JAKARTA – Sebanyak Rp6 triliun dana bagi hasil dari pusat tidak turun. Sehingga Pemprov DKI Jakarta berencana memangkas anggaran sejumlah proyek. Pemangkasan dilakukan karena APBD 2020 direvisi dari sebelumnya diajukan Rp95,99 triliun menjadi Rp89,441 triliun.

Sekdaprov DKI Jakarta Saefullah mengatakan, adanya masalah itu maka Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) harus direvisi.

“Revisi KUA-PPAS itu karena dana bagi hasil pemerintah pusat ke Pemprov DKI sebesar Rp6 triliun tidak disetorkan. Artinya pemerintah pusat memiliki utang kepada DKI senilai Rp6 triliun,” kata Saefullah, Kamis (24/10/2019).

Saefullah menjelaskan, dana perimbangan meliputi dana bagi hasil, dana alokasi khusus dana alokasi umum. Meskipun begitu, kata Saefullah, hal tersebut biasa terjadi dalam penyusunan anggaran.

Ia mengatakan pemangkasan anggaran sejumlah proyek akan dibicarakan bersama DPRD. “Kita akan bahas bersama dewan mana saja yang harus direvisi anggarannya,” katanya.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta membahas rancangan APBD tahun 2020. Sekitar Rp46,84 triliun dari Rp95,9 triliun diajukan Pemprov DKI Jakarta untuk membiayai 9 program prioritas di bawah koordinasi 5 komisi di DPRD. Sedangkan sisanya untuk belanja pegawai.

Setidaknya ada sembilan prioritas pembangunan yang diusulkan. Seluruhnya membutuhkan anggaran sebesar Rp46,84 triliun.

Rinciannya, kegiatan di Komisi A bidang Pemerintahan sebesar Rp5,52 triliun, Komisi B bidang Perekonomian Rp4,11 triliun, Komisi C bidang Keuangan sebesar Rp699 miliar, Komisi D bidang Pembangunan sebesar Rp17,79 triliun, dan Komisi E bidang Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp18,70 triliun

Sumur


Gw demen nih kalo udah berita tentang DKI laris manis