TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Harry Azhar Azis mengatakan, seharusnya menteri keuangan tak membintangi anggaran yang sudah diusulkan oleh Presiden.

“Kalau menteri keuangan membintangi usulan anggaran, berarti dia membintangi usulan Presiden, dan itu aneh,” kata Harry saat dihubungi Tempo pada Rabu, 27 November 2013. Menurut dia, usulan anggaran sebenarnya sudah diputuskan oleh kabinet dan dibacakan dalam pidato Presiden pada 16 Agustus.

Kemarin, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana uji materi terhadap tugas menteri keuangan yang memiliki kewenangan memblokade suatu anggaran. Pengujian tersebut dilayangkan oleh dua dosen ilmu tata negara terhadap Pasal 8 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.

Dua dosen tata negara meminta Mahkamah Konstitusi mencabut kewenangan menteri keuangan memblokade anggaran karena menghambat pengadaan alat utama sistem senjata. Kewenangan menteri keuangan itu, dikatakan pemohon, mengurangi rasa aman dan perlindungan masyarakat secara umum.

"Hak atas rasa aman dan kelangsungan hidup terkurangi,” kata Aan Eko Widiarto, salah satu pemohon yang berstatus dosen tata negara di Universitas Brawijaya usai sidang pendahuluan.

========================================================
Baru tau juga kalau ternyata ada tanda bintang dari Kemenkeu dan dari DPR, emang rada aneh sih kalau Menkeu memblokir anggaran yg diusulkan sendiri oleh pemerintah/ Presiden dimana dia sendiri berada di dalamnya, meskipun kalau dari sudut pandang perusahaan, biasanya finance controller punya hak (hampir) memveto keputusan direksi berkaitan dengan financial karena tugasnya salah satunya adalah menjaga kesehatan keuangan perusahaan.

Gimana ini? Kabei mana Kabei *bakar lilin*

Kalau motif dari DPR sendiri yg tidak mau ada 2 bintang ya hanya mereka sendiri yg tau