BOGOR, (PR).- Selain merekrut Pegawai Negeri Sipil untuk Kementrian Hukum Hak Asasi Manusia dan Mahkamah Agung, Badan Kepegawaian Negara juga mengangkat ribuan tenaga kesehatan di daerah, penyuluh pertanian, dan guru di wilayah terpencil. Namun, sistem pengangkatannya tidak melalui seleksi daring melainkan penunjukan langsung sesuai rekomendasi pemerintah daerah.

Kepala Hubungan Masyarakat BKN Muhammad Ridwan menjelaskan pengangkatan tenaga kesehatan dan pendidikan berkaitan dengan nawacita Presiden Joko Widodo. "Pertama Indonesia Pintar, kita sudah memberkas NIP CPNS sebanyak 6.296, kita sebut sebagai guru garis depan, ditempatkan di wilayah terpencil," katanya, Jumat 4 Agustus 2017.

Surat Keputusan pengangkatan para guru garis depan itu rencananya akan diserahkan secara simbolis oleh presiden di Istana Bogor pada September 2017 mendatang. Meskipun demikian, Ridwan mengakui para guru tersebut sudah mulai ditugaskan pada awal Agustus 2017 lalu. Mereka ditempatkan di 49 daerah yang memiliki wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).

PNS tenaga kesehatan
Di bidang kesehatan, Ridwan mengatakan pengangkatan PNS dilakukan terhadap pegawai tidak tetap seperti bidan, dokter umum, dan dokter gigi. Ia menyebutkan jumlahnya mencapai lebih dari 29 ribu orang. Berbeda dari tenaga pendidik yang telah selesai penetapannya, proses pengangkatan tenaga kesehatan diakui belum selesai sampai sekarang.

"Masalahnya ada di daerah. Yang sudah selesai pemberkasannya itu baru 16 ribuan PTT kesehatan. Sisanya, masih ada pemerintah daerah yang belum menyerahkan berkasnya," kata Ridwan. Ia mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah yang belum menyerahkan daftar PTT yang diminta tersebut. Ia memperkirakan terdapat daftar PTT yang berubah seperti pindah, meninggal, dan sebagainya.

Selebihnya, pemerintah pusat juga mengangkat personel penyuluh pertanian. Ridwan menyebut jumlahnya sekitar 100 orang dan masih dalam proses yang sama seperti perekrutan tenaga kesehatan. Ia menegaskan pengangkatan mereka dilakukan secara khusus berdasarkan usulan pemerintah daerah.

Para PNS yang diangkat melalui jalur khusus itu menurutnya akan dibiayai langsung pemerintah pusat melalui dana alokasi umum yang ditransfer langsung ke pemerintah daerah masing-masing. "Sehingga tak ada alasan bagi pemerintah daerah tidak ada uang untuk menggaji mereka," kata Ridwan menegaskan.

Sementra itu, Deputi Sistem Informasi Kepegawaian BKN Iwan Hermanto menambahkan pendapatan para PNS jalur khusus itu disebut melebihi pegawai pada umumnya. Pasalnya, mereka juga diberikan tunjangan wilayah 3T selain gaji pokok seperti yang diterima PNS lainnya.***

http://www.pikiran-rakyat.com/nasion...adi-pns-406753

Enak jg masuk tanpa tes begini