- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
RI Darurat Korupsi! Anies, Prabowo, Ganjar Bisa Apa?
TS
yellowmarker
RI Darurat Korupsi! Anies, Prabowo, Ganjar Bisa Apa?
Quote:
Vietnam Diguncang Skandal Korupsi Terbesar di Asia Tenggara
Selasa, 05 Des 2023 08:22 WIB
Deutsche Welle (DW) - detikNews
Jakarta - Vietnam diguncang skandal korupsi terbesar, setelah pihak berwenang bulan lalu menangkap seorang pengembang real estat terkemuka yang diduga menggelapkan dana hampir US$12,4 miliar(191 triliun Rupiah), atau setara dengan lebih dari 3% Produk Domestik Brutto (PDB) negara tersebut.
Pada tahun 2016, Partai Komunis yang memerintah di Vietnam mulai melakukan kampanye antikorupsi besar-besaran. Sejak saat itu, kampanye ini telah menumbangkan presiden dan beberapa menteri senior pemerintah. Namun skala dugaan korupsi dalam skandal terbaru ini kini menimbulkan pertanyaan mengenai kondisi sektor perbankan dan properti Vietnam yang sebenarnya.
Skandal korupsi terbesar dalam sejarah Asia Tenggara
Pada tanggal 17 November, Kementerian Keamanan Publik Vietnam menuduh Truong My Lan, ketua pengembang real estat Van Thinh Phat Holdings Group, menilap duit sekitar 304 triliun dong (191 triliun rupiah) dari Saigon Commercial Bank, di mana dia adalah pemegang saham mayoritas di sana selama beberapa tahun.
Menurut pernyataan kementerian, Truong My Lan, yang pertama kali ditangkap tahun lalu mengoperasikan jaringan yang luas dengan lebih dari 1.000 anak perusahaan dalam dan luar negeri serta perusahaan-perusahaan cangkang lainnya dengan meminjam uang lebih dari €40 miliar (618 triliun Rupiah) dari Saigon Commercial Bank, dan mengambil sepertiganya melalui "perusahaan-perusahaan bayangan" yang ia ciptakan bersama dengan keluarga dan rekan-rekannya.
Pada pertengahan November, Kementerian Keamanan Publik juga merekomendasikan penuntutan terhadap 85 orang lainnya, termasuk 24 pejabat pemerintah dan rekanan dari Van Thinh Phat Holdings Group dan Saigon Commercial Bank.
Beberapa hari kemudian, Komisi Urusan Dalam Negeri Komite Sentral Partai Komunis merekomendasikan untuk membuka investigasi terhadap 23 pejabat negara lainnya, termasuk 12 orang dari Bank Negara Vietnam, bank sentral negara tersebut.
Skandal ini merupakan skandal korupsi terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Sebagai perbandingan, skandal 1MDB yang terdokumentasi dengan baik di Malaysia pada tahun 2010-an, yang menyebabkan partai dominan di Malaysia kehilangan kekuasaan untuk pertama kalinya, melibatkan pencurian €4,1 miliar dari dana kekayaan negara.
Kampanye antikorupsi di Vietnam
Partai Komunis Vietnam memulai kampanye antikorupsi besar-besaran ketika Sekretaris Jenderal Partai Komunis, Nguyen Phu Trong, mengalahkan saingannya Nguyen Tan Dung. Dung menjabat sebagai perdana menteri pada saat itu dan dianggap oleh banyak orang sebagai orang yang membiarkan korupsi berkembang.
Kampanye antikorupsi telah mengakibatkan ratusan, bahkan ribuan pejabat partai dan pemerintah di Vietnam dipecat dalam beberapa tahun terakhir.
Pada bulan Januari, Nguyn Xuân Phúc mengundurkan diri sebagai presiden dan dua wakil perdana menteri dipecat karena dugaan korupsi dalam pengadaan alat tes virus corona dan pemulangan warga negara Vietnam selama pandemi COVID-19.
Berbicara pada bulan ini, setelah terungkapnya skandal terbaru ini, Trong mengatakan pemerintah Komunis, "perlu melakukan perlawanan terhadap korupsi dengan lebih cepat dan lebih efisien." Ia menambahkan, "Kami tidak akan berhenti di sini, namun akan terus berlanjut dalam jangka panjang."
Pejabat yang menjadi sorotan korupsi
Tuong Vu, seorang profesor ilmu politik di Universitas Oregon di AS, mengatakan Trong sekarang dapat mengarahkan perhatiannya pada beberapa target yang lebih besar, termasuk mantan bos partai di Kota Ho Chi Minh, Le Thanh Hai, yang dikenal sebagai "pejabat paling korup di Vietnam".
Hai adalah pimpinan politik di pusat bisnis di wilayah selatan negara tersebut selama berpuluh-puluh tahun, dan meskipun ia telah mendapat tekanan pada tahun 2020, ketika para pembasmi korupsi mengetahui bahwa komitenya telah melakukan tindakan yang tidak pantas, ia sejauh ini terhindar dari tuntutan hukum.
"Ada kemungkinan bahwa Hai adalah yang berikutnya. Dia juga dikenal dekat dengan mantan Perdana Menteri Nguyen Tan Dung, yang mungkin masih menjadi target," kata Tuong Vu, merujuk pada tokoh politik kelas berat yang dikalahkan Trong pada tahun 2016.
