Jokowi lagi-lagi ngasih tau kita bahwa koordinasi itu penting banget, bro. Dia geram banget liat sawah-sawah yang seharusnya jadi lahan produksi pangan, malah dikonversi jadi properti. Itu kan nggak masuk akal, namanya juga buang-buang sumber daya. Apalagi, anggaran juga sering nggak tepat sasaran. Seringkali malah buat rapat doang. Gak heran sih kalau pembangunan jadi nggak optimal. Padahal kan uang itu bisa dipake buat program yang beneran ngebantu masyarakat.

Bener banget juga Jokowi nyindir soal program stunting yang malah anggarannya digunain buat hal yang nggak nyambung. Ada yang sampai bikin pagar, lah kan nggak ada hubungannya sama stunting. Jelas aja kalau gitu, hasilnya nggak maksimal.

Pemerintah pusat sama daerah tuh kayak orang pacaran yang nggak seirama, bro. Program pembangunan harusnya jalan beriringan. Tapi nyatanya, banyak pembangunan yang gagal karena nggak sinkron. Contohnya, bendungan yang dibangun pemerintah tapi irigasinya nggak sampai ke sawah. Trus, pelabuhan baru juga ada, tapi jalan menuju pelabuhan nggak ada. Serasa nyetir mobil tapi nggak ada jalan, kan bingung.

Saran:

Nih, buat pemerintah, coba deh lebih seriusin koordinasi antara pusat sama daerah. Bikinlah mekanisme yang jelas biar nggak ada lagi program yang nggak sinkron. Anggaran juga harus dipake sesuai dengan kebutuhan yang beneran mendesak, bukan cuma buat rapat doang. Dan yang paling penting, dengerinlah suara masyarakat, bro. Kita kan yang ngerasain langsung dampaknya. Jadi, ayo dong, sama-sama bergerak buat pembangunan yang lebih baik!


Jokowi memang sering kali menekankan pentingnya koordinasi dalam pembangunan, terutama dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan anggaran. Dia benar-benar frustrasi melihat lahan pertanian yang seharusnya produktif malah beralih fungsi menjadi properti, sebuah keputusan yang jelas tidak efisien dan berpotensi menyia-nyiakan sumber daya. Masalahnya tidak berhenti di situ; penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran, sering kali hanya untuk rapat belaka, juga merupakan contoh nyata ketidakoptimalan dalam pembangunan.

Poin krusial yang dia sampaikan adalah soal program-program yang semestinya untuk kepentingan masyarakat, seperti program penanggulangan stunting, namun anggarannya dialihkan untuk hal-hal yang tidak relevan dengan tujuan awal program tersebut. Tentu saja, hal ini akan mengurangi efektivitas program dan tidak akan memberikan hasil yang maksimal.

Analisis Jokowi tentang hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai pasangan yang tidak seirama sangatlah tepat. Koordinasi yang kurang baik antara kedua belah pihak sering kali menjadi hambatan utama dalam pembangunan yang berkelanjutan. Contoh konkret seperti pembangunan infrastruktur yang tidak disertai dengan penyediaan akses menuju infrastruktur tersebut hanya akan menyulitkan aksesibilitas dan membatasi manfaatnya bagi masyarakat.

Saran-sarannya sangat masuk akal. Pemerintah memang harus serius dalam meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah agar pembangunan bisa berjalan seiring. Mekanisme yang jelas perlu dibuat untuk menghindari ketidakselarasan program dan alokasi anggaran. Penggunaan anggaran yang tepat sasaran, berdasarkan pada kebutuhan mendesak masyarakat, akan memberikan hasil yang lebih baik daripada penggunaan anggaran hanya untuk kegiatan administratif semata.

Yang tak kalah penting adalah mendengarkan suara masyarakat. Masyarakat adalah pihak yang paling berdampak dari setiap kebijakan pembangunan yang diambil oleh pemerintah. Oleh karena itu, keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan sangatlah penting. Hanya dengan mendengarkan dan merespons kebutuhan serta aspirasi masyarakat, pembangunan yang dilakukan akan lebih relevan dan berdampak positif secara nyata.

Dengan kerja sama yang lebih baik antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan bisa terwujud. Itu adalah langkah yang mutlak diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki negara digunakan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan bersama.

opini generated ai yak