Sandiaga Mau Gratiskan Jalan Tol Kalau Jadi Wapres, Bisakah?

Jakarta - Calon wakil Presiden Sandiaga Uno menjanjikan jalan tol yang sudah habis masa konsesinya akan digratiskan jika nanti dia dan Calon Presiden Prabowo Subianto terpilih melanjutkan periode pemerintahan selanjutnya. Hal tersebut disampaikan Sandiaga saat menyampaikan responsnya soal digratiskannya jembatan tol Suramadu pada hari Minggu lalu (28/10).

"Saya apresiasi langkah Pak Jokowi dan jangan berhenti di sini. Untuk tol-tol yang baru memang harus dikenakan tarif. Tapi untuk yang sudah balik modal 30 tahun, sesuai dengan bisnis return-nya atau keuntungannya sudah didapat, mungkin layak digratiskan," katanya.

Dia bilang, tol yang masa konsesinya sudah habis itu bisa digratiskan jika memang sudah balik modal dan memberi keuntungan.

"Ada jalan tol yang dibangun puluhan tahun di tempat lain dan menurut perhitungan dari beberapa pengamat sudah balik modal sampai dua tiga kali mungkin itu layak juga digratiskan dalam keadaan sekarang di mana beban masyarakat tinggi," kata Sandiaga.

Sejauh ini, belum ada jalan tol yang digratiskan oleh pemerintah. Hal tersebut mengingat konsesi jalan tol yang diberikan ke operator belum ada yang selesai atau habis.

Adapun jalan tol Jagorawi yang pertama sekali dioperasikan di Indonesia baru akan selesai konsesinya pada tahun 2045. Perhitungan konsesi dimulai tahun 2005 lantaran Jasa Marga selaku operator baru berubah status menjadi badan usaha sejak 2005.

Sementara jalan tol pertama yang akan habis masa konsesinya di Indonesia adalah tol Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Pluit (27,05 km). Tol yang dioperatori oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada tersebut akan habis masa konsesinya pada 1 April 2025.

Pembebasan tarif jalan tol sendiri bisa dilakukan jika masa konsesi tol sudah habis. Nantinya investor tol akan mengembalikan jalan yang menjadi aset negara itu kepada pemerintah. 

Namun hal itu belum menjamin tarif tol akan digratiskan. Ada beberapa kemungkinan yang bisa dilakukan oleh pemerintah.

Pertama, setelah investor mengembalikan konsesinya ke pemerintah, maka pemerintah bisa mengambil alih dengan melakukan perawatan dengan dana sendiri sehingga tidak ada pengenaan tarif tol alias gratis, ataupun jika dikenakan tarif maka dengan biaya murah.

Kedua, pemerintah bisa menjualnya kembali ke swasta dengan harapan bisa mendapatkan dana segar untuk bisa digunakan membangun tol baru di lokasi lain. Namun langkah ini membawa konsekuensi tarif tol akan sulit digratiskan, sehingga akan dikenakan tarif secara normal.

https://m.detik.com/finance/berita-e...wapres-bisakah

bisa ga yaaa...