Original Posted By Berita
Jakarta (ANTARA) - Ketua Tim Non-Litigasi Uji Materi UU No 22/2001tentang Migas ke Mahkamah Konstitusi,

Adhie Massardi, menilai Perpres No 95 Tahun 2012 merupakan `grasi` yang membebaskan orang-orang

BP Migas untuk terus menjalankan aksinya, dalam baju berbeda. "Gugatan kami atas

UU Migas (No 22/2001) yang dikabulkan MK RI adalah pasal yang memberikan kewenangan kenegaraan atas

pengelolaan minyak dan gas bumi kepada BP Migas, yang bisa langsung berhubungan dengan

pihak pebisnis swasta (asing maupun dalam negeri)," katanya di Jakarta, Minggu.

Padahal menurut konstitusi, migas harus dikelola oleh BUMN. Dengan ditarik ke Kementeriaan ESDM
(sesuai Perpres tsb),

maka subtansinya menjadi tidak berubah, malah cenderung makin kokoh dikuasai langsung negara, ujarnya.

Lebih lanjut Adhie menjelaskan putusan MK RI No 36/PUU-X/2012 ibarat vonis mati bagi terdakwa BP Migas

yang harus segera dieksekusi karena telah sekian lama melakukan kejahatan terhadap negara.

Sementara Perpres No 95 Tahun 2012 yang dikeluarkan Presiden Yudhoyono petang harinya,

merupakan `grasi` yang membebaskan (orang-orang) BP Migas untuk terus menjalankan aksinya,
dalam baju berbeda.

Adhie menilai, langkah Presiden yang langsung memayungi gerak-langkah (eks) BP Migas dengan Perpres itu,

menyalahi dua hal.Pertama, Presiden tidak memahami substansi masalah gugatan dan

keputusan MK tentang pembubaran BP Migas.Kedua, Presiden telah melakukan `abuse of power`, penyalahgunaan wewenang.

Dalam keputusannya, MK memang menyatakan, "Fungsi dan tugas Badan Pelaksana Kegiatan

Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dilaksanakan oleh pemerintah Cq kementerian terkait

sampai diundangkannya undang-undang yang baru yang mengatur hal tersebut."

Menurut Adhie, konteks pernyataan MK itu harus dibaca sebagai mengawasi apa yang sudah dilakukan

BP Migas` dan bukan menjalankan fungsi kelanjutannya, seperti membuat kontrak-kontrak baru, dsb.

"Kalau toh mau begitu, Presiden wajib membicarakan langkah-langkahnya itu dengan parlemen.

Sebab yang merepresentasikan negara menurut konstitusi itu, eksekuif dan legislatif. Bukan pemerintah

semata. Ini yang membuat Presiden jadi penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dalam mengambil

kewenangan sepihak atas kelanjutan BP Migas yang dibubarkan," kata Adhie Korupsinya Harus Diusut


Menurut Adhie yang juga koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini, seharusnya pemerintah dan parlemen

membubarkan dulu BP Migas. Dan sebelum tugas rutinnya dilanjutkan di bawah kementeriaan ESDM,

BP Migas diaudit terlebih dulu, baik kinerja maupun penggunaan keuangannya.

Sebab, menurut Adhie, selama ini,

BP Migas disinyalir menjadi sarang mafia minyak dan gas bumi di negeri ini.

"Selain mekanisme kontrak-kontrak karya dengan pihak asing yang tidak

transparan, penggunaan `cost recovery` juga banyak bermasalah," katanya.

Adhie melihat banyak hal yang misterius di BP Migas. Misalnya, biaya operasional BP Migas yang langsung

dikucurkan oleh Menkeu yang per tahun rata-rata Rp 1,2 triliun tidak jelas penggunaannya.

Selain itu, perpindahan kantor dari gedung Patra Jasa di Jl MT Haryono ke perkantoran super mewah

di Wisma Mulia di jalan yang sama, juga biaya iklan yang sangat besar, hanya untuk pencitraan BP Migas

guna melawan opini para penggugat UU Migas,

wajib diusut."Oleh sebab itu, Presiden SBY tidak bisa serta-merta memayungi dan

memindahkan kewenangan BP Migas tanpa persetujuan parlemen. Apalagi, menurut UU No 43/2009 Tentang

Kearsipan, Tanggung jawab penyelamatan arsip lembaga negara yang digabung dan/atau

dibubarkan, dilaksanakan oleh ANRI bersama dengan lembaga negara

yang bersangkutan sejak penggabungan dan/atau pembubaran ditetapkan (pasal 35 ayat 1)," kata Adhie.

Menurut Adhie, cara Presiden SBY dalam merespons pembubaran BP Migas memang seperti ketika

memberikan grasi kepada mafia narkoba Ola Meirika Franola, tanpa memahami persoalan dan konteksnya.

Akibatnya, kata Adhie, seperti juga Ola yang makin berani melakukan operasinya, meski dalam penjara,

para mafia migas pun tampaknya akan semakin merasa di atas angin setelah mendapat `grasi` dari Presiden Yudhoyono.

Namun Adhie menilai masih belum terlambat kalau gerakan masyarakat
madani meminta kepada DPR,

pemerintah dan BPK serta KPK untuk mengaudit kinerja dan keuangan BP Migas serta pimpinan dan para

stafnya yang mencurigakan. "Sebab, saya tidak yakin, apakah Presiden SBY dan kementeriaan ESDM

mau mengambil oper kejahatan korupsi yang selama ini terjadi di BP Migas. Sedang untuk (korupsi)

yang mereka lakukan sendiri saja, mereka menyangkal," katanya. (ar)