kalimalang, Bekasi. Jika berjalan efektif, maka tahun 2020 bakal sudah mulai diterapkan.
Sebenarnya system ini sudah banyak diterapkan di beberapa Negara, tujuannya memang sama untuk mencegah kemacetan dan orang lebih memilih untuk naik transportasi umum.
Beberapa Negara yang sudah menerapkan system ERP ini diantaranya adalah Hongkong, Inggris dan Singapura.
Singapura merupakan Negara yang pertama kali menerapkan system tersebut, wajar saja disana memang negaranya kecil dan jika tidak dicegah dengan kebijakan-kebijakan yang sifatnya menekan maka kemacetan sudah bakal terjadi dimana-mana.
Mereka mulai menggunakan system ERP sejak September 1998 silam. Tarif yang dibandrol sangat mahal, karena disesuaikan dengan kondisi kemacetan jalan. Selain itu harga kendaraan terutama motor disana jauh lebih mahal dibanding di Indonesia. Bahkan mahalnya berkali-kali lipat.
Contohnya yang sempat kita bahas beberapa waktu lalu, Honda Supra GTR150 di Indonesia harganya mungkin dikisaran 20 jutaan lebih dikit. Sedangkan di Singapura motor bebek sport 150cc ini dijual dengan harga lebih dari Rp 100 juta. Bayangin aja motor kelas entry harganya udah setara moge 650cc bekas.
Selain dengan cara ERP tentu kebijakan harga kendaraan yang mahal ini bakal menekang angka populasi kendaraan disaan. Kira-kira jika Indonesia menerapkan cara tersebut, bakal efektif gak ya?
Referensi : aripitstop.com(21/11/2019).
Pihak terkait atau pengelola Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) akan menerapkan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) pada tahun 2020 mendatang.
Saat ini pihak BPTJ baru menyusun road map dan mengkaji regulasi yang ada. Jadi nantinya kebijakan ini akan diterapkan di ruas jalan Nasioanal dan jalanan provinisi. Untuk jalanan Nasional yang bertanggung jawab adalah BPTJ langsung sementara untuk jalanan provinsi yang bertanggung jawab adalah pemerintahnya.
Menurut informasi yang diperoleh, untuk jalan nasional nantinya akan diterapkan di jalan Margonda, Depok, jalan Daan Mogot Tangerang, dan Kalimalang, Bekasi. Jika berjalan efektif, maka tahun 2020 bakal sudah mulai diterapkan.
Sebenarnya system ini sudah banyak diterapkan di beberapa Negara, tujuannya memang sama untuk mencegah kemacetan dan orang lebih memilih untuk naik transportasi umum.
Beberapa Negara yang sudah menerapkan system ERP ini diantaranya adalah Hongkong, Inggris dan Singapura.
Singapura merupakan Negara yang pertama kali menerapkan system tersebut, wajar saja disana memang negaranya kecil dan jika tidak dicegah dengan kebijakan-kebijakan yang sifatnya menekan maka kemacetan sudah bakal terjadi dimana-mana.
Mereka mulai menggunakan system ERP sejak September 1998 silam. Tarif yang dibandrol sangat mahal, karena disesuaikan dengan kondisi kemacetan jalan. Selain itu harga kendaraan terutama motor disana jauh lebih mahal dibanding di Indonesia. Bahkan mahalnya berkali-kali lipat.
Contohnya yang sempat kita bahas beberapa waktu lalu, Honda Supra GTR150 di Indonesia harganya mungkin dikisaran 20 jutaan lebih dikit. Sedangkan di Singapura motor bebek sport 150cc ini dijual dengan harga lebih dari Rp 100 juta. Bayangin aja motor kelas entry harganya udah setara moge 650cc bekas.
Selain dengan cara ERP tentu kebijakan harga kendaraan yang mahal ini bakal menekang angka populasi kendaraan disaan. Kira-kira jika Indonesia menerapkan cara tersebut, bakal efektif gak ya?
Referensi : aripitstop.com(21/11/2019).
0
310
0
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan