- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Rekonsiliasi Bagi-Bagi Kekuasaan, Ini Negara Bukan Permen
TS
Mursiding
Rekonsiliasi Bagi-Bagi Kekuasaan, Ini Negara Bukan Permen
Upaya mempersatukan kembali masyarakat setelah gelaran Pilpres 2019 usai menjadi isu yang ramai diperbincangkan.
Bagaimana tidak, selama gelaran Pilpres 2019, masyarakat Indonesia telah terbagi menjadi dua kubu, kubu pendukung paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan kubu paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Banyak pihak telah menunggu jalan apa yang akan ditempuh oleh Jokowi dan Prabowo Subianto dalam rangka kembali mempersatukan masyarakat. Isu soal rekonsiliasi politik pun semakin menguat belakangan ini.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD sempat menyatakan bahwa rekonsiliasi merupakan sebuah solusi saling menguntungkan atau win-win solution.
Rekonsiliasi yang dimaksud Mahfud adalah berbagi kekuasaan antara calon presiden yang menang dengan calon presiden yang kalah dalam Pilpres 2019. "Win-win solution itu rekonsiliasi, kekuasaan itu bisa dibagi, jangan diambil sendiri oleh pemenang," ujarnya usai menghadiri acara 'Halal Bihalal Gerakan Suluh Kebangsaan' di Hotel Grand Melia, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (19/6).
Sependapat dengan usulan bagi-bagi kekuasaan (Sharing Power) yang disampaikan Mahfud MD, Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin mengatakan bahwa sharing power adalah cara rekonsiliasi yang paling penting. Ujang menyampaikan dalam konteks politik, bagi-bagi kekuasaan memang tak bisa dinafikan. Mengutip ilmuwan politik AS Harold Lasswell, dikatakan Ujang, politik memang berkaitan dengan siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana (CNNIndonesia.com, Kamis (20/6)).
Biar Berhenti Nangis, Kasi Permen ?
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menyampaikan rekonsiliasi politik menjadi salah satu syarat atau simbolis untuk memperlihatkan bahwa Jokowi dan Prabowo sudah tidak lagi memiliki persoalan. Dengan rekonsiliasi di tingkat elite tersebut, maka masyarakat di tingkat bawah tak lagi memiliki alasan untuk terus mempertentangkan keduanya.
Namun, menurut Adi, rekonsiliasi tidak bisa dipaksakan dengan upaya bagi-bagi kekuasaan. Ia beranggapan rekonsiliasi mesti dilakukan dengan cara menghilangkan batas atau sekat-sekat yang selama ini terjadi akibat pilpres. "Kalau ada sharing power saya melihatnya hanya sebatas sesaat, kayak anak kecil susah berhenti nangisnya, dikasih permen, tapi kalau permennya habis nangis lagi," tuturnya (CNNIndonesia.com, Kamis (20/6)) .
Rekonsiliasi Bagi Prabowo
Rekonsiliasi nampaknya sebuah jalan yang terjal dan beliku bagi Pihak Prabowo dan Jokowi mengingat "bahan" pertentangan antara keduanya sepanjang kontestasi pilpres tidaklah sedikit. Apa yang dipaparkan oleh Dahnil diatas ibarat kumpulan anak panah yang telah menancap terlalu dalam dan menyakitkan khususnya bagi kalangan pendukung pasangan Prabowo-Sandi yang kerap dijerat kasus hukum ketika mengkritik pemerintah.
Mantan Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan upaya kriminalisasi terhadap ulama harus dihentikan, kalau memang narasi berbagai pihak yang bertarung pada Pilpres 2019 serius ingin melakukan rekonsiliasi.
Selain hentikan kriminalisasi, mantan Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi ini menilai perlunya dibangun toleransi yang otentik.
Kemudian, kata mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini, hentikan narasi menstigma radikalis terhadap suatu kelompok.
Termasuk, tambah Dahnil, jika serius mau rekonsiliasi, sebaiknya Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab dipulangkan ke Indonesia.
“Ini pandangan pribadi saya, bila narasi rekonsiliasi politik mau digunakan, agaknya yang paling tepat beri kesempatan kepada Habib Rizieq kembali ke Indonesia, stop upaya kriminalisasi, semuanya saling memaafkan. Kita bangun toleransi yang otentik, stop narasi-narasi stigmatisasi radikalis, dan lain-lain,” ujarnya lewat akun Twitter, pantauan hidayatullah.com pada Jumat (05/07/2019) pagi.
Pun jika rekonsiliasi berupa bagi-bagi kekuasaan sebagai win-win solution, nampaknya buka hal yang menggiurkan bagi Prabowo. Prabowo dan Partai Gerindra saat ini adalah salah satu kekuatan politik yang diperhitungkan di Indonesia. Tanpa mendapat jatah kursi menteri pun mereka tetap bisa menjadi kekuatan politik yang besar.
Apalagi, sosok Prabowo sendiri sepanjang perjalanan kampanye Pilpres 2019 hampir selalu menunjukkan kemarahannya terkait kekayaan kegara yang hanya dikuasai oleh Asing dan elit. Salah satu pernyataannya ramai diperbincagkan misalnya tentang "Indonesia Bubar 2030" yang dibacanya dalam sebuah novel yang berjudul "Ghost Fleet" . Hal ini menunjukkan bagaimana kekhawatiran Prabowo terhadap kekayaan negara yang terus menerus mengalir ke luar negeri sementara rakyat di dalam negeri menderita.
"Saya ngakuin gue bagian dari elite, tapi tunggu dulu, gue elite yang sadar. Gue elite yang paham kalau gue dipanggil Tuhan nanti gue enggak bisa bawa apa-apa," kata Prabowo disambut tepuk tangan dan sorakan para pendukungnya. " Mendingan gue membela rakyat, mendingan bersama gue rakyat yang susah" Kata Prabowo saat berpidato di depan relawan Rumah Juang di Jakarta, Ahad, 13 Januari 2019
Setelah Prabowo menerima kekalahan, santer terdengar isu Gerindra akan bergabung dalam koalisi pemerintahan. Namun, Anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra Muhammad Syafi’i meyakini Prabowo Subianto memilih berada di luar pemerintahan. Menurutnya, keberadaan oposisi menyehatkan iklim demokrasi.
“Menurut saya, demokrasi yang sehat itu harus ada check and balance, yaitu, selain partai pendukung, harus ada partai oposisi dan saya meyakini Gerindra akan tetap pada posisi sebagai oposisi,” ujar Syafi’i.
---------------------
pemburu.kobokan dan suralia memberi reputasi
2
2K
21
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan