Sekitar dua pekan sebelum Pemilu 2024, Salam 4 Jari bergaung di media sosial sebagai gerakan mendorong koalisi Paslon 01 dan 03 demi mengalahkan Paslon 02.

Kala itu, Dewan Penasihat TPN Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid mengatakan perbedaan ideologi yang melekat pada Paslon 03 dan 01 menjadi penyebab belum dibukanya pembicaraan formal soal gerakan Salam 4 Jari.

Sebab, pihak Amin ia anggap lebih sektarian mementingkan identitas politik berbasis agama, sementara di 03 basisnya nasionalisme dan sosialisme.

Sumber : https://nasional.tempo.co/read/18273...anies-muhaimin

Oleh karena itu tidak mudah menyatukan dua poros politik dengan ideologi yang saling bertolak belakang itu. Realita pun menunjukkan gerakan Salam 4 Jari layu sebelum berkembang.

Kini isu hak angket diutarakan capres 03 Ganjar Pranowo yang kalah telak di Pilpres 2024 untuk mendorong DPR menyelidiki dugaan kecurangan yang dilakukan pemerintah terhadap berjalannya pemilu.

Kesuksesan hak angket kembali mengharuskan kedua poros parpol yang berbeda ideologi, yakni Merah (PDIP) dan Poros Islam Bersatu (PKB, PKS, PPP, dan Nasdem) menyatukan kekuatannya.

Akan tetapi, akankah hak angket berhasil atau sama saja dengan Salam 4 Jari yang layu di tengah jalan? Demi menjawabnya mari simak pemaparan berikut.

Setelah Ganjar mengumandangkan isu hak angket agar disuarakan di sidang paripurna DPR RI karena tak terima akan perolehan suaranya di Pilpres 2024, terjadi pelbagai rangkaian peristiwa politik dan hukum.

Peristiwa politik tersebut yakni Ketua DPR RI sekaligus putri dari Ketum PDIP, Puan Maharani tak menghadiri sidang paripurna dan menitipkan pidato ke Wakil Ketua DPR RI yang intinya menegaskan bahwa peserta pemilu harus siap menang dan kalah.

Sumber : https://kabar24.bisnis.com/read/2024...alah-di-pemilu

Sikap Puan diikuti pula oleh sikap PDIP yang menegaskan belum ada sikap resmi partai soal hak angket.

Sumber : https://news.detik.com/pemilu/d-7226...hak-angket-dpr

Kemudian ada peristiwa hukum yakni Indonesia Police Watch (IPW) yang merupakan proksi Pejaten1 melaporkan kasus gratifikasi Ganjar sebesar Rp 100 Miliar ke KPK.

Sumber : https://nasional.kompas.com/read/202...ihat-ada-unsur

Peristiwa hukum ini telah menjadi indikasi kuat arah poros Puan Maharani dan Dewan Kolonel tidak mendukung hak angket Ganjar Pranowo, sebagaimana telah TS (Thread Starter / Penulis) urai di beberapa Thread (tulisan) sebelumnya.

Sumber :
https://www.suara.com/news/2024/03/0...-angket-di-dpr



Oleh karena itu, dalam perihal hak angket ini terlihat jelas arah Teuku Umar (PDIP) yang enggan melangkahi wilayah Puan Maharani di Senayan, sehingga nasib hak angket Ganjar bergantung pada mau tidaknya Puan mengabulkan permintaan putus asa dari orang yang pernah menggerakkan operasi penghancuran Puan di Bursa Capres PDIP tahun lalu.

Sumber : https://kabar24.bisnis.com/read/2023...s-pilihan-pdip

Sikap politik dari Puan membuat parpol di Koalisi AMIN dan PPP menilai bahwa PDIP loyo dalam mengusung usulan hak angket.

Loyo atau pasifnya PDIP memaksa poros Prananda – Ganjar melalui Hasto Kristiyanto sempat mencoba melambungkan narasi bahwa Ganjar ‘disetrum’ KPK karena mempelopori usulan hak angket.

Akan tetapi, agaknya narasi ini gagal menjawab segudang pertanyaan yang ada. Sehingga Parpol Koalisi AMIN – PPP secara serentak menggulirkan serangan kepada PDIP.

Seperti PPP yang menyindir PDIP belum mengajukan hak angket di DPR RI. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PPP DPR, Acmad Baidowi yang menjelaskan hak angket harus diusulkan tertulis kepada pimpinan DPR.

Baidowi menyindir partai -partai yang belum mengajukan dan hanya koar-koar soal hak angket melalui interupsi.

"Pertanyaannya yang interupsi-interupsi itu sudah mengajukan belum? Jangan sampai ini hanya menjadi panggung politik hiruk-pikuk saja," ujar Baidowi, Kamis, 7 Maret 2024.

Sumber : https://news.republika.co.id/berita/...kan-hak-angket

Searangan terhadap PDIP juga dilancarkan partai koalisi AMIN yang menuding PDIP masuk angin, hingga salah satu partai koalisi AMIN yakni Nasdem mendesak PDIP menandatangani kesepakatan tertulis.

Menurut Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim, perjanjian tertulis itu penting untuk memastikan keseriusan setiap parpol dalam mendorong penggunaan hak angket di DPR RI.

