FACHRI FACHRUDIN
Kompas.com - 29/05/2017, 13:12 WIB



JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengaku bersyukur atas opini wajar tanpa pengecualian yang diraih Kementerian Agama untuk laporan keuangan tahun 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Hal ini disampaikan Lukman usai menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kementerian (LHPK) ke BPK, di Jakarta, Senin (29/5/2017).

"Bagi Kemenag ini adalah sejarah untuk pertama kalinya, karena sejak 12 tahun kami berusaha keras untuk mendapatkan WTP. Dan tahun 2016 baru mendapatkan opini WTP itu," ujar Lukman.



Meskipun saat ini BPK tengah diterpa isu tak sedap terkait pemberian opini WTP, namun menurut Lukman, para auditor di lembaga tersebut telah bekerja profesional.

(Baca: Mendagri Bersyukur Tiga Tahun Berturut-turut Raih WTP dari BPK)
http://nasional.kompas.com/read/xml/...h.wtp.dari.bpk

Di sisi lain, menurut Lukman, seluruh pegawai Kemenag baik ditingkat pusat maupun daerah juga sudah berusaha keras meraih opini WTP dari BPK.

"Pencapaian ini tidak semata kinerja, tapi juga atas kerja sama yang sangat baik jerih payah auditor di BPK yang kami menyaksikan langsung bekerja luar biasa, bekerja sampai tengah malam dan ini adalah hasil kemitraan yang sangat baik sehingga opini ini bisa kita capai," kata Lukman.

Lukman menuturkan, pada 2011 hingga 2014 Kemenag pernah mendapatkan opini WTP tetapi dengan paragraf pengecualian (DPP).

Kemudian pada 2015, Kemenag mengalami penurunan kinerja hingga akhirnya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).



Menurut Lukman, satuan kerja (satker) di Kemenag sangat banyak. Hal inilah yang menjadi alasan banyaknya waktu yang dibutuhkan bagi Kemenag untuk mendapatkan opini WTP.

"Untuk dipahami, Kemenag memiliki satuan kerja yang banyak dan tidak kurang dari 4.557 satker. jadi ini banyak sekali," kata Lukman.

(Baca: Ketua BPK: Tidak Bisa Digeneralisir Semua Opini Diperdagangkan)
http://nasional.kompas.com/read/xml/...diperdagangkan

Lukman mengatakan, agar mendapatkan opini WTP pihaknya menerapkan sistem akuntansi berbasis Akrual yang juga diterapkan oleh Pemerintah pusat.

Sistem ini membenahi sistem yang sebelumnya ada di Kemenag. Selain itu, pihaknya juga membentuk duta-duta Akrual yang disebar ke seluruh wilayah. Hal ini untuk memperkuat koordinasi dan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah.

"Alhamdulillah dengan nilai-nilai integritas, profesionalitas, tanggung jawab dan keteladanan, kami memetik buahnya dengan opini WTP di tahun 2016 ini," kata Lukman.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2017...enteri.lukman.

Jadi selama 12 tahun ngapain aja ?