Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla berjalan saat menghadiri acara gerakan masjid bersih 2024 di Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan upaya berkelanjutan untuk mendorong terciptanya masjid yang bersih dan nyaman bagi umat Islam di seluruh Indonesia, khususnya dalam menyambut bulan Ramadan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
IKLAN
TEMPO.CO, Jakarta - Jusuf Kalla alias JK mengatakan akar konflik di Papua adalah salah sangka masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat. Kalla menyebut selama ini masyarakat Papua menganggap pemerintah pusat menguras kekayaan alam Papua.

“Padahal selama ini yang terjadi apa yang diberikan pemerintah pusat kepada rakyat Papua jauh lebih besar dari apa yang diambilnya dari Papua, baik ekonomi maupun politik,” kata Jusuf Kalla usai memberikan kuliah umum kepada mahasiswa FISIP UI jurusan Hubungan Internasional Dialog Perdamaian  "Jusuf Kalla dan Usaha Mengakhiri Konflik Terbuka" di Kampus UI, Kamis, 25 April 2024, dikutip dari keterangan tertulisnya.

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 ini mengatakan, apa yang diberikan pemerintah pusat melalui program otonomi khusus kepada masyarakat Papua, jauh lebih besar daripada apa yang diperolehnya dari Papua.

Menurut dia, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya. Padahal, kata dia, sebenarnya apa yang diberikan itu jauh lebih besar daripada apa yang diambil pemerintah dari pajak-pajak dan penerimaan Papua.

Selain keistimewaan dalam hal ekonomi, ia mengatakan pemerintah Indonesia juga memberikan kewenangan politik yang sangat besar kepada Papua, yakni hanya membolehkan Orang Asli Papua (OAP) yang boleh mengikuti pemilukada di Papua.

“Ini di Papua jauh lebih federal daripada federal. Di Papua hanya orang asli Papua yang bisa jadi gubernur Papua. Di lain pihak secara hukum orang Papua bisa menjadi gubernur di Jawa atau Sulawesi, tapi orang Sulawesi tidak bisa menjadi gubernur atau bupati di Papua,” ujar JK.

JK mendorong pemerintah bisa memberikan pemahaman tersebut kepada masyarakat Papua. Selain itu, JK berharap agar elite Papua memperbaiki pengelolaan keuangan Papua. Sebab, kata dia, sebanyak apa pun uang yang dikucurkan ke Papua, sering tidak sampai ke masyatakat karena pengelolaan yang kurang baik.'

https://nasional.tempo.co/read/18607...na-salah-paham
lebih kompleks masalah di Papua dari masalah kesukuan, kesejarahan, kesejahteraan, dan sebagainya.


Kasad Jenderal Maruli Akui Penyebutan OPM Pengaruhi Pendekatan Papua

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memberikan penjelasan terkait pendekatan militer di Papua usai acara pelepasan tukik di Pantai Pandawa, Kabupaten Badung, Bali, Jumat, 26 April 2024. (Antara/Rolandus Nampu)
Badung, Beritasatu.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan perubahan penyebutan nama kelompok kriminal bersenjata (KKB) menjadi organisasi Papua Merdeka (OPM) akan memengaruhi pendekatan di Papua.

"Sangat. Saya sampaikan tidak ragu kami dalam melangkah," ucapnya.

Hal itu disampaikan Maruli saat menjawab pertanyaan wartawan terkait perubahan penyebutan KKB menjadi OPM seusai acara pelepasan tukik di Pantai Pandawa, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (26/4/2024), seperti dilansir Antara.

Dia mengatakan kebijakan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada 5 April 2024 mengubah penyebutan nama KKB menjadi OPM memengaruhi kinerja TNI, khususnya yang bertugas di daerah Papua untuk mengambil tindakan di lapangan.

Selama ini, menurut Maruli, anggota TNI yang bertugas di Papua masih ragu-ragu dalam memutuskan mengambil suatu tindakan terhadap anggota KKB, khususnya kesulitan membedakan antara yang menjadi anggota KKB dari yang bukan anggota kelompok tersebut.

Dia menegaskan pihaknya tidak akan ragu-ragu mengambil keputusan jika anggota TNI di lapangan mendapati oknum yang memiliki senjata dan membahayakan keselamatan aparat dan masyarakat.

"Ada hal-hal yang membuat anggota kita ragu dalam langkah. Misalnya, contoh sederhana kalau kita melihat bawa senjata, apakah kita harus membiarkan dahulu, kita laporkan, karena itu ada pelanggaran undang-undang. Kalau dianggap sebagai OPM dia bersenjata, berbahaya, nanti kita menindaklanjuti," tuturnya.

Namun demikian, Maruli tidak menjelaskan secara detail mengenai perubahan tugas dan fungsi antara TNI dan Polri sebagai dampak dari perubahan penyebutan nama tersebut.

"Sebaiknya bertanya kepada beliau (Panglima), sepanjang penjelasan dari beliau, kami sudah berdiskusi apa kendala-kendala di dalam mengatasi persoalan di Papua. Beliau sudah memutuskan seperti itu dan kita juga sudah diperintahkan untuk melakukan ini, ya kita kerjakan," bebernya.

Maruli menuturkan situasi terkini di Papua sudah mulai membaik, dan masyarakat pun beraktivitas seperti biasa.

"Perkembangan baiklah. Setahu saya perkembangan semakin baik, masyarakat sudah mulai terjaga, kita sudah tata sehingga kegiatan bisa berlanjut terlaksana dengan baik," katanya.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan nama KKB kembali disebut sebagai OPM. Alasannya kelompok tersebut menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sama dengan OPM.

Langkah tersebut mengubah keputusan rapat koordinasi Kementerian Polhukam pada 29 April 2021 yang menyepakati penyebutan OPM menjadi KKB atau kelompok separatis teroris (KST). Panglima TNI juga sudah mengeluarkan surat perintah tertanggal 5 April 2024, memerintahkan Komando Daerah Militer XVII/Cendrawasih dan Komando Daerah Militer XVIII/Kasuari serta jajaran untuk menggunakan kembali sebutan OPM.

https://www.beritasatu.com/nasional/...ndekatan-papua

disebut OPM lagi, bukan KKB atau GPK oleh pihak Mabes TNI