Pendapat Tentang Hukuman Pencabutan Hak Kewarganegaraan

Beranda
Komunitas
Entertainment
The Lounge
Pendapat Tentang Hukuman Pencabutan Hak Kewarganegaraan

ruryajah

26-02-2015 03:01

Pendapat Tentang Hukuman Pencabutan Hak Kewarganegaraan

CEK REPSOL

Ilustrasi.

Sebelumnya saya minta izin untuk para ahli, pakar, cendikiawan yang bergerak di bidang hukum, HAM, politik, kemasyarakatan, bahkan di bidang ke-memean emoticon-Hammer (S)

. Juga kepada Min dan Mod yang tercinta. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan buat agan-sista kaskuser semuanya. Selamat membaca emoticon-Blue Guy Cendol (S)

(semoga bener di lapak Lounge. kalo harus di lapak hukum atau politik izin dipindahkan emoticon-Blue Guy Peace

)

Spoiler for Baca intro dulu gan:

Di Indonesia sedang marak pemberantasan koruptor, dan korupsi. Terdapat pula berita mengenai komplotan BEGAL motor di sejumlah kota. Namun tidak banyak juga kasus-kasus yang melanggar hukum lainnya.
Terkait dengan permasalahan tersebut maka menjadi tanda tanya bagi kita semua. Bagaimana sih cara yang tepat guna supaya para pelanggar itu bisa tertanggkap? diminimalisir? atau bahkan dihilangkan?!.
Nah, akhirnya saya berfikir untuk menyalurkan pendapat mengenai pencegahan hukum yang bisa dibilang belum sempurna tetapi memiliki sudut pandang tersendiri bagi para pelaku atau calon pelaku penyimpang hukum di NKRI khususnya kelas berat.

Pengertian: HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN UUD 45 Menurut Prof. Dr. Notonagoro:

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.

Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. (kata ahlinya begitu gan).
*Jika ditelusuri dan dikupas lebih mendalam malah jadi Thread bahas hukum dan politik nih gan emoticon-Malu (S)

Spoiler for Penjelasannya :

Sebagai akibat adanya kesenjangan tersebut maka timbulah kejadian-kejadian seperti maling di bakar hidup-hidup, pem-begal dibakar hidup-hidup, koruptor gak jera malah makin bermamah biak, bahkan sandal di masjid makin sering ilang emoticon-Cape d... (S)

.

Di Thread sebelah ada yang bahas pem-Begal gimana kalo di bakar hidup-hidup? responnya ada yang negatif ada juga yang positif. Terlepas dari itu kita harus kembali lagi siapa kita ? "MANUSIA". Yoi betuul. Masalah hidup dan mati itu urusan Tuhan, nah tinggal bagaimana caranya itu yang bisa berbeda-beda. Tetapi sebagai sesama mahkluk ciptaanNya dan untuk menghargai sang pencipta, alangkah lebih manusiawi kalao dilakukan dengan cara yang "semestinya" (semestinya: yang memang tepat dan baik menurut caranya). Seperti doa saja gan: Tunjukan jalan yang lurus (lurus korupsi atau lurus tidak korupsi); Tunjukan jalan yang semestinya (Tuhan kan juga enak kalo ngasih jalan pasti buat kita yang terbaik). Berarti hukuman yang semestinya itu yang memang terbaik bagi si pelanggar/pelakunya yang benar caranya dan bermanfaat (walaupun dari sisi pandang kacamata berbeda menyakitkan)

Spoiler for Hak Kewarganegaraannya Dicabut!!:

Saya sih langsung berfikir gimana nasibnya kalo hak sebagai warga negara Indonesia dicabut.
Yang dimaksud Hak kewarganegaraannya dicabut itu seperti:
- Tidak mendapatkan pelayanan dan fasilitas umum (Urus tiket transportasi, perbankan, listrik, PDAM, dll)
- Kepengurusan identitas pribadi tidak dilayani (KTP, SIM, Surat Keterangan, Kartu Nikah, Kartu Kematian, Kartu Kuning, dll)
- Tanda pengenal /dentitas pribadi di cabut (KTP, SIM, AKTE, Ijazah, dll)
- Hukuman yang dinilai terlampau berat dan merugikan banyak orang di cap PENGHIANAT BANGSA
- Pengganti hukuman mati bisa dilakukan dengan dibuang di pulau-pulau yang ada di Indonesia (disuruh hidup disana gan tapi tetep diawasi)
- Hukuman tersebut berlaku untuk keluarga generasi 1 (anak, istri/suaminya)
- Lama hukuman 3 sampai 7 generasi mendatang

Saya sih jadi kebayang nih gan, mati sih enggak. Tapi ya seperti selama hidup mendapatkan siksaaan seakan-akan besok mati tapi kok gak mati-mati yaa emoticon-Takut (S)

Kalo hukum tersebut diterapkan di Indonesia, gak bakal ada protes dari keluarga bahkan dari negara lain kali yah gan (mungkin loh ya gan, pro dan kontra pasti ada). Kan gak di tembak mati, cuma dikuliti aja HAK-nya emoticon-Hammer (S)

Penutup nih gan. Intinya selama kita masih dianggap dan menganggap sebagai mahkluk ciptaan Tuhan, ya sebisa mungkin kita memandang sesama ciptaannya dengan semestinya. Kalo kata mbah ane "memanusiakan manusia itu mulia di mata Tuhan" emoticon-Malu (S)

Happy reading gan. Mau ngasih apa aja ane terima. Syukur-syukur ngasih kenalan cewek buat dinikahin emoticon-Kiss (S)