Janji Dua Capres Dinilai Hanya Omong Kosong
Pembocor Uang Negara di Kubu Prabowo, Klaim KJS Ngadat
Selasa, 17 Juni 2014 , 20:04:00



JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Muhammad Budyatna menilai visi dan misi dua calon presiden sama-sama tidak mungkin untuk mereka laksanakan. Visi dan misi yang disampaikan selama dua kali debat capres, menurut Budyatna, hanyalah pepesan kosong.

"Sebenarnya, tidak satupun paparan yang dikemukakan para capres itu yang realistis. Siapapun yang memenangkan pilpres nantinya, tidak akan melaksanakan paparan mereka tersebut. Semua paparan seperti pepesan kosong saja," kata Budyatna, saat dihubungi wartawan, Selasa (17/6).

Contohnya lanjut dia, Prabowo berapi-api ingin menghilangkan kebocoran anggaran dan anggaran yang berhasil diselamatkan akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Bagaimana bisa mengatasi kebocoran anggaran yang terjadi saat ini, kalau pendukung Prabowo justru para pembocor anggaran selama ini," tudingnya.

Dia ungkap, bagaimana para pembocor anggaran yang mendukung Prabowo membuat rakyat susah. "Aburizal Bakrie yang akan diberikan tempat terhormat di pemerintahan nanti, akan dijadikan menteri spesial seperti kata Prabowo. Padahal kita tahu APBN kita dikerahkan untuk menanggulangi lumpur Lapindo. Apa pantas orang seperti ini diberikan tempat khusus?" tanya dia.

Dengan satu fakta ini sebagai contoh lanjutnya, janji Prabowo untuk menghapuskan kebocoran anggaran, hanya mimpi. Janji ini tidak akan bisa direalisasikannya.

"Apa mungkin Prabowo berani menegakkan hukum terhadap para pendukungnya? Saya sangat tidak yakin karena selama ini dia juga tidak berani mengungkapkan siapa sesungguhnya dalang kerusuhan 98,” tegasnya.

Sementara Jokowi dengan hanya bermodalkan Kartu Jakarta Sehat dan Jakarta Pintar, Budyatna melihat janji untuk merealiasikan Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar hanyalah omong kosong. Selama Jokowi jadi Gubernur DKI, belum semuanya bisa menikmati program Jakarta Sehat dan Jakarta Pintar.

"Bagaimana mau merealisasikan Indonesia Sehat dan Pintar, kalau warga Jakarta saja belum semuanya menikmati Jakarta Sehat dan Pintar? Kalau semua orang tidak mampu tidak ada masalah dalam berobat, baru bisa dikatakan berhasil. Saat ini masih banyak orang miskin yang tidak merasakan itu," ungkapnya.

Budyatna mempertanyakan bagaimana Jokowi bisa membiayai program tersebut se- Indonesia, kalau untuk Jakarta saja pembayaran sempat tertunda-tunda dan banyak rumah sakit memutuskan kerjasamanya karena pembayaran yang tertunda oleh Pemda DKI.

"Kalau untuk level Jakarta saja pembayaran sempat tertunda bagaimana dengan Indonesia?" ujarnya.

Selain itu program kartu Indonesia Pintar dan Sehat yang menjadi unggulan Jokowi diyakininya juga akan bertentangan dengan UU BPJS. BPJS menurutnya jelas sudah menjadi aturan atau payung hukum bagi masyarakat yang tidak mampu maupun masyarakat yang sanggup membayarnya.

"Ini sudah ada UU BPJS dan program ini sudah berjalan dan sudah banyak dinikmati oleh masyarakat. Lantas untuk apa lagi dia mencoba membuat program baru? Sempurnakan saja yang sudah berjalan dan implementasikan dengan sungguh-sungguh. Jakarta Sehat dan Indonesia Pintar itu sudah masa lalu, karena sudah ada penggantinya secara nasional," pungkasnya.(fas/jpnn)

Sumber : http://m.jpnn.com/news.php?id=240930

--------------------------------------------------------------------------
Kalo menurut ane yang dukung No. 2 KJS sama KJP belum merata hanya masalah waktu.
Soalnya ane di Solo lancar-lancar aja tuh kartu sehatnya