Bakal calon wakil presiden (cawapres) Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, menyampaikan pandangannya tentang program food estate yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, program ini telah dinilai gagal dalam upaya menurunkan harga pangan, yang telah mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir, termasuk harga beras.

Pernyataan ini disampaikan oleh Cak Imin saat diwawancarai di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Rabu (27/9).

"Food estate terbukti gagal," ungkap Cak Imin.

Program Food Estate adalah inisiatif Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor makanan. Program ini masuk dalam proyek prioritas strategis mengacu pada Perpres Nomor 108 Tahun 2022.

Proyek ini di bawah kendali Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Namun, dalam praktiknya banyak petinggi kementerian terlibat, termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Menurut Presiden Jokowi, pembangunan food estate ini merupakan kolaborasi sejumlah kementerian, mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pertanian, hingga Kementerian Pertahanan. Menurut Presiden, kolaborasi tersebut juga merupakan satu proses yang tidak dapat terpisahkan.

Food Estate menargetkan pengembangan lahan pertanian dalam skala besar dengan mengalokasikan sejumlah wilayah tertentu di Indonesia sebagai kawasan pertanian yang dikelola secara intensif.

Mengacu data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), food estate juga akan dibangun di Kalimantan Barat (120 ribu ha), Kalimantan Tengah (180 ribu ha), Kalimantan Timur (10 ribu ha) dan Maluku (190 ribu ha) dan Papua (1,2 juta ha).

Lebih lanjut, sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Cak Imin mengajukan usulan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap program food estate tersebut dan segera merancang program ketahanan pangan yang baru dengan melibatkan masyarakat, khususnya petani.

Cak Imin juga mengusulkan bahwa salah satu langkah yang harus segera diambil adalah mengidentifikasi tanah pertanian milik masyarakat dan mengorganisirnya dengan manajemen bisnis pangan nasional yang kuat.

"Pemerintah harus turun tangan dalam memanajemen pengelolaan pertanian yang lebih besar," katanya.

Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah menggabungkan lahan pertanian kecil milik masyarakat dan mengorganisirnya untuk mencapai swasembada pangan.

"Maka pemilik tanah-tanah kecil bisa digabungkan dalam satu koordinasi seperti pengelolaan perusahaan, dengan pemerintah yang memimpin," tambahnya.

Cak Imin berpendapat bahwa saatnya Indonesia keluar dari krisis pangan dan ketergantungan terhadap impor dari luar negeri. Menurutnya, kondisi ini berpotensi berbahaya jika negara produsen tidak lagi dapat memenuhi permintaan Indonesia.

"Kita terus melakukan impor dan ini berbahaya. Negara-negara produsen juga dapat mengalami krisis pangan global, sehingga mereka tidak akan mengekspor barang ke kita. Jika kita tidak dapat impor, dari mana kita akan mendapatkan pasokan pangan? Kita harus mencapai swasembada pangan," jelasnya.


Sumber