Jakarta -

Menteri Luar Negeri (Menlu) Palestina Riyad al-Maliki mengatakan bahwa dia yakin kelompok Hamas memahami mengapa mereka tidak bisa menjadi bagian dari pemerintahan baru di wilayah Palestina.

Al-Maliki mengatakan pada konferensi pers di Jenewa, Swiss bahwa pemerintahan "teknokratis" diperlukan, tanpa adanya kelompok yang berperang sengit melawan Israel tersebut.

"Saat ini bukan waktunya untuk membentuk pemerintahan koalisi nasional," kata al-Maliki.

"Saat ini bukan waktunya bagi pemerintahan di mana Hamas akan menjadi bagiannya, karena jika ini terjadi, maka mereka akan diboikot oleh sejumlah negara, seperti yang terjadi sebelumnya," katanya kepada asosiasi koresponden PBB, seperti dilansir Al Arabiya, Kamis (29/2/2024).

"Kami tidak ingin berada dalam situasi seperti itu. Kami ingin diterima dan terlibat penuh dengan komunitas internasional," ujarnya.

Menlu Palestina itu juga mengatakan bahwa dia tidak mengharapkan "keajaiban" pada pembicaraan antara perwakilan Hamas dan Fatah di Moskow, Rusia pada hari Kamis untuk membahas pembentukan pemerintah Palestina yang bersatu dan pembangunan kembali Gaza.

Sebelumnya, Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh pada Senin lalu mengumumkan pengunduran diri pemerintahannya, yang memerintah sebagian Tepi Barat yang diduduki Israel, dengan alasan perlunya perubahan setelah perang Israel-Hamas di Gaza berakhir.

Keputusan Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyatakan pemerintah akan tetap menjabat untuk sementara sampai pemerintahan baru terbentuk.

Al-Maliki mengatakan prioritasnya adalah melibatkan komunitas internasional untuk membantu memberikan bantuan darurat kepada warga Palestina, dan kemudian memikirkan bagaimana Gaza dapat dibangun kembali.

"Nanti, kalau situasinya sudah tepat, barulah kami bisa mempertimbangkan opsi itu. Namun hal pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana menyelamatkan situasi. Bagaimana menyelamatkan nyawa warga Palestina yang tidak bersalah. Bagaimana menghentikan perang gila ini dan bagaimana bisa melindungi rakyat Palestina," ujarnya.

"Itulah mengapa saya pikir Hamas harus memahami hal ini, dan saya yakin mereka mendukung gagasan untuk membentuk pemerintahan teknokratis saat ini," imbuhnya.

"Pemerintahan yang terdiri dari para ahli, individu-individu yang berkomitmen penuh untuk mengambil kendali dan tanggung jawab pada periode ini - masa yang sulit - dan untuk membawa seluruh negara ke dalam masa transisi menuju situasi yang stabil di mana, pada pada akhirnya, kita mungkin bisa memikirkan pemilu."

"Dan setelah pemilu, hasil pemilu akan menentukan jenis pemerintahan yang akan memerintah negara Palestina nantinya," tandas Menlu Palestina tersebut.

Al-Maliki berada di Jenewa untuk menghadiri sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

sumber