Politik Etis atau Politik Balas Budi adalah sebuah pemikiran yang di kemukakan oleh Pieter Brooshooft dan C. Th. van Deventer sebagai reaksi atas sistem Politik Pintu Terbuka (1870-1900) dan Sistem Politik Tanam Paksa (1830-1870) yang dianggap tidak berprikemanusiaan dan sangat memberatkan bagi pribumi Hindia Belanda. Politik Etis sendiri menyatakan bahwa Pemerintah Kolonial Belanda bertanggung jawab atas kesejahteraan moral pribumi. Dengan kata lain, Pemerintah Kolonial Belanda berhutang budi pada rakyat Indonesia karena sudah memperbaiki kondisi keuangan Negeri Belanda melalui sistem tanam paksa dan Politik Pintu Terbuka yang menghasilkan banyak keuntungan karena kondisi kas Negara Belanda sempat memburuk akibat terlibat banyak peperangan. Sebelumnya, Poltik Tanam Paksa dan Politik Pintu Terbuka banyak bertanggung jawab atas terpuruknya rakyat Indonesia karena harus banting tulang demi memperbaiki perekonomian Negeri Belanda. Terlebih, Politik Tanam Paksa bertanggung jawab atas eksodusnya masyarakat Pulau Jawa ke daerah di luar Jawa untuk dipaksa bekerja di lahan perkebunan milik Pemerintah Kolonial Belanda.

Ketiga Hal diatas pada awalnya dianggap sebagai akhir bagi penderitaan pribumi. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan baru ini disalahgunakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda untuk mencari keuntungan. Irigasi yang seharusnya digunakan untuk mengairi lahan pertanian milik pribumi malah digunakan untuk mengairi lahan milik Belanda. Begitu juga dengan dua poin lainnya, migrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada prakteknya bukan untuk pemerataan penduduk melainkan untuk dijadikan buruh di pabrik-pabrik milik Belanda. Pada bidang pendidikan, sekoah-sekolah yang pada awalnya di bangun untuk pribumi nyatanya hanya diperuntukan untuk kaum Ningrat dan anak pejabat daerah. Rakyat biasa hanya diperbolehkan untuk sekolah di Sekolah Rakyat yang materi pengajarannya hanya baca, tulis, dan berhitung. Selain itu, Pemerintah Kolonial Belanda memanfaatkan siswa yang dianggap cakap dengan mempromosikannya menjadi pegawai pemerinta dengan upah minim.



Dengan adanya penyimpangan- penyimpangan itu, munculah orang-orang yang berasal dari elit pribumi yang sadar akan kesengsaraan Bangsa Indonesia pada waktu itu. Para golongan intelektual Indonesia mulai melakukan kecaman-kecaman terhadap pelaksanaan Politik Etis dan menganggapnya sudah gagal. Hal ini pula lah yang mengawali kemunculan Pergerakan Nasional.