- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Empat hal tentang bentrokan warga dan aparat di Pulau Rempang
TS
nada.sela
Empat hal tentang bentrokan warga dan aparat di Pulau Rempang
Quote:
Galang, Batam, Kepulauan Riau, 21 Agustus lalu
7 September 2023
Bentrokan antara aparat dan warga terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau setelah aparat memaksa masuk ke kampung adat untuk melakukan pengukuran lahan demi kepentingan proyek strategis nasional.
Sejumlah laporan mengatakan terjadi penembakan gas air mata, yang mengenai dua bangunan sekolah. Seorang saksi mata mengatakan 11 siswa dilarikan ke rumah sakit.
Setidaknya enam warga telah ditangkap oleh polisi, menurut lembaga pemantau.
Juru bicara Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), penanggung jawab proyek tersebut, mengatakan pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana pengukuran lahan, seraya menyebut warga yang ditangkap sebagai “oknum provokator”.
Sebanyak 16 kampung adat di Pulau Rempang dan Pulau Galang, Kepulauan Riau terancam tergusur oleh pembangunan proyek strategis nasional bernama Rempang Eco City.
Sebagian masyarakat adat menolak direlokasi imbas proyek ini karena khawatir akan kehilangan ruang hidup mereka. Sementara BP Batam beralasan proyek ini demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Berikut ini adalah yang empat hal yang perlu Anda ketahui tentang insiden tersebut.
Bagaimana kronologi bentrokan?
Kejadian bermula ketika beredar kabar di antara warga Rempang pada Rabu (06/09) bahwa Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) beserta pihak berwenang akan memaksa masuk ke Rempang untuk melakukan pengukuran.
Berdasarkan kabar tersebut, pada Kamis (07/09) pagi warga berkumpul di Jembatan 4 Barelang.
Sekitar pukul 09:51 WIB, warga melihat ratusan aparat gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Polisi, TNI, dan Ditpam Batam membentuk barisan di depan jembatan.
Aparat gabungan kemudian bergerak ke arah warga yang berdiri di ujung jembatan. Kapolresta Balerang Kombes Pol Nugroho dengan pengeras suara meminta warga untuk mundur.
“Kami imbau kepada warga jangan melawan petugas, karena itu melanggar hukum, sekarang dorong maju jalan," kata Nugroho, seperti dilaporkan wartawan di Batam Yogi Eka Sahputra untuk BBC News Indonesia.
Siapa saja korban bentrokan?
Ketika aparat mulai merangsek masuk ke kampung, terjadi lemparan batu dari arah warga. Aparat membalasnya dengan menyiramkan air dan menembakkan gas air mata.
Gas air mata dilaporkan masuk ke kawasan sekolah, yaitu SMP 33 Galang dan SD 24 Galang.
"Ketika di sekolah, warga dan guru meminta tidak ada penembakan gas air mata karena ada anak SD. Tiba-tiba [asap gas air mata] sudah sampai di atap sekolah," kata Bobi, salah seorang warga yang menyaksikan kejadian itu, kepada Yogi Eka Sahputra yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.
Para guru dan murid di sekolah lari terbirit-birit ke luar sekolah, beberapa dari mereka lari ke atas bukit.
Warga lainnya, Rohimah, mengatakan ada 11 siswa yang dilarikan ke rumah sakit.
Apa kata BP Batam?
Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Walhi Parid Ridwanuddin mengatakan setidaknya enam warga telah ditangkap dan ditahan oleh polisi.
BP Batam, dalam siaran pers pada hari Kamis, meminta agar warga tidak terprovokasi.
Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, menyebut beberapa warga yang ditangkap pihak kepolisian sebagai “oknum provokator”.
“Beberapa di antaranya bahkan didapati membawa parang dan sudah berhasil diamankan," ujarnya.
Dia mengatakan BP Batam sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana pengukuran lahan tersebut.
Apa kata kepolisian?
Kabid Humas Polda Kepri Kombes Zahwani Pandra Arsyad mengatakan dalam wawancara dengan Kompas TV bahwa tindakan aparat gabungan di Rempang adalah upaya “penertiban” terhadap sebagian masyarakat yang menduduki di jembatan yang seharusnya menjadi tempat umum serta “membahayakan situasi Kamtibnas”.