Memang benar, para analis menyatakan bahwa Hai dan Dung mungkin adalah dua orang terkaya di Vietnam pada tahun 2010-an berkat dugaan pengawasan terhadap jaringan korupsi yang luas di Vietnam selatan.
"Tidak ada keraguan bahwa akan ada lebih banyak skandal dan penangkapan besar yang akan terjadi," ujar jurnalis yang tinggal di Kota Ho Chi Minh, Michael Tatarski, yang menulis tentang politik Vietnam di blog Vietnam Weekly miliknya.
"Penyelidikan signifikan terhadap penambangan pasir sedang dilakukan," dan tampaknya polisi sedang mengamati sektor energi terbarukan dan Vietnam Electricity, perusahaan listrik terbesar di negara tersebut, tambahnya.
Namun, ada kekhawatiran bahwa skala korupsi yang terungkap saat ini akan mengganggu stabilitas ekonomi negara tersebut.
Sektor swasta Vietnam merasakan dampaknya
Ketika sejumlah perusahaan swasta terkena tuduhan korupsi tahun lalu, ada anggapan bahwa kampanye antikorupsi mulai memengaruhi kepercayaan dunia usaha. Laporan yang bocor di media menyatakan bahwa pejabat pemerintah daerah dan pegawai negeri sipil menolak menandatangani perjanjian investasi infrastruktur yang sangat dibutuhkan, karena khawatir mereka nantinya akan dituduh melakukan korupsi jika proyek pembangunan tidak berjalan sesuai rencana.
Peneliti tamu di Program Studi Vietnam di ISEAS – Yusof Ishak Institute di Singapura, Nguyen Khac Giang, menyatakan investigasi ini bukanlah yang pertama kalinya dilakukan terhadap sebuah perusahaan swasta, namun sejauh ini merupakan yang terbesar.
Dia mengatakan bahwa pada tahun 2022, pimpinan perusahaan properti dan rekreasi FLC Group dan anak perusahaannya Bamboo Airlines, Trinh Van Quyet ditangkap atas tuduhan manipulasi pasar saham, sementara beberapa bulan kemudian, Do Anh Dung, yang merupakan pimpinan asosiasi pengembangan properti Tan Hoang Minh, ditahan karena dicurigai melakukan penipuan perampasan aset.
Tran Qui Thanh, bos Tan Hiep Phat Group, produsen minuman swasta terbesar di negara tersebut juga ditangkap pada bulan April lalu atas dugaan penyelewengan aset.
Mengingat yang telah terjadi sejauh ini, skandal korupsi terbaru "mungkin tidak akan semakin memperburuk kepercayaan dunia usaha di Vietnam, atau menimbulkan rasa takut untuk diselidiki," kata Giang.
Memang, sumber-sumber lain telah membuat argumen serupa, mengatakan bahwa kepercayaan bisnis lebih terguncang oleh investigasi pertama terhadap korupsi sektor swasta dan bahwa komunitas bisnis di Vietnam sekarang telah terbiasa dengan gagasan bahwa Partai Komunis mungkin sedang mengawasi mereka.
'Kegagalan peraturan'
Salah satu dari banyaknya tuduhan terhadap Truong My Lan dan rekan-rekannya adalah bahwa mereka diduga menyuap penyelidik selama bertahun-tahun agar mengabaikan ketidaksesuain neraca keuangan di Saigon Commercial Bank.
Hal ini termasuk suap yang dilaporkan dibayarkan kepada Kepala Departemen Inspektorat dan Pengawasan Bank Negara Vietnam. "Ini adalah kegagalan regulasi total," beber Profesor Strategi Keamanan Nasional di US National War College di Washington, Zachary Abuza yang menambahkan bahwa hal ini juga akan menimbulkan pertanyaan tentang praktik bisnis bank lain.
"Jika Lan bisa menyuap regulator dengan US$5,2 juta untuk mengabaikan kredit bermasalah dan perilaku kriminal lainnya di [Saigon Commercial Bank], bukan tidak mungkin hal serupa terjadi pada bank lain, bukan?" tanya dia.
Skandal korupsi terbaru juga menimbulkan pertanyaan mengenai stabilitas politik. Ketua Partai Komunis Trong, telah membatalkan perjanjian informal mengenai batasan masa jabatan dan usia pensiun yang disetujui Partai Komunis pada tahun 1990-an.
Trong, yang sudah berusia 79 tahun, kini memasuki masa jabatan ketiganya dan tampaknya tidak dapat mundur karena tidak dapat menemukan penggantinya yang dapat dipercaya. Inilah yang menjadi alasan mengapa ia menjabat untuk masa jabatan ketiga pada tahun 2021, papar sebagian besar pakar. Masih belum jelas apakah ia akan mencoba mencalonkan diri untuk masa jabatan keempat di Kongres Nasional berikutnya pada awal tahun 2026.
"Antikorupsi telah berkembang dari sekedar sarana, menjadi tujuan itu sendiri. Pemberantasan korupsi dipandang sebagai cara untuk menegakkan legitimasi partai," kata Giang. "Ini adalah keadaan normal baru dalam politik Vietnam."
