JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menilai, seorang calon wakil presiden (cawapres) semestinya memahami regulasi terkait carbon capture and storage (CCS) atau penangkapan dan penyimpanan karbon. Bahlil menyinggung pertanyaan terkait CCS dari calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka kepada cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dalam debat cawapres pada Jumat (22/12/2023) kemarin.

"Pertanyaan semalam salah satu cawapres ke cawapres yang satu, itu kan dia tanya, 'bagaimana Anda membuat regulasi terkait dengan karbon dan CCS?'. Nah ini bahaya juga kalau cawapresnya enggak ngerti karbon dan CCS," kata Bahlil dalam acara Simposium Nasional di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Sabtu (23/12/2023).

Baca juga: Saat Gibran Cecar soal Carbon Capture and Storage, Mahfud Ngotot Jawab Naskah Akademik

Menurut Bahlil, seorang cawapres mesti mengerti isu tersebut karena permasalahan karbon sudah menjadi perhatian di dunia dalam merespons pemanasan global.

Ia pun menjelaskam bahwa Indonesia mempunyai potensi besar dalam kebijakan CCS itu karena ada banyak sumur bekas tambang minyak dan gas di negara ini. "Ini harus CO2 itu harus ditangkap masuk ke tempat penyimpanan, nah tempat penyimpanan itu adalah eks dari sumur-sumur mimyak dan gas di Indonesia itu salah satu cadangannya terbesar," kata Bahlil. Bahlil juga mengeklaim, CCS bakal menjadi investasi masa depan karena potensinya yang besar di Indonesia. "Ini bagian dari investasi besar, ini investasi green adik-adik semua, dan ini masa kalian. Jadi karbon CO2-nya itu ditangkap, dimasukkan, disuntik di sumur-sumur eks minyak dan gas. Ini potensi yang kita punya," kata dia.

Dalam debat cawapres Jumat, Gibran bertanya kepada Mahfud bagaimana regulasi terkait carbon capture and storage. Mahfud kemudian menjawab mengenai proses regulasi pembuatan undang-undang yang dilengkapi dengan naskah akademik.

Gibran lantas menilai bahwa Mahfud sudah berbicara selama 2 menit, namun tidak menjawab pertanyaannya. "Tapi kembali lagi ke pertanyaan saya, Pak. Prof Mahfud menjawab 2 menit, tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali, Pak. Apa regulasinya, Pak, untuk carbon capture and storage?" ujar Gibran.

Dalam sesi berikutnya, Mahfud menyatakan bahwa pertanyaan itu tidak sesuai tema yang diangkat dalam debat kemarin yakni ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, investasi, pajak dan tata kelola APBN-APBD, perdagangan, dan infrastruktur.

"Soal carbon capture itu, memang kita sudah buat catatan agak luas. Tapi nanti pada tanggal 21. Jadi yang ditanyakan tadi ndak relevan," ujar Mahfud.

Seperti diketahui pemerintah telah mengeluarkan beleid khusus yang mengatur ihwal CCS lewat Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, serta Penangkapan, Pemanfaatan dan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha Hulu Migas. Beleid itu diteken pada 2 Maret 2023 lalu.

Belakangan, Kementerian ESDM tengah merampungkan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Carbon Capture and Storage (CCS) di luar wilayah kerja (WK) migas. 

Saat ini terdapat 14 proyek CCS/CCUS di bidang migas yang masih dalam tahap kajian. Beberapa proyek itu tersebar dari Aceh hingga Papua yang ditarget onstream sebelum 2030.

https://nasional.kompas.com/read/202...apture-storage