“Apa yang kami lakukan ini supaya aktivitas bisa [kembali] seperti sedia kala,” kata Arsyad.
SUMBER GAMBAR,BOBI BANI/BBC NEWS INDONESIA
Keterangan gambar,
Beberapa orang warga ditangkap aparat saat terjadi bentrok di Jembatan 4, Kota Batam.
Arsyad mengatakan sudah dilakukan sosialisasi mengenai proyek strategis nasional ini kepada warga di Pulau Rempang sejak bulan Juli.
Terakhir, katanya, otorita Batam mengadakan “musyawarah mufakat” dengan masyarakat.
Kapolri Listyo Sigit dalam jumpa pers di Jakarta membela tindakan polisi di Rempang, juga menyebutnya sebagai upaya penertiban.
Namun, ujarnya, upaya penyelesaian dengan musyawarah mufakat “tentunya menjadi prioritas”.
Apa tanggapan koalisi masyarakat sipil?
Sejumlah organisasi masyarakat sipil menyebut bentrokan ini sebagai insiden terbaru di mana negara menggunakan aparat untuk mengintimidasi masyarakat demi menggolkan proyek strategis nasional.
Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Zenzi Suhadi mengatakan perencanaan Rempang Eco-City sejak awal tidak partisipatif sekaligus abai pada suara masyarakat adat di 16 Kampung Melayu Tua di Pulau Rempang yang sudah tinggal di wilayah tersebut sejak tahun 1834.
“Jadi wajar masyarakat di lokasi tersebut menolak rencana pembangunan ini. BP Batam, Menko Ekuin, Kepala BKPM, dan Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam proses ini merumuskan program tanpa persetujuan masyarakat,” kata Zenzi dalam keterangan tertulis.
Lebih jauh, Zenzi mengatakan tindakan BP Batam, polisi, dan TNI di Pulau Rempang telah melanggar konstitusi Republik Indonesia yang mengamanatkan negara untuk melindungi segenap warga negara Indonesia.
“Apa yang yang dilakukan tim gabungan keamanan ini bukan untuk Indonesia, bukan untuk melindungi, dan mengayomi masyarakat adat."
"Tindakan tersebut hanya sekedar membela investasi yang akan menggusur masyarakat adat,” ujarnya.
SUMBER GAMBAR,ANTARA FOTO
Keterangan gambar,
Ribuan warga berunjuk rasa terkait rencana pengembangan Pulau Rempang dan Galang menjadi kawasan ekonomi baru di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (23/08)
Imbas proyek strategis nasional, warga di Pulau Rempang rencananya akan direlokasi ke Dapur Tiga, Sijantung, Pulau Galang. Warga dijanjikan hunian baru serta biaya hidup selama relokasi.
Perwakilan warga mengatakan mereka tidak menolak pembangunan, namun menolak relokasi.
Komunitas adat di Rempang mengklaim telah berada di sana sejak tahun 1834. Mereka juga mengatakan telah mengajukan legalitas tanah kepada pemerintah namun tidak kunjung diberikan.
7 September 2023
Bentrokan antara aparat dan warga terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau setelah aparat memaksa masuk ke kampung adat untuk melakukan pengukuran lahan demi kepentingan proyek strategis nasional.
Sejumlah laporan mengatakan terjadi penembakan gas air mata, yang mengenai dua bangunan sekolah. Seorang saksi mata mengatakan 11 siswa dilarikan ke rumah sakit.
Setidaknya enam warga telah ditangkap oleh polisi, menurut lembaga pemantau.
Juru bicara Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), penanggung jawab proyek tersebut, mengatakan pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana pengukuran lahan, seraya menyebut warga yang ditangkap sebagai “oknum provokator”.
Sebanyak 16 kampung adat di Pulau Rempang dan Pulau Galang, Kepulauan Riau terancam tergusur oleh pembangunan proyek strategis nasional bernama Rempang Eco City.
