TS
gesit.79
PERTAHANAN: PERKUAT MATRA UDARA DAN LAUT TNI
Jakarta, Kompas-Roda regenerasi Panglima TNI sebentar lagi akan bergerak. Kalangan masyarakat sipil mendorong Presiden Jokowi agar mengangkat Panglima TNI yg memperkuat matra laut dan udara sesuai dng Nawacita.
Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti, Kamis (28/5), di Jakarta mengatakan dirinya berharap Panglima TNI baru lebih banyak bekerja, "Kita ingat janji kampanye Jokowi, Indonesia terlalu lama memunggungi laut dan tidak melirik udara. Tentunya memperkuat matra laut dan udara adalah keharusan. Jangan justru membangun kodam baru di Papua yg akan menambah persoalan," ujar Poengky.
Manajer riset Imparsial Ghufron Mabruri menambahkan, ada catatan kritis thd TNI yg harus segera diperbaiki, yakni nota kesepahaman (MOU) Panglima TNI dng berbagai kementrian dan lembaga yg dikhawatirkan membuat TNI meninggalkan tugas pokok sektor pertahanan. "Sesuai dng UU Nomor 34 Thn 2004 ttg TNI, pelibatan TNI atas keputusan politik pemerintah, yakni presiden. Itupun didasari pertimbangan eskalasi ancaman, proporsional, dan (menjadi) pilihan terakhir karena institusi terkait tdk mampu menangani dan bersifat terbatas," kata Ghufron.
Saat ini, anggota TNI ikut menjaga keamanan stasiun kereta api, menjadi penyuluh pertanian, sampai menggelar pameran perlengkapan pernikahan. Hal lain yg diharapkan dlm proses regenerasi tsb adalah keterbukaan TNI.
Direktur Program Imparsial Al Araf mengatakn, Panglima TNI yg baru jg harus berani membuka diri thd KPK, BPK serta PPATK utk mewujudkan militer yg profesional dan bebas dr korupsi.
"Panglima TNI hrs membuka ruang. Reformasi TNI masih blm tuntas. Panglima TNI harus mendorong militer patuh pd amanat reformasi yg menetapkan peradilan umum bagi kejahatan personel militer,"kata Al Araf.
Araf mengatakan Panglima TNI mendatang jg hendaknya jg terbuka pd Komisi HAM. Hal ini utk memastikan tdk terkait pelanggaran HAM secara langsung maupun tdk langsung.
Sebelumnya dosen Universitas Pertahanan Salim Said, mengatak TNI mutlak jangan digunakan oleh pemegang kekuasaan. TNI hrs belajar dr masa lalu ketika Kopassus TNI AD dicintai rakyat pd thn 1966, kemudian dibenci pd 1998 karena kerap menjadi alat kekuasaan Orba.
Salim mengingatkan agar pemerintah meningkatkan kualitasnya. Pemerintah jangan mudah tergoda melibatkan TNI dlm aktivitas sipil karena hal ini mengundang tentara kembali terlibat dlm kegiatan selain pertahanan. "Kita tdk ingin masa lalu terulang lg. Kalau TNI mau dicintai rakya, harus mau menjaga demokrasi tetap berjalan," kata Salim. (ONG/EDN)
Sumber: kompas Cetak 29/05/15 hal 2
Mau ditagih Swasembada pangan udah lenser duluan...
BTW anggota imparial apakah ada yg angota formil jg??
Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti, Kamis (28/5), di Jakarta mengatakan dirinya berharap Panglima TNI baru lebih banyak bekerja, "Kita ingat janji kampanye Jokowi, Indonesia terlalu lama memunggungi laut dan tidak melirik udara. Tentunya memperkuat matra laut dan udara adalah keharusan. Jangan justru membangun kodam baru di Papua yg akan menambah persoalan," ujar Poengky.
Manajer riset Imparsial Ghufron Mabruri menambahkan, ada catatan kritis thd TNI yg harus segera diperbaiki, yakni nota kesepahaman (MOU) Panglima TNI dng berbagai kementrian dan lembaga yg dikhawatirkan membuat TNI meninggalkan tugas pokok sektor pertahanan. "Sesuai dng UU Nomor 34 Thn 2004 ttg TNI, pelibatan TNI atas keputusan politik pemerintah, yakni presiden. Itupun didasari pertimbangan eskalasi ancaman, proporsional, dan (menjadi) pilihan terakhir karena institusi terkait tdk mampu menangani dan bersifat terbatas," kata Ghufron.
Saat ini, anggota TNI ikut menjaga keamanan stasiun kereta api, menjadi penyuluh pertanian, sampai menggelar pameran perlengkapan pernikahan. Hal lain yg diharapkan dlm proses regenerasi tsb adalah keterbukaan TNI.
Direktur Program Imparsial Al Araf mengatakn, Panglima TNI yg baru jg harus berani membuka diri thd KPK, BPK serta PPATK utk mewujudkan militer yg profesional dan bebas dr korupsi.
"Panglima TNI hrs membuka ruang. Reformasi TNI masih blm tuntas. Panglima TNI harus mendorong militer patuh pd amanat reformasi yg menetapkan peradilan umum bagi kejahatan personel militer,"kata Al Araf.
Araf mengatakan Panglima TNI mendatang jg hendaknya jg terbuka pd Komisi HAM. Hal ini utk memastikan tdk terkait pelanggaran HAM secara langsung maupun tdk langsung.
Sebelumnya dosen Universitas Pertahanan Salim Said, mengatak TNI mutlak jangan digunakan oleh pemegang kekuasaan. TNI hrs belajar dr masa lalu ketika Kopassus TNI AD dicintai rakyat pd thn 1966, kemudian dibenci pd 1998 karena kerap menjadi alat kekuasaan Orba.
Salim mengingatkan agar pemerintah meningkatkan kualitasnya. Pemerintah jangan mudah tergoda melibatkan TNI dlm aktivitas sipil karena hal ini mengundang tentara kembali terlibat dlm kegiatan selain pertahanan. "Kita tdk ingin masa lalu terulang lg. Kalau TNI mau dicintai rakya, harus mau menjaga demokrasi tetap berjalan," kata Salim. (ONG/EDN)
Sumber: kompas Cetak 29/05/15 hal 2
Mau ditagih Swasembada pangan udah lenser duluan...
BTW anggota imparial apakah ada yg angota formil jg??
0
2K
0
Thread Digembok
Thread Digembok
Komunitas Pilihan