REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah tokoh bangsa mendeklarasikan penolakan terhadap keberjalanan Pemilu 2024 yang dituding berlangsung curang. Deklarasi dipimpin oleh mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin dan disebut melibatkan sebanyak 100 tokoh bangsa yang dikemas dalam 'Gerakan Pemilu Bersih'.

Gerakan tersebut lahir karena Pemilu 2024 disinyalir berisi praktik pelanggaran atau upaya yang tidak etis untuk memenangkan paslon tertentu. Bahkan kecurangan dalam pemilu kali ini dianggap terstruktur, sistematis, dan masif alias TSM.

"Gerakan Pemilu Bersih diprakarsai oleh banyak tokoh, tak terkecuali Pak Jusuf Kalla (wakil presiden RI ke-10 dan ke-12)," kata Din Syamsudin kepada wartawan di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2204).

"Dan kami semua para tokoh baik agama, cendekiawan, ilmuwan, dan pekerja sosial sudah sampai ke tingkat suasana kebatinan yang sangat geram terhadap keadaan bernegara, khususnya proses penyelenggaraan pemilu dan pilpres yang akhirnya kami simpulkan telah mengalami kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif," ucap Din menambahkan.

Din menjelaskan, pihaknya mencermati penyelenggaran Pilpres 2024 dan menilai ada kecurangan yang terjadi sejak masa persiapan atau pencalonan presiden wakil presiden, proses pencoblosan, hingga perhitungan suara. Belum lagi, Din menyinggung ketidakberesan KPU dalam menjalankan pemilu.

"Pernyataan kami keras, tegas, kami menolak pilpres curang yang berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan masif dan apalagi ada indikasi direkayasa dan disengaja lewat IT KPU (Komisi Pemilihan Umum). Yang tadi dibuktikan servernya berada di luar negeri, ini sebuah pengkhianatan terhadap negara, sebuah penghinaan dan penistaan terhadap rakyat," ujarnya.

Oleh sebab itu, Din menyatakan, dirinya bersama para tokoh dalam Gerakan Pemilu Bersih itu meminta dilakukan audit terhadap sistem informasi teknologi (IT) KPU. Selain itu, pihaknya juga meminta agar dilakukan perhitungan ulang berdasarkan data di lapangan.

"Dalam pernyataan kami, kami ingin adanya audit forensik IT KPU. Yang kedua, perhitungan ulang hasil pilpres berdasarkan data dari TPS-TPS, dan khususnya form formulir C1 di kecamatan diverifikasi," jelas Din.

Pihaknya juga meminta agar dilakukan upaya verifikasi terhadap semua paslon, terutama terhadap suara untuk paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran yang dicurigai ada unsur kecurangan. Lalu setelah diverifikasi, kata dia, dilakukan penghitungan secara terbuka.

"Diverifikasi semua, setelah hasil verifikasi baru dilakukan perhitungan secara terbuka dan transparan di tingkat mungkin kelurahan bahkan kecamatan, disaksikan oleh bila perlu komite independen tidak hanya wakil dari paslon-paslon. Itulah hasil dan nanti apapun hasilnya akan bisa diterima," tutur Din.

Menurut Din, jika hasil dari verifikasi menyatakan memang ada kecurangan, konsekuensinya mesti ditanggung oleh pihak yang berhubungan dengan praktik kecurangan. "Jika terbukti ada kecurangan setelah verifikasi investigasi, maka paslon tertentu didiskualifikasi," ucapnya.

Komen TS

Alhamdulillah, ketika panglima Umat Islam sudah turun tangan lamngsung, maka kemenangan umat Iaslam yang diwakili oleh Paslon 01 akan nyata adanya. Prof Dien Syamsudin adalah salah satu panglima umat Islam yang paling disegani.

Kita umat Islam akan siap bergerak untuk mendiskualifikasi paslon 02. Sekalian kita bubarkan KPU, makzulkan Mukidi dan bubarkan rezim & kabinetnya.

Ganti pemerintahan dengan kekhalifahan dibawah kepemimpinan Habaib yang ditunjuk langsung oleh ulama yaitu Habib Anies Baswedan. Rebut kekuasaan dari tangan antek asing & aseng.