(ap/hp)
Sumber
Selasa, 05 Des 2023 08:22 WIB
Deutsche Welle (DW) - detikNews
Jakarta - Vietnam diguncang skandal korupsi terbesar, setelah pihak berwenang bulan lalu menangkap seorang pengembang real estat terkemuka yang diduga menggelapkan dana hampir US$12,4 miliar(191 triliun Rupiah), atau setara dengan lebih dari 3% Produk Domestik Brutto (PDB) negara tersebut.
Pada tahun 2016, Partai Komunis yang memerintah di Vietnam mulai melakukan kampanye antikorupsi besar-besaran. Sejak saat itu, kampanye ini telah menumbangkan presiden dan beberapa menteri senior pemerintah. Namun skala dugaan korupsi dalam skandal terbaru ini kini menimbulkan pertanyaan mengenai kondisi sektor perbankan dan properti Vietnam yang sebenarnya.
Skandal korupsi terbesar dalam sejarah Asia Tenggara
Pada tanggal 17 November, Kementerian Keamanan Publik Vietnam menuduh Truong My Lan, ketua pengembang real estat Van Thinh Phat Holdings Group, menilap duit sekitar 304 triliun dong (191 triliun rupiah) dari Saigon Commercial Bank, di mana dia adalah pemegang saham mayoritas di sana selama beberapa tahun.
Menurut pernyataan kementerian, Truong My Lan, yang pertama kali ditangkap tahun lalu mengoperasikan jaringan yang luas dengan lebih dari 1.000 anak perusahaan dalam dan luar negeri serta perusahaan-perusahaan cangkang lainnya dengan meminjam uang lebih dari €40 miliar (618 triliun Rupiah) dari Saigon Commercial Bank, dan mengambil sepertiganya melalui "perusahaan-perusahaan bayangan" yang ia ciptakan bersama dengan keluarga dan rekan-rekannya.
Pada pertengahan November, Kementerian Keamanan Publik juga merekomendasikan penuntutan terhadap 85 orang lainnya, termasuk 24 pejabat pemerintah dan rekanan dari Van Thinh Phat Holdings Group dan Saigon Commercial Bank.
Beberapa hari kemudian, Komisi Urusan Dalam Negeri Komite Sentral Partai Komunis merekomendasikan untuk membuka investigasi terhadap 23 pejabat negara lainnya, termasuk 12 orang dari Bank Negara Vietnam, bank sentral negara tersebut.
Skandal ini merupakan skandal korupsi terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Sebagai perbandingan, skandal 1MDB yang terdokumentasi dengan baik di Malaysia pada tahun 2010-an, yang menyebabkan partai dominan di Malaysia kehilangan kekuasaan untuk pertama kalinya, melibatkan pencurian €4,1 miliar dari dana kekayaan negara.
Kampanye antikorupsi di Vietnam
Partai Komunis Vietnam memulai kampanye antikorupsi besar-besaran ketika Sekretaris Jenderal Partai Komunis, Nguyen Phu Trong, mengalahkan saingannya Nguyen Tan Dung. Dung menjabat sebagai perdana menteri pada saat itu dan dianggap oleh banyak orang sebagai orang yang membiarkan korupsi berkembang.
Kampanye antikorupsi telah mengakibatkan ratusan, bahkan ribuan pejabat partai dan pemerintah di Vietnam dipecat dalam beberapa tahun terakhir.
Pada bulan Januari, Nguyn Xuân Phúc mengundurkan diri sebagai presiden dan dua wakil perdana menteri dipecat karena dugaan korupsi dalam pengadaan alat tes virus corona dan pemulangan warga negara Vietnam selama pandemi COVID-19.
Berbicara pada bulan ini, setelah terungkapnya skandal terbaru ini, Trong mengatakan pemerintah Komunis, "perlu melakukan perlawanan terhadap korupsi dengan lebih cepat dan lebih efisien." Ia menambahkan, "Kami tidak akan berhenti di sini, namun akan terus berlanjut dalam jangka panjang."
Pejabat yang menjadi sorotan korupsi
Tuong Vu, seorang profesor ilmu politik di Universitas Oregon di AS, mengatakan Trong sekarang dapat mengarahkan perhatiannya pada beberapa target yang lebih besar, termasuk mantan bos partai di Kota Ho Chi Minh, Le Thanh Hai, yang dikenal sebagai "pejabat paling korup di Vietnam".
Hai adalah pimpinan politik di pusat bisnis di wilayah selatan negara tersebut selama berpuluh-puluh tahun, dan meskipun ia telah mendapat tekanan pada tahun 2020, ketika para pembasmi korupsi mengetahui bahwa komitenya telah melakukan tindakan yang tidak pantas, ia sejauh ini terhindar dari tuntutan hukum.
"Ada kemungkinan bahwa Hai adalah yang berikutnya. Dia juga dikenal dekat dengan mantan Perdana Menteri Nguyen Tan Dung, yang mungkin masih menjadi target," kata Tuong Vu, merujuk pada tokoh politik kelas berat yang dikalahkan Trong pada tahun 2016.
Memang benar, para analis menyatakan bahwa Hai dan Dung mungkin adalah dua orang terkaya di Vietnam pada tahun 2010-an berkat dugaan pengawasan terhadap jaringan korupsi yang luas di Vietnam selatan.
