Jakarta - Pro kontra soal reklamasi teluk Jakarta kini sedikit mereda setelah Presiden ikut turun tangan. Tapi bagaimana sebenarnya aspirasi nelayan yang tinggal di Muara Angke?

Bupati Bojonegoro Suyoto yang menyatakan siap maju Pilgub DKI mencoba mendengarkan suara warga Jakarta. Kang Yoto semakin serius ingin memahami aspek sosial perlu tidaknya reklamasi. Untuk ini Sabtu (30/4) malam lalu Kang Yoto menemui beberapa warga, termasuk warga Kepulauan Seribu. Kang Yoto berdialog dengan warga dan nelayan di sekitar Pantai Indah Kapuk dan Muara Angke, Jakarta Utara.

Menjawab pertanyaan Kang Yoto apakah keberatan dengan proyek reklamasi, salah seorang warga bernama Sukairi menyatakan bahwa dirinya dan kawan-kawannya sama sekali tidak menolak reklamasi, yang mereka risaukan hanyalah soal akses perahu ke laut untuk mencari ikan dan kepastian nasib tempat tinggal, yang ditempatinya sejak zaman Pak Harto.

"Dengarkanlah kami dan jangan hanya vonis kami," ujar Haji Naman.

"Tapi Bapak-bapak harus mendengar dan memahami juga apa keinginan pengembang, pemerintah dan para ahli lingkungan hidup. Apakah keinginan Bapak dapat dipenuhi. Jika ternyata kondisi tanah Jakarta memerlukan reklamasi maka Bapak harus siap atas solusi bersama," saran Kang Yoto.

Dalam perbincangan dengan detikcom, Rabu (4/5/2016), Kang Yoto menjelaskan setiap masalah publik sebenarnya dapat dipecahkan secara kolaboratif dengan saling memahami niat atau aspirasi, apa yang diharapkan dan tidak diharapkan para pihak, merumuskan strategi dan sinkronisasi peraturan yang diperlukan untuk memastikan strategi berjalan.

"Aturan atau produk hukum pada dasarnya adalah konsensus sosial politik, alat untuk memastikan tertip sosial dan mewujudkan mimpi bersama yang lebih baik. Jadi sebelum berdebat soal hukum soal sosial, ekonomi dan politik ini mesti kelar, sebelum perdebatan penyesuaian aturannya. Jangan dibalik-balik," kata Kang Yoto.

Dialog bukanlah hal baru bagi Kang Yoto yang menggelar temu warga setiap Jumat di Bojonegoro. Kang Yoto menjalankan semangat sila keempat yang mengajarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanan dalam permusyawaratan perwakilan.

Kabupaten Bojonegoro terpilih satu di antara 15 pemerintah Kota/Kab percontohan Open Government Partnership (OGP) international bersama Paris, Madrid, Seoul dan lainnya. Salah sebabnya selalu mengedepankan keterbukaan, dialog dan partisipasi publik. Sejak menjabat Maret 2008 hingga kini setiap jumat pendopo Kabupaten terbuka untuk dialog bebas dan disiarkan radio, termasuk live streaming.

Menjelang Pilgub DKI tahun 2017, banyak pihak mendorong kepala daerah yang berhasil membangun daerah untuk maju. Ada beberapa kepala daerah yang dinilai berhasil memimpin daerahnya antara lain Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo, Bupati Bojonegoro Suyoto, Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, Wali Kota Pangkal Pinang Irwansyah, dan Wali Kota Malang Moh Anton. Memang tak semuanya menyatakan siap maju Pilgub DKI, namun prestasi mereka memimpin daerah menjadi nilai plus jika mereka maju ke jenjang lebih tinggi. Siapa bakal jadi cagub DKI terbaik?

http://m.detik.com/news/berita/3203354/saat-kang-yoto-berdialog-dengan-nelayan-muara-angke-soal-reklamasi
(van/nrl)

semakin bagus banyak pilihan mantap!