Jakarta -

Pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) merasa dirugikan oleh adanya pemalsuan pelat dinas TNI seperti yang dilakukan sopir Fortuner, Pierre WG Abraham. Apalagi gaya pelaku dinilai melebihi tentara.

"Apa yang terjadi selama ini itu sangat merugikan institusi TNI karena sebagian besar yang terekspos di media, media sosial, maupun media elektronik. Tingkah laku para pengguna kendaraan pelat dinas yang tidak peruntukannya ini atau ilegal itu berlebihan bahkan melebihi gaya tentara di lapangan," kata Kasat Lidkrimpamfik Puspom TNI, Kolonel Jeffri B Purba, dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (18/4/2024).

Jeffri mengatakan perbuatan oknum yang menyalahgunakan pelat dinas TNI ini tidak hanya mengganggu masyarakat, tapi juga telah mencemarkan nama baik institusi TNI.

"Sehingga ini memang mengganggu perasaan masyarakat dan ini sangat merugikan institusi TNI karena TNI itu kita berasal dari masyarakat dan kita menjaga benar bagaimana kewibawaan TNI dan anggota TNI sehingga memang kami harap kejadian ini yang terakhir tidak terjadi lagi," katanya.

Ia berharap hal serupa tidak terulang. Pihaknya mewanti-wanti masyarakat sipil yang tidak memiliki kewenangan memakai pelat dinas TNI agar tidak menggunakan pelat dinas TNI buat gaya-gayaan.


"Yang masih menggunakan segera dilepas karena akan berimplikasi hukum nantinya ini sudah kejadian hari ini kita sudah lalukan penegakan hukum teman-teman kepolisian sudah melakukan penyidikan terhadap perkara ini," tuturnya.

20 Kasus Pemalsuan Pelat TNI

TNI dan Polda Metro Jaya telah bekerja sama dalam kasus pemalsuan pelat dinas. Sejauh ini, TNI telah melimpahkan 20 kasus serupa ke Polda Metro Jaya.

"Adapun sampai saat ini kami bekerja sama dengan rekan-rekan kepolisian, khususnya Polda Metro Jaya sudah melimpahkan perkara yang sama seperti ini 20 perkara kami melakukan penangkapan di luar terhadap warga-warga sipil yang menggunakan pelat dinas yang palsu seperti ini dan itu sedang dalam proses di Polda Metro Jaya," katanya.

Masyarakat yang mengetahui adanya pemalsuan pelat dinas TNI agar melapor ke Puspom TNI atau pihak kepolisian.

"Kemudian, apabila ada ditemukan oleh masyarakat untuk kejadian yang sama seperti ini kami mohon menginfomasikannya kepada Puspom TNI ataupun kepada rekan-rekan Polri sehingga bisa dilakukan penegakan hukum," katanya.

"Dan yang keenam adalah perlu kita ketahui bersama bahwa penggunaan kendaraan dinas, baik itu yang pinjaman maupun yang dinas registrasi TNI itu harus dilengkapi dengan SIM TNI. Jadi kalau ada warga sipil yang menggunakan mobil berpelat TNI, tetapi tidak memiliki SIM TNI, berarti patut diduga adalah ilegal," pungkasnya.

detik.com