Sebagian masyarakat adat menolak direlokasi imbas proyek ini karena khawatir akan kehilangan ruang hidup mereka. Sementara BP Batam beralasan proyek ini demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Berikut ini adalah yang empat hal yang perlu Anda ketahui tentang insiden tersebut.
Bagaimana kronologi bentrokan?
Kejadian bermula ketika beredar kabar di antara warga Rempang pada Rabu (06/09) bahwa Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) beserta pihak berwenang akan memaksa masuk ke Rempang untuk melakukan pengukuran.
Berdasarkan kabar tersebut, pada Kamis (07/09) pagi warga berkumpul di Jembatan 4 Barelang.
Sekitar pukul 09:51 WIB, warga melihat ratusan aparat gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Polisi, TNI, dan Ditpam Batam membentuk barisan di depan jembatan.
Aparat gabungan kemudian bergerak ke arah warga yang berdiri di ujung jembatan. Kapolresta Balerang Kombes Pol Nugroho dengan pengeras suara meminta warga untuk mundur.
“Kami imbau kepada warga jangan melawan petugas, karena itu melanggar hukum, sekarang dorong maju jalan," kata Nugroho, seperti dilaporkan wartawan di Batam Yogi Eka Sahputra untuk BBC News Indonesia.
Siapa saja korban bentrokan?
Ketika aparat mulai merangsek masuk ke kampung, terjadi lemparan batu dari arah warga. Aparat membalasnya dengan menyiramkan air dan menembakkan gas air mata.
Gas air mata dilaporkan masuk ke kawasan sekolah, yaitu SMP 33 Galang dan SD 24 Galang.
"Ketika di sekolah, warga dan guru meminta tidak ada penembakan gas air mata karena ada anak SD. Tiba-tiba [asap gas air mata] sudah sampai di atap sekolah," kata Bobi, salah seorang warga yang menyaksikan kejadian itu, kepada Yogi Eka Sahputra yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.
Para guru dan murid di sekolah lari terbirit-birit ke luar sekolah, beberapa dari mereka lari ke atas bukit.
Warga lainnya, Rohimah, mengatakan ada 11 siswa yang dilarikan ke rumah sakit.
Apa kata BP Batam?
Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Walhi Parid Ridwanuddin mengatakan setidaknya enam warga telah ditangkap dan ditahan oleh polisi.
BP Batam, dalam siaran pers pada hari Kamis, meminta agar warga tidak terprovokasi.
Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, menyebut beberapa warga yang ditangkap pihak kepolisian sebagai “oknum provokator”.
“Beberapa di antaranya bahkan didapati membawa parang dan sudah berhasil diamankan," ujarnya.
Dia mengatakan BP Batam sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana pengukuran lahan tersebut.
Apa kata kepolisian?
Kabid Humas Polda Kepri Kombes Zahwani Pandra Arsyad mengatakan dalam wawancara dengan Kompas TV bahwa tindakan aparat gabungan di Rempang adalah upaya “penertiban” terhadap sebagian masyarakat yang menduduki di jembatan yang seharusnya menjadi tempat umum serta “membahayakan situasi Kamtibnas”.
“Apa yang kami lakukan ini supaya aktivitas bisa [kembali] seperti sedia kala,” kata Arsyad.
SUMBER GAMBAR,BOBI BANI/BBC NEWS INDONESIA
Keterangan gambar,
Beberapa orang warga ditangkap aparat saat terjadi bentrok di Jembatan 4, Kota Batam.
Arsyad mengatakan sudah dilakukan sosialisasi mengenai proyek strategis nasional ini kepada warga di Pulau Rempang sejak bulan Juli.
Terakhir, katanya, otorita Batam mengadakan “musyawarah mufakat” dengan masyarakat.
Kapolri Listyo Sigit dalam jumpa pers di Jakarta membela tindakan polisi di Rempang, juga menyebutnya sebagai upaya penertiban.
Namun, ujarnya, upaya penyelesaian dengan musyawarah mufakat “tentunya menjadi prioritas”.
Apa tanggapan koalisi masyarakat sipil?