"Tidak ada keraguan bahwa akan ada lebih banyak skandal dan penangkapan besar yang akan terjadi," ujar jurnalis yang tinggal di Kota Ho Chi Minh, Michael Tatarski, yang menulis tentang politik Vietnam di blog Vietnam Weekly miliknya.
"Penyelidikan signifikan terhadap penambangan pasir sedang dilakukan," dan tampaknya polisi sedang mengamati sektor energi terbarukan dan Vietnam Electricity, perusahaan listrik terbesar di negara tersebut, tambahnya.
Namun, ada kekhawatiran bahwa skala korupsi yang terungkap saat ini akan mengganggu stabilitas ekonomi negara tersebut.
Sektor swasta Vietnam merasakan dampaknya
Ketika sejumlah perusahaan swasta terkena tuduhan korupsi tahun lalu, ada anggapan bahwa kampanye antikorupsi mulai memengaruhi kepercayaan dunia usaha. Laporan yang bocor di media menyatakan bahwa pejabat pemerintah daerah dan pegawai negeri sipil menolak menandatangani perjanjian investasi infrastruktur yang sangat dibutuhkan, karena khawatir mereka nantinya akan dituduh melakukan korupsi jika proyek pembangunan tidak berjalan sesuai rencana.
Peneliti tamu di Program Studi Vietnam di ISEAS – Yusof Ishak Institute di Singapura, Nguyen Khac Giang, menyatakan investigasi ini bukanlah yang pertama kalinya dilakukan terhadap sebuah perusahaan swasta, namun sejauh ini merupakan yang terbesar.
Dia mengatakan bahwa pada tahun 2022, pimpinan perusahaan properti dan rekreasi FLC Group dan anak perusahaannya Bamboo Airlines, Trinh Van Quyet ditangkap atas tuduhan manipulasi pasar saham, sementara beberapa bulan kemudian, Do Anh Dung, yang merupakan pimpinan asosiasi pengembangan properti Tan Hoang Minh, ditahan karena dicurigai melakukan penipuan perampasan aset.
Tran Qui Thanh, bos Tan Hiep Phat Group, produsen minuman swasta terbesar di negara tersebut juga ditangkap pada bulan April lalu atas dugaan penyelewengan aset.
Mengingat yang telah terjadi sejauh ini, skandal korupsi terbaru "mungkin tidak akan semakin memperburuk kepercayaan dunia usaha di Vietnam, atau menimbulkan rasa takut untuk diselidiki," kata Giang.
Memang, sumber-sumber lain telah membuat argumen serupa, mengatakan bahwa kepercayaan bisnis lebih terguncang oleh investigasi pertama terhadap korupsi sektor swasta dan bahwa komunitas bisnis di Vietnam sekarang telah terbiasa dengan gagasan bahwa Partai Komunis mungkin sedang mengawasi mereka.
'Kegagalan peraturan'
Salah satu dari banyaknya tuduhan terhadap Truong My Lan dan rekan-rekannya adalah bahwa mereka diduga menyuap penyelidik selama bertahun-tahun agar mengabaikan ketidaksesuain neraca keuangan di Saigon Commercial Bank.
Hal ini termasuk suap yang dilaporkan dibayarkan kepada Kepala Departemen Inspektorat dan Pengawasan Bank Negara Vietnam. "Ini adalah kegagalan regulasi total," beber Profesor Strategi Keamanan Nasional di US National War College di Washington, Zachary Abuza yang menambahkan bahwa hal ini juga akan menimbulkan pertanyaan tentang praktik bisnis bank lain.
"Jika Lan bisa menyuap regulator dengan US$5,2 juta untuk mengabaikan kredit bermasalah dan perilaku kriminal lainnya di [Saigon Commercial Bank], bukan tidak mungkin hal serupa terjadi pada bank lain, bukan?" tanya dia.
Skandal korupsi terbaru juga menimbulkan pertanyaan mengenai stabilitas politik. Ketua Partai Komunis Trong, telah membatalkan perjanjian informal mengenai batasan masa jabatan dan usia pensiun yang disetujui Partai Komunis pada tahun 1990-an.
Trong, yang sudah berusia 79 tahun, kini memasuki masa jabatan ketiganya dan tampaknya tidak dapat mundur karena tidak dapat menemukan penggantinya yang dapat dipercaya. Inilah yang menjadi alasan mengapa ia menjabat untuk masa jabatan ketiga pada tahun 2021, papar sebagian besar pakar. Masih belum jelas apakah ia akan mencoba mencalonkan diri untuk masa jabatan keempat di Kongres Nasional berikutnya pada awal tahun 2026.
"Antikorupsi telah berkembang dari sekedar sarana, menjadi tujuan itu sendiri. Pemberantasan korupsi dipandang sebagai cara untuk menegakkan legitimasi partai," kata Giang. "Ini adalah keadaan normal baru dalam politik Vietnam."
