JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ikhsan Abdullah mengatakan, tim penasihat hukum terdakwa kasus dugaan penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersikap adil dalam persidangan.

Menurut dia, tim pengacara seharusnya menunjukkan bukti di dalam persidangan saat mengatakan ada percakapan antara Ketua MUI KH Ma'ruf Amin dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kalau memang itu benar adanya dan memiliki bukti, disampaikan juga, fairness. Tampilin dong transkripnya," ujar Ikhsan dalam diskusi bertajuk 'Ngeri-ngeri Sadap' di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/2/2017).

Dari bukti tersebut, seharusnya tim penasihat hukum Ahok mengonfirmasi dari mana bukti tersebut didapatkan. Mereka juga harus mengonfirmasi kebenarannya kepada Ma'ruf.

"Dikonfirmasi dari mana data ini diperoleh, itu namanya legal, sah. Kalau yang tadi itu haram, melanggar hukum tindak pidana karena tidak mengonfirmasi bagamana sumbernya," kata dia.

(baca: MUI Bantah Tudingan Sikap soal Penodaan Agama Diintervensi SBY)

Sementara itu, salah satu penasihat hukum Ahok, Tommy Sihotang, menuturkan, pihaknya tidak akan membuka bukti tersebut sebelum menyampaikan di muka pengadilan.

"Ada bukti bahwa memang tidak etis kalau kami sampaikan sebelum sampaikan ke majelis hakim," tutur Tommy dalam kesempatan yang sama.

Tim pengacara Ahok merasa tidak pernah menyebutkan bahwa bukti yang dimiliki berupa rekaman atau transkrip percakapan. Bisa saja, menurut tim pengacara, bukti itu berupa kesaksian.

"Jadi, jangan mengambil kesimpulan sendiri. Memang kita bilang rekaman? Kan tidak ada. Kenapa dibilang rekaman?" kata Humprey Djemat, pengacara Ahok.

Tim pengacara tidak akan mengungkap wujud bukti yang dimiliki selain di pengadilan nantinya.

SBY sebelumnya sudah memberikan penjelasan mengenai komunikasi antara dia dan Ma'ruf Amin pada 7 Oktober tersebut.

(baca: SBY Bicara soal Fakta Percakapan dengan Ma'ruf Amin pada 7 Oktober)

Saat itu, pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni yang diusung Partai Demokrat dijadwalkan menemui Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Menurut SBY, percakapan dia dengan Ma'ruf Amin memang ada. Namun, percakapan itu tidak terkait tugas Ma'ruf sebagai Ketua MUI. Saat bertemu pasangan Agus-Sylvi, posisi Ma'ruf sebagai Rois Aam PBNU.

"Tidak ada kaitan dengan kasus Pak Ahok, dengan tugas MUI, dengan tugas mengeluarkan fatwa," ujar SBY dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Rabu (1/2/2017).

SBY kemudian menjelaskan latar belakang terjadinya komunikasi itu. Saat Agus-Sylvi bertemu sejumlah pengurus PBNU, sejumlah orang bertanya mengenai kabar SBY.

"Mereka (pengurus PBNU) yang lengkap mengira saya ikut. Saya bilang, tidak mungkin, Agus sudah mandiri, nanti dibilang di bawah bayang-bayang ayahnya," ujar SBY.

Saat tahu bahwa ada yang menanyakan kabarnya, SBY pun menghubungi stafnya di sana.

"Ada staf di sana yang menyambungkan percakapan saya dengan Pak Ma'ruf Amin terkait pertemuan itu, dan berdiskusi dengan yang lain," ujar SBY.

SBY mengaku ingin bertemu dan berdiskusi dengan Ma'ruf Amin terkait masalah Islam dan dunia.

SBY pun meluruskan pernyataan Ma'ruf Amin yang sebelumnya dituduh telah membantah adanya percakapan tersebut.

Menurut SBY, Ma'ruf tidak membantah mengenai adanya percakapan, tetapi membantah bahwa MUI diminta membuatkan fatwa atau sikap keagamaan oleh SBY.

"Tidak ada percakapan langsung yang berkaitan dengan tugas kami, MUI, yang berkaitan dengan menetapkan pendapat keagamaan atau apa pun namanya," kata SBY.

SBY pun membantah tuduhan memengaruhi Ma'ruf Amin untuk mengeluarkan fatwa terkait kasus Ahok.

Menurut SBY, MUI merupakan majelis yang membuat fatwa atau sikap keagamaan dengan cara dimusyawarahkan terlebih dulu dan tidak tergantung kepada Ma'ruf sebagai ketua.

"Tanyakan saja kepada MUI. (Mereka) memang ada ketuanya, tetapi mereka itu majelis, segala sesuatu dimusyawarahkan," tutur SBY.

"Silakan ditanyakan apakah pendapat keagamaan MUI itu lahir di bawah tekanan SBY atau di bawah tekanan siapa pun. Saya kira mudah sekali, daripada nanti saya dikira defensif, silakan tanya langsung," kata dia.

http://megapolitan.kompas.com/read/2...asi.sby-ma.ruf

Jadi sebenernya di telpon SBY atau ngak nih ?