Enggartiasto Lukita, Menteri Supersakti
 MINGGU, 16 SEPTEMBER 2018 , 17:45:00 WIB | LAPORAN: LOPI KASIM
273
SHARES


Enggartiasto Lukita/RMOL
RMOL. Pernyataan DR Rizal Ramli terkait impor yang menyeret nama Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mendapat dukungan berbagai pihak.

Demikian dikatakan Koordinator Indag Watch, Muslim Arbi melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (16/9). 

Dikatakan Muslim, impor yang dilakukan Enggar sebagai Menteri Perdagangan sangat keterlaluan dan cenderung gila-gilaan dan harus dihentikan. 

Disebutkan, impor beras yang dilakukan saat musim panen, impor gula yang mematikan gula lokal, impor garam mematikan petani garam, impor bawang putih beraroma kartel dan monopoli. 

"Hanya pengusaha yang dekat dengan menteri saja yang kebagian PI (persetujuan impor). Jika tidak PI Anda akan terkatung-katung dan tidak jelas, sebagaimana dikeluhkan oleh sejumlah pengusaha," kata Muslim.

Sebagai menteri, kata Muslim, Enggar tidak pernah mempercayakan kepada bawahannya seperti Dirjen dan Direktur. Terutama yang berkaitan dengan izin impor. Sehingga, semuanya diputuskan sendiri oleh Enggar. Bahkan, seorang mantan dirjen pernah mengeluh karena mendapat curhat dari teman-temannya yang tidak dipercaya mengambil keputusan. 

"Makanya di Kementrian Perdagangan berkembang rumor. Kenapa bukan menteri saja rangkap jadi dirjen dan direktur?" ucap Muslim. 

Menurut Muslim, dirjen dan direktur hanya dijadikan tameng untuk menunjukkan birokrasi di Kemendag berjalan. "Tapi, semua keputusan tetap di tangan menteri, direktur dan dirjen cuma tukang parap dan tanda tangan doang," ujarnya.

Nama Enggartiasto Lukita, lanjut Muslim, sudah disebut-sbut terlibat kasus Bank Bali bersama Djoko Tjandra dan Setya Novanto. Sehingga, saat  pembentukan kabinet pertama kali nama Enggar tidak masuk dan dikritisi para aktifis. 

"Setelah Rahmat Gobel dan Thomas Lembong dipecat oleh Jokowi baru Enggar dipasang sebagai Menteri Perdagangan," ungkapnya.

Dikatakan Muslim, Menteri Enggar yang berasal dari Partai Nasdem menyimpan tanda tanya. Media massa dan aktivis sudah menyebut nama Enggar di Kasus BLBI Bank Bali tapi Presiden Jokowi tetap menjadikan Enggar sebagai menteri perdagangan. 

"Tidak mungkin peran Surya Paloh sebagai Ketum Partai Pendukung tidak memberikan dukungan full dan garansi bagi Enggar kepada Jokowi," sebut Muslim.

Muslim mengatakan, kebijakan importasi beras, garam, gula, dan lainnya sudah diprotes para petani, akademisi dan aktivis. Tapi Jokowi ngotot mempertahankan Enggar sebagai Menteri Perdagangan. Padahal, kebijakan impor pangan tersebut telah mengkhianati petani dan ingkar atas janji-janji politik saat Pilpres 2014 lalu.

"Di mana dari 66 poin janji politik Jokowi adalah sejahterakan petani dan setop impor pangan. Tapi semua itu menjadi janji-janji palsu. Dan, Jokowi mendiamkan Enggar buka keran impor gila-gilaan. Sedangkan kebijakan itu hanya untuk sebagian pengusaha yang dekat saja dengan menteri. Itu tidak mungkin tidak ada angpao-nya," ungkap Muslim.

Muslim bahkan mengajukan pertanyaan, apakah Jokowi mendiamkan Enggar karena kebagian Angpao untuk dana Pilpres? Begitu juga angpao untuk ketum dan partainya?

Desakan mencopot Enggar yang merupakan mantan anggota dewan dari Partai Golkar ini sudah disuarakan berbagai kalangan. Muslim kembali mengajukan pertanyaaan. Apakah Jokowi berani melawan Surya Paloh dengan mencopot Enggar? 

"Kalau ternyata Jokowi tidak berani copot Enggar, bisa saja publik anggap Jokowi terima angpao impor dan takut pada Surya Paloh," kata dia.

Muslim menambahkan, impor telah menggerus dolar dan menghancurkan rupiah serta membuat defisit neraca perdagangan. 

"Kalau situasi perekonomian dan perdagangan yang melemah ini tapi Presiden Jokowi tidak berani bertindak, maka Enggartiasto Lukita adalah menteri supersakti karena dibela dan didukung oleh Jokowi dan Surya Paloh," demikian Muslim Arbi.[lov] 

https://politik.rmol.co/read/2018/09...ri-Supersakti-

------------------------------------------------

Gw tau ini sumber sakti yang biasanya berat ke oposisi dan bisa dicek sendiri dari history post gw dukung siapa, tapi soal menteri perdagangan ini gw setuju.
Kalau dibiarin terus sama Jokowi bakal jadi pertanyaan besar dan bahan empuk buat nyerang pemerintah, percayalah. Bukan cuma sekali ini kebijakan Menteri Perdagangan dipertanyakan, udah lama.