Kunci Penyelesaian Masalah Papua di Tangan Presiden Jokowi




Jakarta, Beritasatu.com – Teror ular piton di Asrama Mahasiswa Papua di Kalasan, Surabaya, Jawa Timur, kembali mengejutkan masyarakat terutama orang Papua. Belum diketahui pasti siapa pelaku teror dengan cara membuang empat ekor ular dalam dua karung terpisah ke asrama mahasiswa tersebut, Senin (9/9).

Namun menurut tokoh Papua, Hironimus Hilapok, teror itu harus diusut. “Teror itu terjadi kurang lebih 23 hari sejak peristiwa teror tanggal 17 Agustus 2019. Apakah teror akan terus dibiarkan berlanjut, atau harus dihentikan? Ini harus ada kepastian hukum,” tegas Direktur Papua Circle Institute tersebut kepada Suara Pembaruan, Selasa (10/9/2019).

Hironimos Hilapok mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengambil peran dalam menyelesaikan masalah Papua. “Presiden harus menjadi sentra utama dalam membantu orang Papua menjunjung tinggi harga dirinya di hadapan orang lain,” kata Hironimus Hilapok.

Dikatakan Hironimus Hilapok, demonstrasi dan kerusuhan yang kembali terjadi baik di Tanah Papua maupun di luar Papua adalah sebagai dampak dari apa yang dialami mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur, serta Semarang, Jawa Tengah pada 15 dan 17 Agustus 2019.

Hironimus Hilapok mengatakan, banyak yang sudah tertangkap di Papua maupun Papua Barat, bahkan di Jakarta ada 6 mahasiswa yang masih ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jakarta.

Menurut Hironimus Hilapok, proses hukum terhadap oknum pelaku yang mengeluarkan kata-kata yang mengandung unsur rasial kepada mahasiswa Papua, baik dari aparat keamanan maupun masyarakat sipil menunjukkan tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh masyarakat Papua dan mahasiswa Papua yang ditangkap, diintimidasi, bahkan dibunuh oleh aparat keamanan (polisi dan tentara) paska peristiwa Surabaya silam.

Akibat dari berbagai rangkaian peristiwa tersebut, kata Hironimus Hilapok, ratusan mahasiswa eksodus kembali ke Tanah Papua.

Hironimus Hilapok mengatakan, masalah Papua harus diselesaikan secara berkeadilan bagi orang Papua. Semua pihak, katanya, harus memahami bersama bahwa Papua memiliki sejarah yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia, mulai sejak masuknya Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui proses Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969. Kemudian eksploitasi tambang emas di Freeport tahun 1967 di mana secara de jure Papua belum sah bagian dari NKRI.

“Ada masa kekuasaan otoriter orde baru, masa setelah reformasi bahkan sampai dengan era otonomi khusus diberlakukan di Papua (tahun 2001-saat ini) ada sebuah harga yang sangat mahal harus dibayar selama hidup berbangsa dan bernegara,” kata Hironimus Hilapok.

Menurut Hironimus Hilapok, ada pernyataan Menkopolhukam Wiranto dan Kapolri Tito Karnavian maupun beberapa pejabat lain mengklaim bahwa aksi-aksi yang dilakukan pascaperistiwa tanggal 15 dan 17 Agustus 2019 di Malang, Surabaya, dan Semarang, yang terjadi di hampir semua kota di Tanah Papua maupun di beberapa kota studi bagi anak Papua di Tanah Air, sudah diboncengi pihak ketiga.

Bahkan Kapolri dengan tegas mengatakan bahwa aksi masyarakat Papua yang terjadi spontan dan serentak tersebut didalangi oleh United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) di bawah komando Benny Wenda dan Komite Nasional Pemuda Papua (KNPB),” kata Hironimus Hilapok.

Hironimus Hilapok mengatakan, aksi spontanitas masyarakat dan mahasiswa Papua yang terjadi pascaperistiwa Malang, Surabaya dan Semarang jangan dilihat hanya karena kasus rasialis yang dialami oleh mahasiswa Papua semata.

Tetapi bahwa orang Papua secara kolektif merasa tidak dihargai yang berkepanjangan sehingga peristiwa rasialis yang dialami mahasiswa di Surabaya hanya sebuah pemicu untuk meluapkan emosi atau unek-unek yang ada selama ini. Sehingga respon dari aparat pun jangan terlalu berlebihan yang akan menimbulkan hal baru di tengah masyarakat kita ataupun masyarakat internasional bahwa pemerintah Indonesia melakukan tindakan represif menghadapi warga sipil Papua.

“Apalagi di saat yang sama dengan peristiwa itu terjadi, Kementerian Komunikasi dan Informasi melakukan pemblokiran terhadap jaringan internet di Tanah Papua,” kata Hironimus Hilapok.

Bertolak dari pengalaman peristiwa Malang, Surabaya dan Semarang, kata Hironimus Hilapok, diharapkan kepada semua pihak untuk melihat Papua secara utuh dan menyeluruh baik itu sebagai dasar untuk mengambil kebijakan pembangunan maupun dalam menangani berbagai masalah yang terjadi di Tanah Papua.

“Masing-masing pihak tidak saling menyalahkan dan fokus pada apa yang menjadi penyebab masalah,” katanya.

Selanjutnya, negara atau pemerintah melalui Presiden Joko Widodo harus mengambil peran dalam menyelesaikan masalah Papua. “Presiden harus menjadi sentra utama dalam membantu orang Papua menjunjung tinggi harga dirinya di hadapan orang lain,” kata Hironimus Hilapok lagi.



Jeis Montesori / JEM
Sumber: Suara Pembaruan

Mgkn ocehan ini jd salah satu penyebab jokowi ambil tindakan buat meminta BUMN terima 1000 sarjana papua masuk BUMN
Gw sih kecewa ama tindakan presiden itu
Kalo masalah stigma rasialis kaya nya ocehan gandhi "you must be the change you wish to see in the world" tepat deh
Kaga bisa dipaksakan org laen nerima gt aja
Coba lihat org batak,dl tuh stigma nya sopir,kernet,tambel ban bahkan copet(diwakilkan pula tuh di film naga bonar)
Kalo mau dibawa baper mah mereka pny alasan kok buat sewot tp kan nggak,(gk tau jg sih kalo mereka asli nya jg baper,tp so far gk ada deh kaya nya,malah mereka sering ngejoke dgn stigma itu)
Tp kan lihat skrg stigma itu mulai luntur,skrg yg ada sering di identik kan dgn pengacara
Itu krn org batak nya yg berbenah atau pemerintah langsung yg campur tangan?(ini konteks nya nasional ya,bkn cuma gotham dan sekitar nya,klo gotham mah negeri luar biasa)