Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyadari pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) akan berimbas terhadap kenaikan bunga utang luar negeri Indonesia. Saat ini Rupiah telah diperdagangkan di kisaran Rp 16.200/US$.

"Kami memahami bahwa pergerakan pasar baik pelemahan Rupiah maupun kenaikan imbal hasil (yield) akan mempengaruhi belanja bunga," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto dalam keterangan resmi, Kamis (25/4/2024).

Meski begitu, Suminto menyebut kenaikan yield dan pelemahan Rupiah pasca Lebaran secara rata-rata year to date pergerakannya masih terkendali. Ia berharap memanasnya kondisi geopolitik ini tidak berlanjut.

"Tentunya kita berharap pergerakan pasar yang utamanya karena faktor global ini, baik tensi geopolitik maupun arah kebijakan moneter negara maju khususnya US, bersifat temporer dan tidak terus berlanjut," ucapnya.

Pemerintah memastikan akan terus mengantisipasi dan memitigasi risiko dari pergerakan pasar ini, termasuk dalam konteks pembayaran kewajiban utang, baik pokok utang maupun bunga utang.

"Kita memiliki kapasitas yang baik untuk memenuhi seluruh kewajiban utang kita. Pemerintah bersama otoritas terkait khususnya BI, membangun koordinasi dan sinergi yang sangat baik dalam memitigasi risiko pasar ini," beber Suminto.

Pengadaan utang dalam APBN 2024 disebut tetap on track. Kemenkeu menerapkan strategi yang fleksibel dan oportunistik dengan aspek-aspek timing, tenor, currency, maupun instrumen untuk mendapatkan pembiayaan melalui utang yang optimal dan efisien.

"Pengadaan utang melalui SBN dilakukan melalui lelang secara reguler setiap hari Selasa, penerbitan SBN ritel, maupun penerbitan SBN global. Di samping itu, juga dilakukan pinjaman tunai (pinjaman program) dari beberapa kreditur multilateral dan bilateral," bebernya.

Sebagai informasi, per akhir Februari 2024 outstanding utang pemerintah Indonesia mencapai Rp 8.319 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 7.336 triliun atau 88,2% berupa Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp 982 triliun atau 11,8% berupa pinjaman.

Dengan demikian, sebagian besar utang pemerintah merupakan utang dari market, baik pasar domestik maupun pasar global. Adapun berupa pinjaman, baik multilateral, bilateral, maupun komersial porsinya sudah cukup kecil yakni 11,8%.

"Dari outstanding utang pemerintah Rp 8.319 triliun tersebut, 71,92% dalam mata uang Rupiah, sementara 28,08% dalam mata uang asing," pungkasnya.

https://finance.detik.com/berita-eko...ngkah-kemenkeu

Langkahnya adalah.. Membayar bunga utang dengan cara menerbitkan utang baru..