"Nanti kalau bertemu, kami punya proposal kesepakatan-kesepakatan. Satu kata dan perbuatan, jangan lain di bibir, lain di hati. Supaya satu suara selama angket itu ada," ujar Hermawi di Nasdem Tower, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024.

Hermawi bahkan menilai jika diperlukan perjanjian itu dinotarialkan. "Kalau perlu kita notarialkan, kalau perlu rakyat tahu, supaya tidak ada dusta di antara kita," sambung Hermawi.

Hermawi menambahkan sikap Nasdem masih sama seperti sebelumnya yakni ingin hak angket dilaksanakan. Namun Nasdem tetap menunggu PDIP sebab inisiatif hak angket pertama kali dilontarkan Ganjar, capres yang diusung PDIP dan PPP.

Sumber : https://www.kompas.tv/nasional/49129...dusta?page=all

Akan tetapi, PDIP menolak membuat perjanjian tertulis terkait komitmen hak angket tersebut. Hal itu disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

“Kita sudah ada ideologi pancasila, sudah ada konstitusi, sudah ada pranata kehidupan yang baik tentang nilai-nilai demokrasi yang seharusnya. Itu perjanjian kita,” ujar Hasto, Sabtu, 9 Maret 2024.

Sumber : https://nasional.kompas.com/read/202...asto-sudah-ada

Di sini sudah terlihat jelas terjadinya eskalasi politik tingkat tinggi antara PDIP kontra Koalisi AMIN – PPP.

Yakni dari sikap PDIP memperlihatkan kecenderuangan bahwa Teuku Umar telah menegaskan sikapnya yang enggan mengintervensi wilayah Puan di DPR RI.

Sikap terbaru PDIP yang menegaskan menolak meneken perjanjian tertulis dengan Nasdem, seperti dilayangkan Hasto (poros Prananda – Ganjar), memperlihatkan keselarasan sikap Teuku Umar dalam menyerahkan sepenuhnya kewenangan PDIP soal hak angket kepada Puan dan Dewan Kolonel.

Tentunya, arah ini turut didorong oleh fakta kinerja Poros Prananda – Ganjar yang kalah telak di Pilpres 2024 dan Ganjar terancam kurungan penjara atas dugaan menerima gratifikasi Rp 100 Miliar.

Sementara kinerja Poros Puan – Dewan Kolonel (Bambang Pacul, Trimedya Panjaitan, dsb) sukses mempertahankan PDIP sebagai parpol terkuat di Pileg 2024.

Dengan demikiaan, Poros Merah (PDIP) selangkah lagi mantap dengan prinsip: legowo terima kekalahan Pilpres dan saatnya memperkuat posisi parpol di pemerintahan 2024 – 2029.

Di sisi lain, Koalisi AMIN tampak sedang memperkuat relasi internalnya antara Nasdem, PKB, dan PKS, bahkan mulai diikuti PPP dalam barisan Koalisi Hak Angket, yang terlihat jelas dari serangan serentak Koalisi AMIN – PPP terhadap PDIP.

Terjadinya Koalisi AMIN – PPP menegaskan peranan besar Blok Dharmawangsa (JK) merajut kembali barisan Nasdem – PKB – PPP, tiga parpol yang menjadi kapal Jusuf Kalla memenangkan Wakil Presiden 2014 – 2019, untuk memperkuat Koalisi Hak Angket bersama PKS.

Dengan demikian, Poros Islam Bersatu tinggal selangkah lagi menuju mobilisasi perlawanan politik di ruang reliji dengan memanfaatkan momen Ramadhan untuk menggelar safari politik, sebagai muslihat menggalang lobi tingkat tinggi antar politikus Islam sekaligus melakukan agitasi massa pemilih muslim, baik soal hak angket maupun lainnya.

Situasi dimana poros Islam Bersatu hampir pasti berada di barisan oposisi selama 5 tahun mendatang, otomatis membutuhkan soliditas arah antara Koalisi Parpol Islam oposisi dengan aspirasi pemilih muslim.

Uraian di atas menjadi tanda kembalinya rivalitas antara Poros Merah kontra Poros Islam Bersatu sebagaimana yang melanda pemerintahan periode 2015 – 2018. Situasi ini akan menguji ketahanan ideologi antara Teuku Umar kontra Islam bersatu.

Secara alamiah, ideologi kiri poros PDIP tidak cocok dengan ideologi kanan Poros Islam Bersatu, begitu pula sebaliknya.

Hal ini pernah ditekankan Yenny Wahid seperti yang dipaparkan di awal Thread soal Gerakan Salam 4 Jari yang layu sebelum berkembang karena tidak mudah menyatukan ideologi yang saling bertolak belakang.

Kegagalan Salam 4 Jari menyatukan dua poros politik berideologi saling bertentangan pada Pilpres 2024, menjadi pijakan TS untuk menyimpulkan bahwa kecenderungan nasib hak angket ke depan, akan mengarah pada pecahnya kongsi Poros Merah (Megawati – Puan) kontra Poros Islam Bersatu (JK – Surya Paloh).

Konstelasi ini sekaligus menjadi pintu masuk bagi terbentuknya rivalitas Koalisi Status Quo Nasionalis kontra Koalisi Oposisi Islam di 2024 – 2029, sebagaimana telah TS prediksi.

Sumber :