Sumber Gambar

Pemerintah Indonesia berencana untuk membentuk Kawasan Aglomerasi Metropolitan Jakarta sebagai bagian dari upaya untuk menyinkronkan pembangunan di wilayah Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dengan daerah kabupaten/kota penyangga. Rencana ini tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang sedang dibahas oleh pemerintah pusat. Kawasan Aglomerasi Metropolitan Jakarta akan menjadi kawasan pusat perekonomian nasional.

Dalam rencana ini, penataan dan pengembangan kawasan aglomerasi Jakarta akan menjadi tanggung jawab Dewan Aglomerasi yang dipimpin oleh Wakil Presiden. Penataan kawasan aglomerasi Jakarta merupakan hal yang kompleks dan membutuhkan kerja sama dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Oleh karena itu, diputuskan bahwa Dewan Aglomerasi akan menjadi wadah untuk pembahasan lintas menteri koordinator.

Kawasan Aglomerasi Metropolitan Jakarta akan mencakup berbagai aspek pembangunan seperti transportasi, pengelolaan sampah, pengelolaan lingkungan hidup, penanggulangan banjir, pengelolaan air minum, pengelolaan limbah B-3, dan infrastruktur wilayah. Selain itu, juga akan diperhatikan penataan ruang, energi, kesehatan, dan kependudukan.

Pemerintah pusat juga berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan rencana induk di Kawasan Aglomerasi Jakarta dengan memberikan dukungan anggaran kepada Daerah Khusus Jakarta. Dukungan anggaran tersebut akan disesuaikan dengan kapasitas fiskal Daerah Khusus Jakarta dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain Jakarta, ada juga kawasan Aglomerasi Bodetabekjur adalah kawasan yang meliputi Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi. Kawasan ini memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi nasional.

Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang kawasan strategis nasional pada Kawasan Aglomerasi Bodetabekjur, akan dibentuk Dewan Kawasan Aglomerasi. Dewan ini akan dipimpin oleh Wakil Presiden, sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kawasan Aglomerasi.

Tugas utama Dewan Kawasan Aglomerasi adalah mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang kawasan strategis nasional dan dokumen perencanaan pembangunan Kawasan Aglomerasi Bodetabekjur. Selain itu, Dewan ini juga bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rencana induk oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Dengan adanya Dewan Kawasan Aglomerasi Bodetabekjur yang dipimpin oleh Wakil Presiden, diharapkan akan tercipta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam mengembangkan kawasan ini. Sinergi ini sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan di kawasan Aglomerasi Bodetabekjur.

Selain itu, pembentukan Kawasan Aglomerasi Bodetabekjur juga memiliki manfaat ekonomi dan budaya. Dalam sektor ekonomi, kawasan ini diharapkan menjadi pusat perekonomian nasional yang kuat dan berdaya saing. Melalui kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan pelaku usaha di kawasan ini, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam sektor budaya, Aglomerasi Bodetabekjur juga memiliki potensi besar. Keberagaman budaya yang ada di kawasan ini dapat menjadi daya tarik wisatawan. Dengan memberikan ruang ekspresi bagi pelaku seni dan budaya, seperti yang terjadi di Bali, kawasan ini dapat menjadi tempat yang menarik bagi wisatawan untuk mengenal dan menikmati kebudayaan Betawi serta kekayaan budaya lainnya di kawasan ini.

Pembentukan Kawasan Aglomerasi Metropolitan Jakarta menjadi langkah penting dalam upaya mengoptimalkan potensi pembangunan di wilayah DKJ dan daerah penyangga. Dengan adanya sinergi antara pembangunan DKJ dan kawasan aglomerasi, diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta pengurangan disparitas pembangunan antarwilayah.

Kawasan Aglomerasi Metropolitan Jakarta menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global. Melalui pembentukan kawasan aglomerasi ini, diharapkan Jakarta dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sumber: Link Referensi