(ap/hp)
Sumber
29 November 2023 10:10
Cover Topik Pemilu Foto: Cover Topik Pemilu
Research - Revo M, CNBC Indonesia
Jakarta, CNBC Indonesia - Korupsi sebagai momok yang terus menghantui Indonesia hingga saat ini belum dapat diberantas secara masif dan tuntas padahal angka kerugiannya triliunan rupiah. Pemberantasan korupsi menjadi salah satu fokus bagi ketiga pasangan calon (paslon) calon presiden (capres) dan cawapres 2024.
Tiga capres dan cawapres akan bertarung dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Di tangan salah satu dari ketiga paslon tersebutlah nasib kasus korupsi di Indonesia akan semakin berkurang atau malah semakin bertambah. Ketiga perwakilan dari bacapres akan mendiskusikan visi dan misi Ganjar, Anies, dan Prabowo dalam pemberantasan korupsi dalam program Your Money Your Vote CNBC Indonesia pada hari ini, Rabu (29/11/2023) pukul 19:30 WIB. CNBC Indonesia TV dapat juga disaksikan melalui siaran TV digital channel 40 untuk wilayah Jabodetabek Banten, dan Transvision channel 805.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat pada akhir 2022, Corruption Perception Index (CPI) Indonesia terjun bebas dari skor 38 menjadi 34 atau peringkat 110 dari 180 negara. Peringkat tersebut jauh di bawah negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand.
Di awal era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), CPI Indonesia berada di angka 34 tepatnya pada 2014 dan pernah mencapai titik tertingginya yakni pada 2019 dengan skor 40. Namun dengan penurunan yang drastis khususnya pada 2022, menyebabkan skor CPI Indonesia kembali ke posisi yang sama atau balik ke titik nol.
Berdasarkan catatan ICW 2022, terdapat 612 orang tersangka kasus korupsi dengan total potensi kerugian keuangan negara mencapai Rp33,6 triliun.
Data Transparency International dari World Economics menilai of Corruption Perception Indonesia hanya ada di angka 37,8. Angka tersebut jauh di baah rata-rata global yakni 48,4.
World Economics menghitung persepsi korupsi dengan rentang 0-100 di mana angka 100 adalah yang terbaik. Dengan angka hanya 37,8 maka Indonesia masuk kategori D atau "poor".
Sementara itu berdasarkan laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat Rp84 triliun yang telah diselamatkan dan didominasi oleh Penyelamatan Potensi Kerugian Negara dari pemulihan/penertiban aset, realisasi PSU, Piutang PAD yang berpotensi tidak tertagih, dan sertifikasi asset sebesar Rp76 triliun.
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)
Dalam rangka mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, pada 2012, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) jangka panjang tahun 2012-2025.
Untuk memenuhi kebutuhan data, sejak 2012 hingga 2023 (kecuali 2016), BPS melaksanakan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) yang bertujuan untuk mengukur tingkat perilaku antikorupsi masyarakat dengan menggunakan IPAK.
Survei BPS ini hanya mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil (petty corruption) dan tidak mencakup korupsi skala besar (grand corruption).
Hasil survei tercermin Indeks Persepsi naik menjadi 3,82 pada 2023 namun masih lebih rendah dibandingkan 2021. Sedangkan Indeks Pengalaman turun menjadi 3,96 pada 2023 dibandingkan periode 2022 dengan skor 3,99. IPAK juga turun menjadi 3,92 atau lebih rendah dibandingkan 2022 dengan skor 3,93.
Sebagai catatan, nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin antikorupsi, sedangkan nilai indeks yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.
BPSFoto: Indeks Persepsi, Pengalaman, dan IPAK
Sumber: BPS (Diolah dari data Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2020-2023
Pentingnya Pemberantasan Korupsi di Dunia Usaha
Dalam peringkat Ease Doing Business 2023 dari 190, Indonesia menempati peringkat 73 atau relatif stagnan sejak 2018 dan hanya di urutan ke enam di kawasan ASEAN, kalah dari Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei, hingga Vietnam.
Dari 10 indikator yang dinilai, indikator yang berhubungan dengan hukum sangatlah rendah. Sebagai contoh kemudahan memulai usaha berada di peringkat 140, permasalahan izin pembangunan berada di rangking 110, pendaftaran properti di peringkat 106, hingga pemenuhan kontrak berada jauh di bawah yakni peringkat 139.
Kemudahan berusaha menjadi persoalan besar di Indonesia karena beragam kendala mulai dari tumpang tindih peraturan, ego sektoral, ego regional, kepastian hukum, prosedur perizinan yang panjang, birokrasi yang berbelit-belit, hingga pungutan liar.
Kondisi tersebut membuat ongkos berusaha sangat mahal dan tidak efisien. Pemberian izin penggunaan lahan bahkan kerap menjadi sarang korupsi, terutama di daerah-daerah yang kaya sumber daya alam dan erat berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).
Contoh Kasus Korupsi
Data KPK sejak 2004 hingga Juli 2023 tercatat sebanyak 344 kasus korupsi melibatkan anggota DPR dan DPRD. Jumlah ini terbanyak ketiga, di bawah kasus korupsi yang menjerat kalangan swasta (399 kasus) dan pejabat eselon I-IV (349 kasus). Padahal, sebagai wakil rakyat, seharusnya fokus mereka adalah menyejahterakan rakyat.
Salah satu contohnya yakni Setya Novanto (Setnov) yang divonis bersalah pada 24 April 2018 atas kasus korupsi terkait proyek pengadaan KTP-el tahun anggaran 2011-2013.
