Merdeka.com - Deputi Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo tindak pidana korupsi masih sangat masif. Pengadaan barang dan jasa menjadi ladang korupsi. Namun, angka korupsi tertinggi terjadi di sektor infrastruktur yang jadi sasaran empuk untuk korupsi.

Terakhir judicial corruption. Termasuk proyek korupsi ini jadi catatan Jokowi, lebih dari 30 persen korupsi terjadi saat pengadaan barang dan jasa. Korupsi menumpuk di pembangunan infrastruktur, lebih dari 30 persen," kata Ade di dalam diskusi catatan akhir tahun 2017: Satu Tahun Politik Anti Korupsi Pemerintahan Jokowi di Gedung Muhammadiyah, Menteng Jakarta Pusat, Rabu (27/12).

Dia menjelaskan semestinya ada pengawasan dalam infrastruktur dalam pembangunan barang dan jasa. Serta dibarengi dengan perbaikan tata kelola yang lebih baik.

"Tapi kalau digenjot aja tapi di sisi lain uang yang dirampok dari proyek negara ini juga banyak. Tapi ada upaya mendorong perbaikan tata kelola," ungkapnya.

Selain itu, upaya serangan pemberantasan korupsi juga cukup masif. Mulai dari serangan fisik pada petugas pemberantasan korupsi hingga upaya politik dengan adanya Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Fakta lain terkait korupsi serangan balik juga kencang baik serangan fisik dan politik. Salah satu contohnya Novel Baswedan lalu Pansus (angket)," ujarnya.

Menurut Ade, Jokowi hanya membuat imbauan tanpa ada aksi pencegahan yang berarti. Terutama dalam kaitannya dengan pansus angket yang ia anggap seharusnya, Jokowi bisa melakukan beberapa penekanan dengan partai politik pendukungnya.

"Kalau ini tak diperbaiki praktik akan makin menjadi padahal mulai memasuki tahun politik, kalau tak diantisipasi, enggak ada keberanian, engga ada aksi, itu ini akan makin menjadi," ucapnya.

"Praktik korupsi masif karena upaya serangan pada pemberantasan korupsi dibiarkan. Kedua masuk yang masif lemah, akses dan sebagainya dibuka tapi enggak ada upaya memperkuat masyarakat," ujarnya.

(mdk/rzk)

https://m.merdeka.com/peristiwa/icw-...g-korupsi.html

Tidak boleh itu korup