Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan saat kampanye di Pelabu Pendaratan Ikan (PPI) Jembatan Puri, Sorong, Papia Barat Daya, Selasa (16/1/2024).(KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONO)

SORONG, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menilai maraknya penangkapan aktivis politik di Papua berakar pada masalah ketimpangan dan ketidaadilan yang terjadi di daerah tersebut.

Menurut Anies, permasalahan yang ada di Papua berakar dari ketidakadilan sehingga menimbulkan gejala kekerasan dan gejala sosial lainnya.

"Akar masalahnya adalah ketidakadilan yang tadi disampaikan itu harus dibereskan, supaya benar benar mengusung suasana ketenangan, keteduhan," kata Anies saat ditemui di Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (16/1/2024)

Anies mengatakan, ketenangan dan kedamaian tidak bisa diartikan dengan ketiadaan konflik atau kekerasan. Kedamaian dan ketenangan bisa diartikan dengan cara menegakkan rasa keadilan.

"Jadi kita harus menghadirkan rasa keadilan, supaya masalah masalah itu bisa selesai," tandasnya.

Sebagai informasi, data pantauan Amnesty Internasional sejak 2019-2022 terdapat 78 orang di Papua yang telah ditangkap karena tuduhan melanggar pasal makar berdasarkan Pasal 106 dan 119 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pada Mei 2023, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid meminta agar aktivis politik Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Papua Barat, Viktor Yeimo bisa dibebaskan dari tuduhan makar
Menurut Usman, pasal makar harus ditiadakan agar tidak menjadi palu penggebuk para aktivis yang melakukan aksi unjuk rasa damai di manapun, termasuk Papua.

"Ini akan mengirimkan pesan kepada para aktivis dan pengunjuk rasa lainnya bahwa perbedaan pendapat dan ekspresi pandangan mereka secara damai tidak ditolerir oleh negara. Padahal negara telah berkomitmen untuk menghormatinya," kata Usman.

https://nasional.kompas.com/read/202...ketidakadilan.


penangkapan aktivis-aktivis KNPB dan simpatisannya yang dimaksud Capres Anies..