Hakim menyatakan Setnov telah mengatur pembahasan anggaran proyek di Kementerian Dalam Negeri tersebut. Ia diganjar 15 tahun penjara, denda Rp500 juta subsidair tiga bulan kurungan. Selain itu, wajib bayar uang pengganti US$7,3 juta dikurangi Rp5 miliar yang telah dititipkan pada penyidik.
Contoh lainnya yaitu Nyoman Dhamantra yang sempat menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 dan terlibat kasus suap pengurusan Surat Persetujuan Impor (SPI) bawang putih di Kementerian Perdagangan dan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) di Kementerian Pertanian.
Dalam kasus tersebut, Nyoman terbukti menerima Rp2 miliar dari total Rp3,5 miliar yang dijanjikan oleh Chandra Suanda alias Afung, Doddy Wahyudi, dan Zulfikar.
Atas kasus ini, Nyoman divonis 7 tahun penjara dan wajib bayar uang denda Rp500 juta subsidair tiga bulan kurungan. Selain itu, Nyoman juga diberi hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun setelah menyelesaikan hukuman pidana pokoknya.
Kasus lain yang sangat mencengangkan adalah ketua KPK Firli Bahuri yang pada 22 November 2023 ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
KPK sebagai lembaga yang menangani kasus pidana korupsi dengan sifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan apa pun tercoreng akibat kasus yang melibatkan ketuanya sendiri.
Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap Firli sebagai saksi sebanyak dua kali. Penyidik kepolisian juga telah menggeledah dua rumah yang diduga milik Firli di kawasan Kartanegara dan Villa Galaxy Bekasi, serta memeriksa 91 saksi dan menyita berbagai bukti.
Komitmen Capres & Cawapres untuk Korupsi
Dalam dokumen visi misi ketiga capres dan cawapres, hanya pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang memberikan target angka CPI pada 2029 yakni di rentang 44-46.
Perihal korupsi, pasangan Anies-Cak Imin memiliki misi untuk memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan Hukum dan HAM, memberantas korupsi tanpa tebang pilih, serta menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak pada rakyat.
Di sisi BUMN pun, mereka mewajibkan untuk menerapkan tata kelola yang berintegritas dan menyebarkan semangat anti-korupsi ke rantai pasoknya.
Satu hal yang menarik dalam dokumen tersebut, pasangan Anies-Cak Imin akan mendorong pengesahan RUU perampasan aset sebagai upaya pemiskinan yang nyata dan bertanggung jawab bagi pelaku korupsi serta memasukkan budaya anti-korupsi dalam kurikulum pendidikan nasional.
Sementara pada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, terdapat salah satu misi dari delapan misi Asta Cita yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
Sedangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, membasmi korupsi masuk dalam sub-bab hukum adil untuk semua dengan cara mempercepat dukungan teknologi informasi dan penguatan KPK bersama dengan kejaksaan dan POLRI secara sinergis dan harmonis, serta mengamankan aset negara dari tangan koruptor.
Di akhir dokumen, pasangan Ganjar-Mahfud pun menegaskan bahwa bebas dari korupsi merupakan salah satu ciri utama pemerintahan yang bersih. Mereka pun mengatakan bahwa korupsi bukan hanya mengurangi dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Padahal kepercayaan adalah hal yang sangat penting untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
(rev/rev)
Cover Topik Pemilu Foto: Cover Topik Pemilu
Research - Revo M, CNBC Indonesia
Jakarta, CNBC Indonesia - Korupsi sebagai momok yang terus menghantui Indonesia hingga saat ini belum dapat diberantas secara masif dan tuntas padahal angka kerugiannya triliunan rupiah. Pemberantasan korupsi menjadi salah satu fokus bagi ketiga pasangan calon (paslon) calon presiden (capres) dan cawapres 2024.
Tiga capres dan cawapres akan bertarung dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Di tangan salah satu dari ketiga paslon tersebutlah nasib kasus korupsi di Indonesia akan semakin berkurang atau malah semakin bertambah. Ketiga perwakilan dari bacapres akan mendiskusikan visi dan misi Ganjar, Anies, dan Prabowo dalam pemberantasan korupsi dalam program Your Money Your Vote CNBC Indonesia pada hari ini, Rabu (29/11/2023) pukul 19:30 WIB. CNBC Indonesia TV dapat juga disaksikan melalui siaran TV digital channel 40 untuk wilayah Jabodetabek Banten, dan Transvision channel 805.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat pada akhir 2022, Corruption Perception Index (CPI) Indonesia terjun bebas dari skor 38 menjadi 34 atau peringkat 110 dari 180 negara. Peringkat tersebut jauh di bawah negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand.
Di awal era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), CPI Indonesia berada di angka 34 tepatnya pada 2014 dan pernah mencapai titik tertingginya yakni pada 2019 dengan skor 40. Namun dengan penurunan yang drastis khususnya pada 2022, menyebabkan skor CPI Indonesia kembali ke posisi yang sama atau balik ke titik nol.
Berdasarkan catatan ICW 2022, terdapat 612 orang tersangka kasus korupsi dengan total potensi kerugian keuangan negara mencapai Rp33,6 triliun.