Sejumlah organisasi masyarakat sipil menyebut bentrokan ini sebagai insiden terbaru di mana negara menggunakan aparat untuk mengintimidasi masyarakat demi menggolkan proyek strategis nasional.
Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Zenzi Suhadi mengatakan perencanaan Rempang Eco-City sejak awal tidak partisipatif sekaligus abai pada suara masyarakat adat di 16 Kampung Melayu Tua di Pulau Rempang yang sudah tinggal di wilayah tersebut sejak tahun 1834.
“Jadi wajar masyarakat di lokasi tersebut menolak rencana pembangunan ini. BP Batam, Menko Ekuin, Kepala BKPM, dan Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam proses ini merumuskan program tanpa persetujuan masyarakat,” kata Zenzi dalam keterangan tertulis.
Lebih jauh, Zenzi mengatakan tindakan BP Batam, polisi, dan TNI di Pulau Rempang telah melanggar konstitusi Republik Indonesia yang mengamanatkan negara untuk melindungi segenap warga negara Indonesia.
“Apa yang yang dilakukan tim gabungan keamanan ini bukan untuk Indonesia, bukan untuk melindungi, dan mengayomi masyarakat adat."
"Tindakan tersebut hanya sekedar membela investasi yang akan menggusur masyarakat adat,” ujarnya.
SUMBER GAMBAR,ANTARA FOTO
Keterangan gambar,
Ribuan warga berunjuk rasa terkait rencana pengembangan Pulau Rempang dan Galang menjadi kawasan ekonomi baru di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (23/08)
Imbas proyek strategis nasional, warga di Pulau Rempang rencananya akan direlokasi ke Dapur Tiga, Sijantung, Pulau Galang. Warga dijanjikan hunian baru serta biaya hidup selama relokasi.
Perwakilan warga mengatakan mereka tidak menolak pembangunan, namun menolak relokasi.
Komunitas adat di Rempang mengklaim telah berada di sana sejak tahun 1834. Mereka juga mengatakan telah mengajukan legalitas tanah kepada pemerintah namun tidak kunjung diberikan.
Gas Airmata kenak siswa karena angin
Padahal pak de bolak balik bagi-bagi sertifikat kejadian kyk gini msh banyak terjadi
Emang klo konflik agraria di tanah ga punya status hukum korporasi pasti menang dan itu sudah hukum rimba dimari jadi buat agan2 yg tanahnya belum sertifikat buruan diurus seribet apapun itu bisa kejadian kyk gini
Diubah oleh nada.sela 08-09-2023 04:00
flybywireless dan 3 lainnya memberi reputasi
4
899
53
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Tampilkan semua post
tekong.pancing
#6
gw warga batam gan........yg gw tau dari masalah ini sebenernya warga sendiri dah tau klu tempat itu akan dijadikan kawasan terpadu dari tahun 2001...........warga yang memiliki kepemilikan yang sah mendapatkan ganti rugi berupa tanah 500 m2 dan dibangunkan rumah senilai 120 jt atau setara tipe 45 dan diberikan bantuan perahu untuk mereka mencari ikan.....dan ditanggung biaya hidupnya selama proses relokasi.......
tapi sangat banyak warga yang tidak memiliki kepemilikan sah.....karena selama ini terjadi pembiaran warga yang menduduki lahan tersebut hanya dengan izin RT atau lurah setempat.....ditambah dengan tahun politik seperti sekarang maka jadi lah masalah tersebut.......karena yang beredar di medsos adalah ini karena proyek pak luhut dan pejabat2 besar lainnya sehingga warga banyak yang terhasut
tapi sangat banyak warga yang tidak memiliki kepemilikan sah.....karena selama ini terjadi pembiaran warga yang menduduki lahan tersebut hanya dengan izin RT atau lurah setempat.....ditambah dengan tahun politik seperti sekarang maka jadi lah masalah tersebut.......karena yang beredar di medsos adalah ini karena proyek pak luhut dan pejabat2 besar lainnya sehingga warga banyak yang terhasut
nasigoreng77 dan 10 lainnya memberi reputasi
11
Tutup