Data Transparency International dari World Economics menilai of Corruption Perception Indonesia hanya ada di angka 37,8. Angka tersebut jauh di baah rata-rata global yakni 48,4.
World Economics menghitung persepsi korupsi dengan rentang 0-100 di mana angka 100 adalah yang terbaik. Dengan angka hanya 37,8 maka Indonesia masuk kategori D atau "poor".
Sementara itu berdasarkan laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat Rp84 triliun yang telah diselamatkan dan didominasi oleh Penyelamatan Potensi Kerugian Negara dari pemulihan/penertiban aset, realisasi PSU, Piutang PAD yang berpotensi tidak tertagih, dan sertifikasi asset sebesar Rp76 triliun.
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)
Dalam rangka mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, pada 2012, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) jangka panjang tahun 2012-2025.
Untuk memenuhi kebutuhan data, sejak 2012 hingga 2023 (kecuali 2016), BPS melaksanakan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) yang bertujuan untuk mengukur tingkat perilaku antikorupsi masyarakat dengan menggunakan IPAK.
Survei BPS ini hanya mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil (petty corruption) dan tidak mencakup korupsi skala besar (grand corruption).
Hasil survei tercermin Indeks Persepsi naik menjadi 3,82 pada 2023 namun masih lebih rendah dibandingkan 2021. Sedangkan Indeks Pengalaman turun menjadi 3,96 pada 2023 dibandingkan periode 2022 dengan skor 3,99. IPAK juga turun menjadi 3,92 atau lebih rendah dibandingkan 2022 dengan skor 3,93.
Sebagai catatan, nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin antikorupsi, sedangkan nilai indeks yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.
BPSFoto: Indeks Persepsi, Pengalaman, dan IPAK
Sumber: BPS (Diolah dari data Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2020-2023
Pentingnya Pemberantasan Korupsi di Dunia Usaha
Dalam peringkat Ease Doing Business 2023 dari 190, Indonesia menempati peringkat 73 atau relatif stagnan sejak 2018 dan hanya di urutan ke enam di kawasan ASEAN, kalah dari Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei, hingga Vietnam.
Dari 10 indikator yang dinilai, indikator yang berhubungan dengan hukum sangatlah rendah. Sebagai contoh kemudahan memulai usaha berada di peringkat 140, permasalahan izin pembangunan berada di rangking 110, pendaftaran properti di peringkat 106, hingga pemenuhan kontrak berada jauh di bawah yakni peringkat 139.
Kemudahan berusaha menjadi persoalan besar di Indonesia karena beragam kendala mulai dari tumpang tindih peraturan, ego sektoral, ego regional, kepastian hukum, prosedur perizinan yang panjang, birokrasi yang berbelit-belit, hingga pungutan liar.
Kondisi tersebut membuat ongkos berusaha sangat mahal dan tidak efisien. Pemberian izin penggunaan lahan bahkan kerap menjadi sarang korupsi, terutama di daerah-daerah yang kaya sumber daya alam dan erat berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).
Contoh Kasus Korupsi
Data KPK sejak 2004 hingga Juli 2023 tercatat sebanyak 344 kasus korupsi melibatkan anggota DPR dan DPRD. Jumlah ini terbanyak ketiga, di bawah kasus korupsi yang menjerat kalangan swasta (399 kasus) dan pejabat eselon I-IV (349 kasus). Padahal, sebagai wakil rakyat, seharusnya fokus mereka adalah menyejahterakan rakyat.
Salah satu contohnya yakni Setya Novanto (Setnov) yang divonis bersalah pada 24 April 2018 atas kasus korupsi terkait proyek pengadaan KTP-el tahun anggaran 2011-2013.
Hakim menyatakan Setnov telah mengatur pembahasan anggaran proyek di Kementerian Dalam Negeri tersebut. Ia diganjar 15 tahun penjara, denda Rp500 juta subsidair tiga bulan kurungan. Selain itu, wajib bayar uang pengganti US$7,3 juta dikurangi Rp5 miliar yang telah dititipkan pada penyidik.
Contoh lainnya yaitu Nyoman Dhamantra yang sempat menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 dan terlibat kasus suap pengurusan Surat Persetujuan Impor (SPI) bawang putih di Kementerian Perdagangan dan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) di Kementerian Pertanian.
Dalam kasus tersebut, Nyoman terbukti menerima Rp2 miliar dari total Rp3,5 miliar yang dijanjikan oleh Chandra Suanda alias Afung, Doddy Wahyudi, dan Zulfikar.
Atas kasus ini, Nyoman divonis 7 tahun penjara dan wajib bayar uang denda Rp500 juta subsidair tiga bulan kurungan. Selain itu, Nyoman juga diberi hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun setelah menyelesaikan hukuman pidana pokoknya.
Kasus lain yang sangat mencengangkan adalah ketua KPK Firli Bahuri yang pada 22 November 2023 ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
KPK sebagai lembaga yang menangani kasus pidana korupsi dengan sifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan apa pun tercoreng akibat kasus yang melibatkan ketuanya sendiri.
Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap Firli sebagai saksi sebanyak dua kali. Penyidik kepolisian juga telah menggeledah dua rumah yang diduga milik Firli di kawasan Kartanegara dan Villa Galaxy Bekasi, serta memeriksa 91 saksi dan menyita berbagai bukti.
Komitmen Capres & Cawapres untuk Korupsi
Dalam dokumen visi misi ketiga capres dan cawapres, hanya pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang memberikan target angka CPI pada 2029 yakni di rentang 44-46.
Perihal korupsi, pasangan Anies-Cak Imin memiliki misi untuk memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan Hukum dan HAM, memberantas korupsi tanpa tebang pilih, serta menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak pada rakyat.
Di sisi BUMN pun, mereka mewajibkan untuk menerapkan tata kelola yang berintegritas dan menyebarkan semangat anti-korupsi ke rantai pasoknya.
Satu hal yang menarik dalam dokumen tersebut, pasangan Anies-Cak Imin akan mendorong pengesahan RUU perampasan aset sebagai upaya pemiskinan yang nyata dan bertanggung jawab bagi pelaku korupsi serta memasukkan budaya anti-korupsi dalam kurikulum pendidikan nasional.
Sementara pada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, terdapat salah satu misi dari delapan misi Asta Cita yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
Sedangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, membasmi korupsi masuk dalam sub-bab hukum adil untuk semua dengan cara mempercepat dukungan teknologi informasi dan penguatan KPK bersama dengan kejaksaan dan POLRI secara sinergis dan harmonis, serta mengamankan aset negara dari tangan koruptor.
Di akhir dokumen, pasangan Ganjar-Mahfud pun menegaskan bahwa bebas dari korupsi merupakan salah satu ciri utama pemerintahan yang bersih. Mereka pun mengatakan bahwa korupsi bukan hanya mengurangi dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Padahal kepercayaan adalah hal yang sangat penting untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
(rev/rev)
Diubah oleh yellowmarker 05-12-2023 04:52
pilotproject715 memberi reputasi
1
400
47
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Tampilkan semua post
lupis.manis
#7
Bisa apa?
Oke, ane coba bedah satu-satu.
Paslon no. 1.
Kemarin Abud bilang koruptor sebaiknya dimiskinkan#. Nah.. Orang awam pasti ga paham makna dimiskinkan yang disebut Abud.
Maksudnya tuh begitu ketahuan korupsi, langsung sedekah dana ke pejabat A, pejabat B, petinggi instansi, partai, hakim, jaksa, coklat, ijo, ormas, dst untuk keberpihakan sampai nyaris habis hartanya. Disisakan sedikit demi konsekuensi kebebasan dan kebahagiaan = dimiskinkan.
Paslon no. 2.
Sudah pernah ada ucapan bahwa kalau sedikit ya ga apa-apa.
Bahwasanya pula anggota parta beliau dengan kalimat legendaris bahwa korupsi oli pembangunan.
Masalahnya adalah kita belum tahu kadar korupsi yang sedikit untuk kepentingan pelumas pembangunan itu seberapa banyak? Karena sangat-sangat relatif dan subyektif.
Paslon no. 3.
Nah ini ngeri nih.
Pernah ada kesaksian bahwa ybs. menerima US $ 500.000 dan saat pengusutan, saksi kuncinya meninggoy.
Padahal saat itu ybs. hanya anggota biasa di dewan komisi II.
Kebayang dong kalau duduk di pucuk pemerintahan tertinggi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, entah abuse of power dan kebiadaban apa yang akan ybs. lakukan untuk menghilangkan sesuatu yang tidak ingin diketahui publik, demi melindungi dirinya atau komplotannya.
Kiranya demikian saja sedikit kajian dari ane.
Oke, ane coba bedah satu-satu.
Paslon no. 1.
Kemarin Abud bilang koruptor sebaiknya dimiskinkan#. Nah.. Orang awam pasti ga paham makna dimiskinkan yang disebut Abud.
Maksudnya tuh begitu ketahuan korupsi, langsung sedekah dana ke pejabat A, pejabat B, petinggi instansi, partai, hakim, jaksa, coklat, ijo, ormas, dst untuk keberpihakan sampai nyaris habis hartanya. Disisakan sedikit demi konsekuensi kebebasan dan kebahagiaan = dimiskinkan.
Paslon no. 2.
Sudah pernah ada ucapan bahwa kalau sedikit ya ga apa-apa.
Bahwasanya pula anggota parta beliau dengan kalimat legendaris bahwa korupsi oli pembangunan.
Masalahnya adalah kita belum tahu kadar korupsi yang sedikit untuk kepentingan pelumas pembangunan itu seberapa banyak? Karena sangat-sangat relatif dan subyektif.
Paslon no. 3.
Nah ini ngeri nih.
Pernah ada kesaksian bahwa ybs. menerima US $ 500.000 dan saat pengusutan, saksi kuncinya meninggoy.
Padahal saat itu ybs. hanya anggota biasa di dewan komisi II.
Kebayang dong kalau duduk di pucuk pemerintahan tertinggi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, entah abuse of power dan kebiadaban apa yang akan ybs. lakukan untuk menghilangkan sesuatu yang tidak ingin diketahui publik, demi melindungi dirinya atau komplotannya.
Kiranya demikian saja sedikit kajian dari ane.
aldonistic dan 4 lainnya memberi reputasi
5
Tutup